Terkait Izin Ekspor PTFI, BPK Diminta Audit Ditjen Minerba ESDM

share on:
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman - IST
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman – IST

Jayapura, Jubi – Keluarnya rekomendasi izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI) mengundang Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) untuk mendorong proses audit Badan Pemerksa Keuangan (BPK) terhadap tim teknis Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

“Jika merujuk surat rekomendasi oleh dirjen Minerba atas nama menteri ESDM  pada 9 Agustus 2015 atas permohonan PT Freeport Indonesia pada 27 Juni 2016, disebutkan bahwa dasar pertimbangan dirjen Minerba mengacu pada Permen ESDM No 5/2016 yang diterbitkan pada 5 Febuari 2016 oleh Menteri ESDM Sudirman Said saat itu,” kata Yusri Usman, Direktur CERI kapad Jubi melalui siaran persnya, Senin (22/8/2016).

Semestinya, lanjut Yusri, paling lambat Kementerian ESDM harus menerbitkan izin rekomendasi ekspor kepada Freeport pada 19 Juli 2016. Alasannya sangat jelas disebutkan dipasal 7 , bahwa batasan waktu bagi dirjen Minerba harus sudah menjawab surat permohonan Freeport apakah disetujui atau ditolak mengacu pasal 7 ayat 2, yakni 20 hari sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.

Lalu dibentuk tim teknis yang mengevaluasi semua kewajiban Freeport. Misalnya, ketaatan menjalankan pengelolaan lingkungan soal baku mutu kualitas air dan udara, menyelesaikan semua kewajiban kepada negara menyangkut pajak, royalti, iuran tetap sebagai penerimaan negara setahun terakhir, serta tingkat kemajuan proses pembangunan pabrik pemurnian (smelter), dan kewajiban menempatkan jaminan..

Hasil evaluasi tim tehnis atas verifikasi tersebutlah yang disampaikan kepada dirjen sebagai dasar pengambilan keputusan apakah layak diberikan rekomendasi ekspor atau ditolak.

“Faktanya, dirjen malah meningkatkan volume ekspor dari 1, 04 juta metrik ton menjadi 1, 4 juta metrik ton (perpanjangan ke 4),” jelas dia.

Yusri berpandangan, bisa saja publik mencurigai bahwa pembentukan Permen ESDM No 5/2016 lebih mementingkan Freeport ketimbang kepentingan nasional. Penjelasan secara transparan dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengubah kesan kuat publik bahwa telah terjadi dugaan ‘main mata’ antara oknum pejabat dengan Freeport.

PTFI hingga saat ini mengaku belum melakukan ekspor, meskipun telah mendapatkan zin eksport dari Kementrian ESDM.

“Kami masih menunggu zin dari Kementerian Perdagangan,” kata Juru Bicara PTFI, Riza Pratama singkat, menjawab pertanyaan Jubi mengenai proses ekspor. (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Terkait Izin Ekspor PTFI, BPK Diminta Audit Ditjen Minerba ESDM