Pemkab Jayapura Diajak Laksanakan Semua Kebijakan Pembangunan

share on:

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw ketika menyalami anggotanya usai menutup masa sidang II - Jubi/Engel Wally
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw ketika menyalami anggotanya usai menutup masa sidang II – Jubi/Engel Wally
Sentani, Jubi – Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw dalam pidato penutupan masa persidangan II dan pembukaan masa persidangan III DPRD mengajak Pemkab Jayapura agar melaksanakan semua kebijakan pembangunan di daerah itu.

Ia mengatakan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang sangat strategis untuk mengontrol kebijakan, menetapkan kebutuhan anggaran dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini perlu digarisbawahi karena DPRD memiliki kewenangan yang besar, baik sejak merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan daerah.

“Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak bupati Jayapura beserta seluruh jajarannya untuk bersama-sama melaksanakan seluruh kebijakan pembangunan di Kabupaten Jayapura,” katanya, Selasa (30/8/2016).

Dalam masa sidang II tahun 2016 DPRD telah melaksanakan tugas-tugas kedewanannya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Kendati demikian dalam perjalanannya banyak perubahan jadwal.

“Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan ini meliputi pembukaan masa sidang II tahun 2016, melaksanakan sejumlah kunjungan kerja dalam daerah bersama komisi-komisi, melaksanakan sidang paripurna II masa sidang II tahun 2016, Bimtek LKPJ dan LKPD, Kunker LKPJ dan LKPD dalam Daerah, Heraing dengan SKPD, Rapat paripurna istimewa penyerahan rekomendasi dewan terhadap LKPJ Bupati Jayapura Tahun 2015, Rapat paripurna penanda tanganan KUA/PPAS perubahan Tahun anggaran 2016, dan melasanakan masa reses,” katanya.

Sekda Kabupaten Jayapura Yerry F. Dien mengatakan penandatangan KUA/PPAS Senin (29/8/2016) dalam rapat paripurna KUA/PPAS merupakan sidang anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2016 sekaligus penjabaran peraturan bupati (perbub).

“ KUA/PPAS selain penjabaran dari perbub, juga perpres nomor 66 tahun 2016 tentang APBD Perubahan yang sudah harus dirasionalisasi, termasuk potongan pajak dan lain-lain. Selan itu juga DAK Tambahan, ini yang menjadi perhatian penting bagi SKPD bahwa sudah harus terlaksana penyerapannya,” kata Yerry. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemkab Jayapura Diajak Laksanakan Semua Kebijakan Pembangunan