Pemkot Kupang Serahkan 2000 Guru SMA/SMK ke Pemprov

share on:
2000 nama guru diserahkan Pemkot Kupang ke Pemrov/Ilustrasi - IST
2000 nama guru diserahkan Pemkot Kupang ke Pemrov/Ilustrasi – IST

Kupang, Jubi – Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyerahkan 2.000 lebih guru pegawai negeri sipil (PNS) tingkat SMA/SMK untuk dikelola pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Penyerahan berupa data diri guru PNS lengkap dalam bentuk ‘soft copy’ dan ‘hard copy’ ke pemerintah provinsi. Untuk penyerahan resmi akan dilakukan Oktober nanti,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Jerhans Ledoh, kepada Antara di Kupang, Rabu (17/8/2016).

Menurut dia, meski sudah melakukan penyerahan dari aspek data, namun Pemerintah Kota Kupang masih terus akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pelaksanaan pengelolaan secara resmi.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan selama ini telah memberikan sejumlah manfaat bagi kemajuan pendidikan di daerah masing-masing.

“Tentunya dalam konteks itu, pemerintah kabupaten dan kota sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak,” katanya. Tetapi, jika harus beralih pengelolaan, maka akan terjadi bongkar-pasang pola pendekatan dan pelayanan guru.

Selain menyerahkan guru, kata dia, Pemerintah Kota Kupang juga akan menyerahkan seluruh aset berupa gedung SMA dan SMK di seluruh wilayah itu.

Untuk konteks penyerahan aset ini, sesuai ketentuan harus ada pembicaraan bersama DPRD Kota Kupang sebagai yang memiliki hak pengawasan dan penganggaran, khusus aset yang ditaksasi bernilai di atas Rp5 miliar.

Mengenai jumlah siswa, dia mengatakan, siswa yang akan menjadi tanggung jawab pengelolaan pemerintah provinsi sebanyak 35 ribu siswa yang bersekolah khusus di sekolah negeri.

“Para siswa itulah nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” katanya.

Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan pemerintah kabupaten kota hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pemerintah provinsilah yang diberikan kewenangan mengambil alih dan mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dan secara nasional paling lambat mulai diterapkan pada 2017 mendatang.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemkot Kupang Serahkan 2000 Guru SMA/SMK ke Pemprov