Belum Ada Kesepakatan Terkait Pembangunan Pelabuhan Depapre

share on:
Tiang pancang dermaga peti kemas di Depapre yang telah dibangun – Jubi/Engel Wally
Tiang pancang dermaga peti kemas di Depapre yang telah dibangun – Jubi/Engel Wally

Jayapura, Jubi – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty mengatakan belum ada kesepakatan yang diputuskan, terkait pembangunan Pelabuhan peti kemas (kontainer) di Depapre, Kabupaten Jayapura.

“Kemarin kami sudah rapat soal Pelabuhan Depapre yang dihadiri Pemerintah Kabupaten Jayapura, beberapa instansi terkait dan Pelindo. Hanya karena masih merupakan rapat perdana, belum ada kesepakatan yang diputuskan oleh semua pihak terkait,” kata Elia kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Meskipun demikian, ujar Elia, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre.

“Berdasarkan instruksi itu, kami bersama Pelindo dan Pemkab Jayapura serta perwakilan pemilik hak ulayat setempat telah melakukan pertemuan sebagai bentuk tindak lanjut,” ujarnya.

Mengenai perencanaan, jelas Elia, akan dibicarakan lagi dengan pihak Pelindo guna memutuskan skenarionya seperti apa. Sebab semuanya harus jelas, baik dalam hal pelaksanaan hingga pada pengoperasiannya.

“Terkait soal ganti rugi belum bisa kami umumkan karena masih ada rapat lanjutan untuk pembahasan lebih mendalam,” kata Elia.

Sekedar untuk diketahui, terkait pembangunan Pelabuhan Depapre, masyarakat adat setempat menuntut pemerintah harus membayar Rp500 miliar sebagai kompensasi kerusakan laut.

Hal tersebut disampaikan Adrianus Demetou, Tokoh Pemuda Tanah Merah dan Karel Demetou selaku Pendamping Hukum Tanah Merah Kabupaten Jayapura.

“Tuntutan ganti rugi laut adat berkearifan lokal oleh Ondoafi dan Kepala Suku, yakni karena belum ada pelepasan laut adat berkearifan lokal dari ondoafi dan kepala suku se tanah merah maka kita menuntut denda adat Rp500 miliar karena kerusakan laut adat,” kata Adrianus.

Apabila tuntutan itu tidak dibayarkan, lanjut dia, maka Pelabuhan Depapre akan ditutup oleh masyarakat adat setempat.

“Tak hanya itu, kami juga meminta pelaku korupsi Pelabuhan Peti Kemas Depare yang bersumber dari APBD Tingkat I, II dan APBN sesuai data bukti hukum yang kami miliki, pelaku-pelakunya harus segera ditangkap oleh pihak berwajib,” ujarnya. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Belum Ada Kesepakatan Terkait Pembangunan Pelabuhan Depapre