Gubernur PB Perintah Bupati Sorsel Cabut Mutasi Pejabat

share on:
Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

Jayapura, Jubi – Yan Christian Warinussy selaku Kuasa Hukum dari 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat yang dimutasikan oleh Bupati setempat berdasarkan Keputusan Nomor 821.2/01/BSS/2-016 tanggal 26 April 2016 dan Nota Penunjukan Bupati Sorong Selatan Nomor 820/02/BSS/2016 Tanggal 26 April 2016 menyambut positif surat Gubernur Papua Barat Nomor 821.2/720/BKD tanggal 2 Juni 2016.

Warinussy menjelaskan, dalam surat Gubernur Papua Barat (PB)  itu menyatakan antara lain agar Bupati memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengkaji bukti dokumen yang dilampirkan.

“Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang memiliki peran selaku koordinator, pengawas dan pembina memerintahkan agar Bupati segera mencabut Keputusan Bupati Sorong selatan Nomor 821.2/01/BSS/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nota Penunjukan Bupati Sorong Selatan Nomor 820/02/BSS/2016 tanggal 26 April 2016 karena mutasi pejabat tidak didasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku,” jelasnya kepada Jubi melalui keterangan tertulis, Rabu, (17/8/2016).

Surat Gubernur Papua Barat yang ditandatangani dan stempel basah oleh Abraham O. Atururi tersebut, lanjutnya, adalah sesuai dengan Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah,  Drs. Sumarsono, MDM nomor 337/5058/OTDA tanggal 13 Juli 2016 perihal penjelasan atas pengaduan para klien yang diwakili Yunus Boltal, SH (mantan Asisten I Kabupaten Sorong Selatan) dan Yunus Kaliele.

Ditambahkannya, Dirjen Otda Kemendagri meminta agar Gubernur PB sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan klarifikasi atas kebijakan Bupati Sorong Selatan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri pada kesempatan pertama.

“Juga atas dasar pengaduan para klien kami, Dirjen Otda Kemendagri dalam suratnya itu pada angka 6, menyatakan bahwa pembebasan PNS dari jabatan struktural (nonjob) sebagai bentuk hukuman disiplin berat, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” katanya.

Proses pengenaan hukuman tersebut kata dia diawali dengan membentuk tim pemeriksa melalui tahapan pemanggilan, pemeriksaan untuk membuktikan pelanggaran dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Selanjutnya pengenaan hukuman disiplin ditetapkan dalam keputusan pejabat pembina kepegawaian.

“Berdasarkan kedua surat dari Dirjen Otda Kemendagri dan Gubernur Papua Barat tersebut, maka kami selaku Kuasa Hukum dari 62 PNS yang dinonjobkan oleh Bupati Sorong Selatan sejak April 2016 lalu akan segera mengambil sejumlah langkah hukum, baik secara pidana, perdata maupun administratif terhadap Bupati Sorong Selatan dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono menjelaskan, apabila kebijakan Bupati tersebut melakukan pemberhentian PNS dari jabatan struktural (nonjob) di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat tersebut benar, maka hal itu merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gubernur PB Perintah Bupati Sorsel Cabut Mutasi Pejabat