Perempuan Dengan HIV dan AIDS Masih Didiskriminasi

share on:
Ilustrasi pawai HIV dan Aids - Jubi/Ist.
Ilustrasi pawai HIV dan Aids – Jubi/Ist.

Jayapura, Jubi – Survei mendokumentasikan kekerasan pada perempuan dengan HIV positif yang dilakukan oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) masih menunjukan angka yang sangat tinggi. Menurut IPPI, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah penting yang membutuhkan perhatian serius, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV dan AIDS.

Pendokumentasian tersebut dilakukan oleh beberapa Lembaga Swayara Masyarakat (LSM) di Papua yang tergabung dalam Tim Penyusun Laporan Bayangan Convension on the Elimination of All Form of Diskrimination Against Women (CEDAW) Papua.

Dalam laporan CEDAW resiko kekerasan yang kompleks dialami meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, diskriminasi karena status HIV dan kasus sterilisasi atau aborsi paksa.

“Banyak kasus dimana perempuan ingin berontak untuk meminta kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk bagaimana agar para pria juga dilakukan pemeriksaan HIV. Karena selama ini, banyak kasus HIV positif terungkap karena adanya pemeriksaan HIV terhadap ibu hamil, dan itu wajib hukumnya,” kata Dewi Pangeli salah satu Tim Penyusun Laporan Banyangan CEDAW Papua kepada Jubi, Senin (22/8/2016) di Jayapura.

Dikatakan, penularan HIV tersebut bermula pada kasus KDRT di Papua yang hampir terjadi setiap hari, tetapi hanya sedikit yang dilaporkan ke pihak berwajib dan lebih sedikit kasus diselesaikan secara hukum di pengadilan.

“Rata-rata para pelaku dan keadaan mabuk lalu memukul istrinya atau pasangannya. 90 kasus KDRT yang sudah ditangani, 80 persen diantaranya dipicu akibat konsumsi minuman keras. Banyak perempuan atau korban yang pasrah saja tak melaporkan karena berbagai pertimbangan. Ada yang malu atau takut diceraikan, karena secara ekonomi perempuan tergantung pada suaminya,” ujarnya.

Dewi Pangeli menambahkan, masih banyak kasus perempuan yang hidup dengan HIV yang mengalami diskriminasi baik dari diri sendiri maupun dari keluarga dan lingkungan yang lebih luas.

“Untuk itu kami merekomendasikan agar Perda nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terus dilakukan dan diimplementasikan sehingga dapat dilakukan secara melembaga, komprehensip, parsipatif dan berkesinambungan,” katanya.

Ditempat terpisah staf komisi Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan (KPKC) Klasis GKI Jayapura, Pdt. Anike Mirino mengatakan, berdasarkan data modeling pada tahun 2030 diproyeksikan jumlah infeksi HIV tertinggi akan terjadi pada kelompok perempuan beresiko rendah seperti pasangan intim populasi kunci, klien pekerja seks, pasangan klien pekerja seks dan lainnya.

“Hal ini perlu direspon dengan program penanggulangan HIV yang lebih responsive gender. Situasi ini tidak dapat dipungkiri didorong pula oleh kekerasan terhadap perempuan. Perlu juga diseimbangkan dengan pola pikir dan prespektif yang melihat kebutuhan perempuan sehingga tidak ada bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau bahkan hanya dengan memberikan informasi yang sangat terbatas terkait HIV dan layanannya,” ujarnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perempuan Dengan HIV dan AIDS Masih Didiskriminasi