Pembangunan Dalam Kawasan Lorentz Harus Ada Izin

share on:
Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Haswan Yunas Didampingi Kepala Balai Taman Lorentz A.G. Martana Saat Memberikan Keterangan Kepala Pers - Jubi/Alex
Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Haswan Yunas Didampingi Kepala Balai Taman Lorentz A.G. Martana Saat Memberikan Keterangan Kepala Pers – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kepala Balai Taman Lorentz A.G. Martana menekankan, pembangunan dalam kawasan cagar alam Lorentz harus mendapat izin dari kementerian terkait. Pasalnya dalam ketentuan undang undang tidak diperbolehkan melakukan pembangunan di dalam kawasan konservasi

“Pembangunan jalan trans Papua nantinya akan melewati kawasan cagar alam. Namun, dalam hal ini pembangunan sudah mendapat izin dari kementerian, tetapi tetap harus memperhatikan syarat-syarat ketentuan dalam pengerjaannya,” kata Martana, di Jayapura, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, syarat-syarat dan ketentuan yang harus tetap diperhatikan adalah tetap menjaga kelestarian kawasan di Taman Nasional Lorentz, mengingat jalan trans Papua ini merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa dielakkan.

“Masyarakat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Lorentz memerlukan jalan dan harus diakomodir dengan adanya rencana pembangunan jalan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Taman Nasional Lorentz merupakan laboratorium alam terlengkap yang pernah ada, dimana ada 10 kabupaten di Papua yang masuk dalam kawasan cagar alam ini.

“Jadi nantinya pembangunan jalan trans Papua yang menghubungkan 10 kabupaten di Papua harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkesinambungan, sehingga tidak merusak cagar alam ini,” kata Martana.

Dia menambahkan pembangunan jalan tidak bisa dielakan karena sangat penting mengingat mahalnya harga barang di wilayah pegunungan Papua, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat.

Sementara itu, Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Haswan Yunas, mengatakan Taman Nasional Lorentz merupakan aset yang sangat luar biasa, sehingga perlu dikembangkan terus supaya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Tadi sekda sudah sampaikan mungkin di bawah taman Lorentz sudah di eksploitasi oleh keompok kelompok lain yang kita tidak tahu. Namun karena itu kami selalu melihat selalu supaya pengelolaannya sistemnabel dan  tidak ada yang mengambil di luar batas kewajaran,” kata Haswan.

Agar tetap terjaga, ujar Haswan, pemerintah kabupaten atau kota yang ada disekitar taman Lorentz harus satukan barisan untuk melihat, taman nasional bukanlah sesuatu yang sakti, tapi keberadaannya harus bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau ada tuntutan pembangunan misalnya harus membangun jalan demi kesejahteraan rakyat sekitarnya, kita lakukan dengan hati hati dan memperhatikan keseimbangan ekosistemnya,” ucapnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pembangunan Dalam Kawasan Lorentz Harus Ada Izin