Pemotongan Anggaran Tak Mempengaruhi DAK Fisik

share on:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad - Jubi Doc
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad – Jubi Doc

Jayapura, Jubi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua mengklaim, kebijakan pemotongan anggaran tidak terlalu mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Sebab, pada saat perubahan ada penambahan dana.

“Memang kemarin yang pertama dipotong adalah DAK fisik, tetapi pada saat perubahan ada penambahan. Untuk itu dari aspek ini tidak terlalu mempengaruhi karena di perubahan sudah ditambahkan,” kata Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura, Rabu (24/8/2016).

Namun dari Dana Bagi Hasil (DBH), ujar Musa’ad, ini yang memang pasti akan berpengaruh, apalagi khusus kabupaten kabupaten yang pembangunannya bersumber dari  dana tersebut.

“Seperti yang terjadi pada Mimika, pemotongan sangat besar yakni sekitar Rp1,2 triliun,” katanya.

Menurut Musa’ad, pemerintah provinsi Papua baru menerima Perpres No. 66 tahun 2016 tentang rincian anggaran dan pendapatan dan belanja negara pada Jumat (19/8/2016), sehingga sedang mengambil langkah guna menyesuaikan diri dengan kebijakan itu.

“Kami harap kebijakan ini tidak berefek pada pembangunan di Papua secara signifikan. Apalagi saya dengar dari teman teman di keuangan, kebijakan ini akan diperhitungkan di tahun depan, kalau seandainya ini benar kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Dia menambahkan sejauh ini pemerintah provinsi telah melakukan rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk bagaimana mengantisipasi kebijakan pemotongan ini, mudah-mudahan tidak berpengaruh pada hal hal strategis.

“Tetapi ada hal hal tertentu yang harus memang penyesuaian. Terutama dalam hal perjalan dinas dan aktivitas aparatur yang akan dikurangi tanpa membebani alokasi alokasi yang bersentuhan dengan masyarakat,” kata Musa’ad.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan, kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016, mengganggu jalanya pembangunan di Papua.

“Pemangkasan anggaran yang dilakukan pusat cukup disayangkan, karena daerah sudah terlanjur menganggarkan dana serta melakukan kontrak kerja,” kata Lukas Enembe, Senin (22/8/2016).

Gubernur Enembe menyarankan agar daerah yang dirugikan lebih baik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemotongan Anggaran Tak Mempengaruhi DAK Fisik