Tanah Adat Dikuasai TNI, Pansus DPRD Biak akan Temui Menko Polhukam

share on:
Peta Pulau Biak dan Supiori - IST
Peta Pulau Biak dan Supiori – IST

Biak, Jubi – Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua akan menemui Menkopolhukum Wiranto di Jakarta dan Komisi I serta Komisi III DPR RI untuk menyampaikan kasus pengembalian tanah hak ulayat masyarakat adat yang dikuasai TNI.

Ketua Pansus Tanah DPRD Jan Dantje Kbarek di Biak, Kamis (18/8/2016), mengharapkan, penyelesaian persoalan tanah hak layat masyarakat adat dicarikan solusinya yang tepat dan saling menguntungkan sehingga mencegah terjadinya benturan antara warga sipil dengan TNI.

“Gesekan dan penolakan warga pemilik hak ulayat terhadap kepemilikan tanah distrik Biak Kota dengan aparatur negara dapat menjadi perhatian pimpinan TNI di Jakarta,” ungkap Ketua Pansus Tanah DPRD Jan Kbarek.

Ia mengakui, penyelesaian kasus tuntutan tanah adat yang dikuasai negara dapat diselesaikan dengan upaya hukum pidana atau perdata.

Sedangkan penyelesaian lain tentang tanah adat, lanjut Jan Kbarek, dapat saja diselesaikan secara politik dalam mengungkap secara terang di masyarakat.

“Pansus tanah DPRD berharap komandan satuan TNI yang menguasai lahan masyarakat adat memperhatikan kesepakataan masyarakat dengan pemimpin terdahulu sehingga mencegah adanya konflik,” imbuh politikus PDI Perjuangan itu.

Dia berharap, penguasaan lahan masyarakat adat yang akan dijadikan pusat bisnis pertokoan atau kios jangan sampai mengorbankan hak penduduk adat karena merasa termarginalkan hidup di daerah sendiri.

Dijadwalkan selepas perayaan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2016 tim pansus tanah DPRD Kabupaten Biak Numfor berangkat ke Jakarta melakukan konsultasi penanganan penguasaan lahan masyarakat adat kepada perwakilan pemerintah pusat di Jakarta. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tanah Adat Dikuasai TNI, Pansus DPRD Biak akan Temui Menko Polhukam