Connect with us

Anim Ha

Ribuan Warga PNG Saksikan Pengibaran Bendera di Perbatasan Sota

Published

on

Puluhan warga PNG yang sedang diperiksa di Pos Perbatasan Sota oleh aparat keamanan. Jubi/Frans L Kobun

Puluhan warga PNG yang sedang diperiksa di Pos Perbatasan Sota oleh aparat keamanan. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Ribuan warga Negara Papua Nugini diundang Pemerintah Indonesia untuk menyaksikan secara langsung pengibaran Bendera Merah Putih di Ibukota Distrik Sota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut.

Kapolsek Sota, Iptu Ma’aruf saat dihubungi Jubi Rabu (17/8/2016) mengungkapkan, sesuai kesepakatan awal, jumlah warga PNG yang datang adalah 3.000 orang. Namun, dikurangi menjadi 2.500 orang. “Kami belum melakukan pendataan kembali secara lengkap guna mengetahui jumlah yang datang,” ujar Kapolsek.

Itu dikarenakan mereka terus berdatangan dari beberapa kampung sekitar seperti Moyet, Mermer serta beberapa kampung lain. Mereka yang sudah datang, telah disiapkan tempat penampungan untuk beristirahat,” ujarnya.

Kapolsek menjelaskan umumnya warga yang datang dengan berjalan kaki, tetapi ada pula menggunakan sepeda. “Memang panitia memfasilitasi beberapa kampung sekitar mengangkut menggunakan speedboat. Karena transportasinya hanya dengan jalur laut,” katanya.

Warga PNG itu akan berada di Sota selama sehari, dan pada 18 Agustus sudah kembali ke negara asalnya. Selama di Sota, mereka menggunakan kartu pelintas batas, karena saat masuk ada pemeriksaan oleh TNI/Polri maupun petugas dari Kantor Imigrasi Kabupaten Merauke.

Ditambahkan, Pemerintah Indonesia masih memberikan kompensasi kepada warga PNG hingga 31 Agustus 2016, karena kemungkinan masih ada yang melakukan kunjungan kepada keluarga yang tinggal di Ibukota Distrik Sota dan sekitarnya.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Merauke, Romanus Mbaraka yang dimintai komentarnya mengatakan, secara umum, masyarakat dari beberapa kampung di Negara PNG, masih memiliki hubungan keluarga dengan warga di Sota.

Olehnya, lanjut Mantan Bupati Merauke itu, tidak salah jika selain mengikuti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, juga menjenguk keluarga sekaligus saling melepas rindu bersama. (*)

Anim Ha

Di Kampung Toray, Dana Desa Bangun 8 Rumah Warga

Published

on

By

Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze. Jubi/Frans L Kobun

Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Masyarakat di Kampung Toray, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke yang berjumlah kurang lebih 100 kepala keluarga (KK), memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan pembangunan rumah warga, perbaikan jalan, biaya anak sekolah serta beberapa kegiatan lain yang dinilai bermanfaat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kampung Toray, Yance Mahuze kepada Jubi Rabu (21/9/2016). Dijelaskan, total dana desa adalah sebesar Rp1 miliar, namun pencairan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp 400 juta, telah ditransfer dan tinggal tahap kedua sebesar Rp 600 juta yang sedang dalam proses pengurusan administrasi.

“Kemungkinan minggu depan, sudah bisa dicairkan sekaligus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di kampung,” ujarnya.

Khusus dana Rp400 juta tahap pertama, jelas dia, dimanfaatkan membangun 8 unit rumah warga serta membuka jalan sepanjang 60 meter. Juga beberapa kegiatan penting lain sesuai kesepakatan bersama masyarakat setempat.

“Memang kalau dana tahap kedua dikucurkan nanti sebesar Rp600 juta, sedianya dimanfaatkan untuk pendidikan bagi anak-anak baik di jenjang SD, SMP maupun SMA serta perguruan tinggi. Selain itu, membayar honor guru yang selama ini hanya mengabdi tanpa diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke,” tuturnya.

Kegiatan lain yang akan dijalankan, disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dihasilkan bersama seluruh warga di Kampung Toray.

Kepala Distrik Elikobel, Fransiskus Kamijay mengaku, pihaknya ikut melakukan kontrol serta monitoring terhadap pemanfaatan dana desa di kampung-kampung. Secara umum, kegiatan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi kerakyatan mulai jalan baik.

“Saya sudah mengingatkan kepada para kepala kampung agar selalu membangun komunikasi baik bersama masyarakat untuk memanfaatkan dana dimaksud. Karena nilainya sangat besar. Setiap dana yang digunakan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” pintanya. (*)

Continue Reading

Anim Ha

Hutan Dibabat Untuk Investasi, Tiga Kawasan Konservasi Terancam

Published

on

By

Workshop yang diselenggarakan WWF di  Hotel  Megaria yang dihadiri utusan dari pemerintah serta beberapa komponen lain. Jubi/Frans L Kobun

Workshop yang diselenggarakan WWF di Hotel Megaria yang dihadiri utusan dari pemerintah serta beberapa komponen lain. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – World Wildlife Fund (WWF) Wilayah Selatan Papua menggelar workshop untuk menindaklanjuti hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di Taman Nasional (TN) Wasur serta cagar alam di Bupul beberapa bulan lalu dengan melibatkan masyarakat. Dari hasil penelitian, tiga kawasan termasuk di Bian, menjadi daerah konservasi. Hanya saja, menjadi ancaman, lantaran di sekeliling, hutan dibabat untuk kegiatan perkebunan.

Direktur WWF Wilayah Selatan Papua, Paschalina Rahawarin kepada wartawan di sela-sela kegiatan di Megaria Hotel Rabu (21/9/2016) mengungkapkan, tiga kawasan tersebut, menjadi tempat jelajah bagi satwa dan tak boleh dirusak.

Dalam workshop itu, lanjut dia, akan didiskusikan bersama dengan semua pihak yang terlibat agar dapat memberikan solusi tentang pengelolaan hutan konservasi ke depan lebih baik, sekaligus tetap dilindungi. Jadi, pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan pengelolaan hutan konservasi secara baik, katanya, maka tidak akan mengganggu juga kehidupan masyarakat setempat yang tinggal di dalam. Selain itu, ketika masyarakat akan melakukan suatu kegiatan,  harus secara bersama-sama.

“Memang hutan masyarakat harus tetap dilindungi dan dijaga. Karena kehidupan mereka yang adalah orang asli Papua, masih menggantungkan hidup dengan mencari makanan dalam hutan,” katanya.

Asisten III Setda Merauke, Urbanus Kaize dalam kesempatan itu, meminta WWF harus terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat, agar hutan mereka tetap dilindungi dan tidak digusur untuk kegiatan investasi.

“Tidak semua wilayah diizinkan pemerintah untuk kegiatan investasi. Hanya daerah-daerah tertentu. Sebagian besar hutan masih utuh dan tetap terjaga sampai sekarang. Karena merupakan tempat  mencari makan bagi warga,” tuturnya. (*)

Continue Reading

Anim Ha

Perkebunan Sawit Dibuka, Air Tercemar, Ikan Ikut Mati

Published

on

By

Ketua LMA Distrik Elikobel, Remigius Damujay didampingi dua warga saat memberikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun

Ketua LMA Distrik Elikobel, Remigius Damujay didampingi dua warga saat memberikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Pembongkaran lahan untuk kegiatan investasi kelapa sawit di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di beberapa kampung di sekitar. Misalnya saja, air tercemar oleh limbah pupuk perusahaan hingga berdampak terhadap matinya ikan.

Selain itu, air yang biasanya jernih, kini telah berubah menjadi kecoklatan. Bahkan, anak-anak setelah mandi, badannya gatal-gatal.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Elikobel, Remigius Dambujay kepada Jubi Rabu (21/9/2016) mengatakan, banyak perubahan yang terjadi, setelah hutan masyarakat dibongkar untuk kepentingan investasi bagi perusahaan.

“Terus terang, masyarakat di beberapa kampung  di sekitar Distrik Elikobel, sudah kesulitan mendapatkan air minum. Karena sumber air yang selama ini menjadi satu-satunya nafas hidup, telah tercemar akibat limba perusahaan. Sehingga tidak bisa digunakan untuk minum maupun masak,” katanya.

Masyarakat menjadi takut menggunakan air itu. Dambujay menjelaskan karena banyak ikan telah mati, setelah warna air berubah. “Ya, kami tidak bisa berbuat banyak, karena para pemilik hak ulayat, telah menyerahkan tanahnya untuk investasi bagi perusahaan,” ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu menegaskan, pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang membuat pelanggaran dengan tidak mematuhi kesepakatan bersama masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

“Sebagai dewan, saya menyoroti dan meminta perusahaan yang melakukan investasi kelapa sawit di Distrik Elikobel, diberikan tindakan tegas, jika benar sumber air mereka telah tercemar akibat limba pupuk,” pintanya. (*)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.