Connect with us

Editor's Choice

Koalisi Pasifik untuk West Papua Gelar Pertemuan Perdana di Honolulu

Published

on

Benny Wenda (kiri), Octovianus Mote (tengah), menyerahkan noken West Papua pada PM Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare (kanan)/Ilustrasi - Jubidoc.

Benny Wenda (kiri), Octovianus Mote (tengah), menyerahkan noken West Papua pada PM Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare (kanan)/Ilustrasi – Jubidoc.

Jayapura, Jubi – Pertemuan perdana Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) akan segera digelar di Honolulu, Hawai, awal September mendatang. Pertemuan yang akan dilakukan di sela-sela Kongres Konservasi Dunia International Union for Conservation of Nature (IUCN) itu akan membicarakan perluasan dukungan terhadap isu West Papua di seluruh wilayah Pasifik.

Menurut keterangan pers  Sekretariat Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Sabtu (27/8/2016), Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare, pemimpin Melanesia Spearhead Grup (MSG) dan Pacific Islands Development Forum (PIDF), yang juga inisiator PCWP, telah bertolak ke Honolulu (28/8) untuk pertemuan tersebut.

PCWP yang sudah menggelar pertemuan pendahuluan di sela-sela pertemuan PIDF ke-4 di Honiara beberapa waktu lalu, bertujuan untuk memperluas jaringan advokasi terhadap isu-isu West Papua dari ikatan blok bangsa-bangsa di MSG ke wilayah Pasifik yang lebih luas.

Hal itu dikatakan perlu untuk memperkuat dukungan yang telah diperoleh selama ini untuk membawa isu-isu mendesak West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keanggotaan Koalisi saat ini terdiri dari Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Front de Libaration  Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) dan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

“Wakil-wakil pemerintahan dari Republik Marshall Islands dan Kerajaan Tonga, yang juga hadir pada pertemuan pendahuluan itu, sudah menunjukkan dukungan kuatnya pada inisiatif ini,” demikian menurut keterangan pers tersebut.

Dikonfirmasi Selasa (30/8/2016),  Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang termasuk dalam tim kerja dalam negeri ULMWP, membenarkan rencana pertemuan yang akan diselenggarakan pada 2 September 2016 mendatang.

Menurut dia, Octovianus Mote dan dirinya, mewakili ULWMP, akan menghadiri pertemuan perdana tersebut.

Yeimo mengatakan, pihaknya berharap rakyat West Papua ikut mendukung dalam doa dan aksi menyambut pembentukan Koalisi Pasifik untuk West Papua. “Tuhan sedang menunjukkan keberpihakan pada penderitaan orang Papua, dimana solidaritas Melanesia kini merambat ke tingkat Pasifik menuju PBB,” ujarnya.

Adriana Elizabeth, pemerhati Papua dari Pusat Penelitian Politik LIPI, melalui pesan singkatnya pada Jubi (30/8) menganggap secara politik forum itu akan dapat membangun dukungan bagi Papua yang mengalami pelanggaran HAM, baik sipil, politik maupun ekonomi dan sosial budaya.

Kongres Konservasi Dunia

Terkait Kongres Konservasi Dunia yang diselenggarakan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) di kesempatan yang sama, Adriana Elizabeth, menyatakan apresiasinya.

Isu kerusakan lingkungan di Papua patut mendapat perhatian, dan forum tersebut menurutnya sangat strategis.

“Masalah kerusakan lingkungan hidup di Tanah Papua, misalnya terkait penebangan hutan untuk lahan kelapa sawit, pembangunan jalan Trans Papua ataupun illegal logging, maka forum pertemuan itu sangat strategis untuk menyampaikan update kondisi di Papua,” ujarnya.

Di dalam skema Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi landasan kongres tersebut, Adriana melihat terdapat dua aspek yang akan berhubungan erat dengan isu Papua, yakni penghormatan pada hak-hak masyarakat adat atas tanah/lahan dan kerusakan ekosistem alam dan manusia Papua.

Kongres Konservasi Dunia tersebut bertujuan untuk mempererat dan memformulasikan kemitraan Lautan Pasifik 2030, sekaligus koalisi aksi yang dimulai tahun 2016 menuju realisasi Lautan Pasifik Berkelanjutan di 2030.

“Kemitraan tersebut dimulai dengan mengkoneksikan aksi-aksi dan aspirasi seluruh populasi yang ada di sekitar perairan Pasifik,” demikian keterangan pers PM Kepulauan Solomon.

Hal ini merupakan kelanjutan dari Persetujuan Paris 2015 lalu di forum COP21 di Paris. Bila COP21 menjadi platform tingkat nasional untuk mengurangi suhu bumi global hingga 1,5 derajat Celsius, Koalisi Perairan Pasifik akan menyatukan para pemimpin semua level di Pasifik yang memiliki kepedulian yang sama pada masa depan lingkungan planet ini.(*)

 

Editor's Choice

Aksi Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB

Published

on

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) - Jubi/Abeth You

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong,  Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.

Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.

Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.  

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasific.

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.

Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.

Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan.

Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

 

 

 

Continue Reading

Editor's Choice

Charlot Salwai: Pemimpin Pasifik Sepakat Bawa Isu Papua Ke PBB

Published

on

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) - Foto: AFP

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP

Jayapura, Jubi – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut pada persoalan Papua.

Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).

Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan nada menyesal.

Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.

Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.

Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para pemimpim Forum.

“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait isu itu.(*)

Continue Reading

Editor's Choice

Mientje D E Roembiak, Mama Antropologi Itu Telah Pergi

Published

on

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino-Jubi/ist

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak (kanan) didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino (kiri)-Jubi/ist

Jayapura, Jubi-Dosen senior dan perempuan Papua pertama antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan antropologi telah pergi menghadap Sang Pencipta, Sabtu (10/9/2016) pukul 7.10 WIB atau pukul 09.10 Waktu Papua di Rumah Sakit Angkatan Darat(RSAD) Gatot Subroto di Jakarta.
Setelah menderita sakit sejak April 2016, almarhumah tetap menjalani tugasnya
sebagai Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih.

“Saat ini jumlah dosen di Universitas Cenderawasih tercatat sebanyak 606 dan meninggalnya mama Mientje D E Roembiak maka jumlah dosen menjadu 605 dosen yang memberi kuliah,”kata Julius Ary Mollet PhD Pembantu Rektor IV Universitas Cenderawasih saat mewakili Rektor Uncen saat ibadah pelepasan almarhum Mientje DE Roembiak di kediamannya di Nirwana Angkasa, Senin (12/9/2016).

Dia mengingatkan saat bersama dengan mendiang Mama Mientje Roembiak berkunjung ke Universitas Indonesia 2012 lalu menegaskan kalau Universitas Cenderawasih sudah harus membenahi diri karena ini sangat penting.

“Kontribusinya sangat besar terhadap Universitas Cenderawasih dan juga bagi tanah Papua,”kata PR IV yang menyebut kalau ibu Mientje akrab disapa Mama Mientje.

Sementara itu saudara kandung mendiang Mientje Roembiak, mewakili keluarga besar JKH Roembiak mengakatakan selama ini kakak kandungnya lebih banyak melakukan penelitian di daerah pegunungan tengah sehingga referensi soal wilayah pantai termasuk Biak Numfor sangat minim. Walau pun demikian kaka kandungnya ini sangat fasih berbahasa Belanda, Biak dan Inggris.

JKH Roembiak mengatakan selama mengajar di Kampus Uncen selalu naik ojek dan juga menyewa angkutan umum untuk melakukan tugas pengabdiannya di Fakultas FISIP Jurusan Antropologi.

Padahal kata dia mendiang kakaknya ini termasuk dosen senior tetapi kurang mendapat perhatian dari Universitas Cenderawasih. Namun demikian JKH Roembiak mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua civitas akademika Universitas Cenderawasih khususnya di Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.

Abdi Frank PhD salah satu anak didik dari mendiang almarhumah Mientje D Roembiak mengatakan mereka selalu memanggil ibu dengan sebutan “Mama Mien. Abdi Frank yang membacakan daftar riwayat hidup itu menyebutkan almarhumah lahir di Biak 19 Mei 1952 menyelesaikan studi sarjana muda di jurusan antropologi Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia Jakarta, 1983.

Mengawali karier sebagai dosen antropologi di Universitas Cenderawasih pada 1 Mei 1984 dengan golongan kepangkatan III/A. Jabatan terakhir sebagai Ketua Jurusan Antropologi dengan golongan kepangkatan III D.

Selain mengajar almarhumah juga pernah beberapa kali mengikuti pertemuan Konggres Wanita Se Dunia di Kenya Nairobi, termasuk ke Fiji di Pasifik Selatan. Almarhumah juga pernah menjadi Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Jubi terakhir bertemu dengan mendiang Mientje D Roembiak saat diskusi buku berjudul Yesus Papua karya Pdt Mth Mawene di Aula STT IS Kijne, 2 Juli 2016 lalu. Saat itu Mama Mien Roembiak mengatakan dalam sesi tanya jawab bahwa ketika berbicara budaya menyebut kepercayaann agama-agama lokal. “Ada persamaan tetapi ada juga perbedaan. “Kristus Papua dan Kristus Nasaret,”kata Mama Mien kala itu.
Lebih lanjut Mama Mien mengatakan tujuan utama Kristen/Kristologi, maka menyarankan kalau mengangkat ini kepada kerya ilmiah. “Sesungguhnya teologi pembebasan itu apa dalam teologi orang Papua,”katanya.

Almarhumah Mientje D E Roembiak menikah dan mempunyai tiga orang anak serta dua orang cucu. Almarhum merupakan anak pertama dari sembilan bersaudara alm LS Roembiak dan B Boerdam almarhumah.Mendiang dosen antropolog perempuan Papua pertama ini telah dimakamkan di TPU Abepura, Senin(12/9/2016)-(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.