Isu West Papua Diajukan ke Parlemen Selandia Baru

share on:
 David Tua (kiri) dan Wakil Presiden Pasifik Partai Buruh Jerome Mika (kanan) ikut dalam reli ke gedung parlemen untuk kebebasan West Papua – Foto Photo: RNZI/Johnny Blades
David Tua (kiri) dan Wakil Presiden Pasifik Partai Buruh Jerome Mika (kanan) ikut dalam reli ke gedung parlemen untuk kebebasan West Papua – Foto Photo: RNZI/Johnny Blades

Jayapura, Jubi – Demonstrasi ratusan mahasiswa/i Maori ke depan gedung parlemen Selandia baru untuk mendukung tuntutan pembebasan Papua Barat Kamis lalu (25/8), mendapat sambutan hangat di tangga gedung parlemen oleh beberapa partai politik, yang turut berbicara menunjukkan kepedulian mereka atas represi negara Indonesia di wilayah Papua.

Seperti dilansir RNZI Sabtu (27/8/2016), anggota parlemen dari Partai Buruh, Suá William Sio mengajukan Permintaan Resmi (Notice of Motion) mendukung nasib orang asli Papua di wilayah Indonesia.

Permintaan itu diajukan agar parlemen Selandia Baru mengakui dan menunjukkan simpatinya bagi 117 orang yang terluka atau ditahan pada demonstrasi di Papua dan Jakarta Senin, 15 Agustus 2016. Juga untuk menunjukkan dukungan bagi seruan untuk penyelenggaraan referendum yang independen, adil, dan diawasi internasional yang akan memberikan kesempatan rakyat Papua menentukan pemerintahan mereka sendiri.

Berbicara di hadapan demonstran, Suá mengatakan rakyat Pasifik menjadi semakin sadar atas penindasan hak-hal orang Papua.

“Kami tahu kekerasan yang terjadi di sana dan satu-satunya cara agar dapat berubah, satu-satunya cara agar pemerintah bisa didorong bergerak, adalah saat rakyat bangkit, ketika anda bangkit, ketika anda berdiri dalam solidaritas dengan orang lain,” ujarnya.

Sio berharap solidaritas akan semakin membesar seiring kampanye yang akan terus tumbuh.

Menjelang aksi Kamis tersebut, kedutaan Indonesia di Selandia Baru mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi kesulitan melindungi hak azasi manusia di negerinya.

Kepala Konsul Pendidikan Sosial dan Kebudayaan (Pensosbud) Wanton Saragih, mengatakan bahwa Jakara sudah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menginstruksikan badan-badan pemerintah terkait untuk bertindak menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk yang terkait dengan Papua, dan menempatkan jaring perlindungan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.”

Namun dirinya menegaskan bahwa integrasi Papua ke Indonesia di tahun 1960-an disetujui oleh PBB.

Dia juga mengatakan tidak ada dan tidak akan ada rencana untuk referendum bagi Papua.

Solidaritas karena kesamaan nasib
Aksi solidaritas di ibukota Selandia Baru itu, menurut Raimona Tapiata, co-Presiden Ngāi Tauira, adalah solidaritas yang terasa sangat kuat menyambut seruan orang-orang Papua Barat.

Baca juga Asosiasi Mahasiswa Maori Beri Dukungan Untuk Gerakan Pembebasan Papua

Menurut mereka, perasaan ini muncul atas kesamaan nasib yang mereka rasakan sebagai orang Māori yang mengalami kolonialisme.

Misalnya, lanjut Raimona, Māori dapat memahami marginalisasi bahasa orang asli West Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

“Khususnya karena berasal dari latar belakang, kebudayaan, kepercayaan dan tata nilai serupa dengan kebudayaan kami, berbagai jenis keterhubungan antar semua bangsa-bangsa di Pasifik adalah elemen berikutnya yang mendorong solidaritas ini,” ujarnya.

Berbicara di depan demonstran, legislator Marama Davidson, mengatakan perjuangan West Papua adalah perjuangan mereka.

“Kami berdiri di sini untuk rakyat West Papua, kami menegakkan ‘mana whenua’ (otoritas adat) mereka. Kami bangkit demi ‘tino rangatiratanga’ (kedaulatan penuh) mereka,” tegasnya.

“Namun kami juga berdiri untuk setiap kita yang menghendaki dunia yang lebih baik yang sedang kita bangun dengan mendukung satu sama lain; karena penindasan, kolonialisme, pelanggaran hak-hak azasi manusia, semuanya bernapas dari oksigen yang sama.”

Para mahasiswa/i tersebut menggelar demonstrasi bersamaan dengan konferensi tahunan ‘Te Huinga Tauira o Te Mana Ākonga’, tahun ini oleh Ngāi Tauira, Asosialis Mahasiswa/i Māori di Universitas Victoria University Wellington.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Isu West Papua Diajukan ke Parlemen Selandia Baru