Connect with us

Opini

Relevansi Raperdasus Proteksi OAP Ala MRP

Published

on

Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura - Dok. Jubi

Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura – Dok. Jubi

Oleh Benyamin Lagowan

Beberapa waktu lalu Majelis Rakyat Papua (MRP) mengesahkan rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) terkait proteksi Orang Asli Papua (OAP). Raperdasus proteksi OAP itu mencakup penyelamatan tanah, penyelamatan OAP dan rekruitmen partai politik dan partai lokal.

Sejatinya hal itu terlaksana sebagai bentuk action MRP sebagai lembaga kultural dan proteksi OAP sehingga patut diberikan jempol. Raperdasus itu diakui merupakan tindak lanjut atas deklarasi untuk menyelamatkan tanah dan OAP yang telah disahkan pada tanggal 30 Oktober 2015 (Cepos, 4 Juni 2016, hlm. 1 dan 4).

Dalam penjelasan rumusan Raperdasus tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menyangkut penyelamatan tanah, yakni akan dilakukan penyelamatan tanah milik 250 suku yang ada di Papua–yang mana terancam kehilangan tanah dan ahli warisnya akibat maraknya penjualan tanah, sehingga dengan adanya perdasus tersebut hak-hak ulayat yang ada dapat diproteksi;

Kedua, menyangkut definisi OAP. Rumusan yang telah disetujui tentang definisi OAP yaitu, orang yang berasal dari rumpun Melanesia, yang merupakan suku asli di tanah Papua, maksudnya adalah ayah dan ibunya merupakan orang asli Papua;

Ketiga, menyangkut partai politik dan partai lokal. Berkaitan dengan poin ini diharapkan kedepan semua pimpinan di tanah Papua, baik gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota, DPR RI, pimpinan DPRP, maupun DPRD kabupaten/kota harus OAP (Cepos, ibid. hlm 1).

Dari rumusan tersebut yang menjadi pertanyaannya adalah relevankah tiga raperdasus tersebut, khususnya Raperdasus kedua menyangkut keaslian orang Papua? Definisi OAP pada beberapa tahun sebelumnya telah melahirkan reaksi pro-kontra. Dapat kita sebutkan pro dan kontra saat itu sempat mewarnai media massa di Papua ketika ada keraguan dari salah satu legislator Papua. Jika rumusan OAP mengisyaratkan bahwa OAP ialah kedua orang tua harus asli Papua, maka dikhawatirkan akan ada konflik antara orang Papua keturunan (peranakan) dengan OAP. Karena definisi itu akan menjadi boomerang yang sewaktu-waktu bisa meledak dan melahirkan perpecahan (konflik horzontal) di kalangan orang Papua sendiri.

Melihat perdasus ketiga tentang partai politik dan partai lokal tentu telah menjadi perdebatan pula. Namun dapat dipahami bahwa perdasus ketiga ini sudah cukup mampu dijalankan sebagai poin krusial turunan Otonomi Khusus (Otsus) yang mutlak. Walaupun demikian, saat itu dapat disaksikan bahwa pro dan kontra menyangkut ketentuan ini sempat mengemuka di tahun 2015, ketika MRP mengeluarkan ”rekomendasi” tentang seluruh kepala daerah dan wakilnya di Papua harus OAP. Keputusan itu menuai pro kontra sehingga kurang mendapat legitimasi dari rakyat Papua. Pro-kontra saat itu mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pakar hukum sekaligus advokat terkemuka Papua Barat, Yan Christian Warinussy–yang menekankan perlunya gubernur bersama DPRP dan MRP melakukan Yudisial Review terhadap isi UU No.20 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Namun masukan yudisial review pun masih belum dilakukan. Otsus Pluslah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh gubernur bersama seluruh pejabat lainnya di Papua.

Dengan melihat berbagai penolakan dan pro-kontra tersebut, dapat kita lihat secara nyata saat ini bahwa pelaksanaan perdasus tentang keaslian OAP dalam posisi kepala daerah pun seakan-akan tidak dihargai. Hal tersebut tampak dalam perebutan bursa pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura periode 2017-2021. Tampak banyak orang Non Papua yang bukan peranakan turut serta menjadi calon kepala daerah, misalnya Ibu Yanni, S.H. (Ketua DPD Partai Gerindra Papua) dan Dr. Johanes Manangsang (mantan Direktur RSUD Abepura) yang sudah mengkampanyekan diri sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah di Kabupaten Jayapura beberapa bulan terakhir ini.

Menyikapi situasi di Papua berkaitan dengan ketiga raperdasus tersebut, hemat saya beberapa hal di bawah mesti dilakukan:

Pertama, penghormatan akan nilai-nilai kekhususan Papua (OAP), terutama menyangkut hak sipil, politik dan pemerintahan janganlah dirampas oleh pihak non Papua;

Kedua, menyangkut minimnya legitimasi masyarakat terhadap perdasus yang sudah dikeluarkan. Pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif dan lembaga kultural perlu menunjukkan komitmen yang jelas akan keberpihakannya. Jangan terkesan mencari aman, menelantarkan masyarakat dan terkesan berpihak pada kelompok suku tertentu agar legitimasi dapat lahir dari seluruh rakyat Papua, bukan sukuisme;

Ketiga, menyangkut penyelamatan tanah. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyadaran dampak menjual tanah bagi kelangsungan generasi (nasib anak cucu) di kemudian hari, dalam perspektif hukum adat, Gereja dan mitologi hubungan tanah dengan manusia Papua;

Keempat, perlunya sikap proteksionisme pemerintah daerah terhadap OAP. Tidak hanya dalam hal politik, pemerintahan dan tanah adat, tetapi juga yang esensial mengenai hak hidup OAP, keamanan dan demokrasi OAP di atas tanah Papua. Jika bagian ini tak mampu diwujudkan karena ada penolakan dari pihak Jakarta, maka dapat kita katakan sia-sia. Untuk itu sikap tegas dan keras perlu diambil demi nasib OAP hari ini, esok dan selamanya;

Kelima, ketika poin keempat di atas tidak mampu dijawab, pemerintah daerah mesti menyadari dan merefleksikan makna penyelamatan dan proteksi OAP yang lebih pasti pada tingkatan lebih tinggi, yang paling mungkin yakni referendum sesuai dengan hak sipil dan politik masyarakat pribumi.

Poin kelima di atas dapat menjadi bargaining politik sebagaimana dasar lahirnya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, yaitu tingginya aspirasi gerakan Papua merdeka. Ini bukan hal yang mustahil, sebab indikasi pelemahan wewenang Otsus dan minim penghargaan terhadap hak politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, serta tingginya pelanggaran HAM, pembungkaman ruang demokrasi di Papua. Bahkan hingga adanya demonstrasi tandingan di Papua beberapa hari belakangan ini dapat menjadi bukti bahwa pemberian Otsus pun diperkosa sendiri oleh Jakarta bersama masyarakat nusantara yang didominasi orang non Papua.

Demikian pula ketegasan akan keberpihakan dan adanya pengertian dan pemahaman akan hak-hak dasar OAP yang tinggi barangkali dapat mencegah disintegrasi bangsa walaupun terkesan terlambat, karena api dan warna itu sudah tampak jelas. Maka dialog politik adalah jalan menuju pemecahan kokohnya tembok yang sudah tercipta dan mengakhiri sandiwara-sandiwara selama ini di atas Tanah Papua. (*)

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih

 

Opini

Menanti Transparansi Kasus Penembakan Otianus Sondegau

Published

on

Soleman Itlay - Jubi/Arnold Belau

Soleman Itlay – Jubi/Arnold Belau

Oleh Soleman Itlay

Jayapura, Jubi – Pertama-tama, sebelum lebih jauh tentang keterbukaan informasi dan pengungkapan kasus penembakan terhadap Otianus Sondegau, secara pribadi saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum Otinus yang mendahului kita secara paksa. Semoga beliau dapat mendapat rahmat pengampunan atas salah dan dosa selama bersiarah di dunia serta dapat diterima oleh pangkuan Bapa di Surga. Kiranya kita yang merasa kehilangan, terutama sanak keluarga dapat dikuatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus.

Keterbukaan informasi atas suatu peristiwa itu sangat penting untuk membangunan hubungan sosial, seperti saling percaya di antara masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Budaya transparansi ini dipandang penting di setiap sendi – sendi kehidupan, mulai dari keluarga, kerabat, kelompok atau organisasi hingga di birokrasi dan instansi-instansi negara. Tanpa transparasi, yang ada hanya tidak saling percaya satu sama lain, saling curiga, mengecewakan sesama, dan lain-lain.

Keterbukaan atau transparansi atas suatu kejadian memang menjadi suatu kebutuhan sosial masyarakat guna mengetahui setiap informasi atas dinamika dan perkembangan suatu daerah nanti dapat diikuti oleh semua orang. Hal ini tentunya dapat membantu guna memperkaya informasi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat, baik informasi itu bersifat warning, seperti bencana alam, maka kesadaran setiap warga dapat bangkit sehingga pemerintah tak perlu repot mengurus kesana kemari. Tapi juga jika informasi itu berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah nantinya akan berjalan aman dan terkendali.

Memang di Indonesia keterbukaan informasi di bidang lain seperti pemberdayaan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, birokrasi pemerintahan dan politik paktispemilihan umum terlihat nampak. Hanya saja di bidang politik, terutama terkait kasus korupsi, pembunuhan, penikaman, penembakan, kekerasan rumah tangga, dan lainya yang menjadi penyakit primer sosial ini tidak banyak yang tuntas.

Entah kenapa, mungkin karena kurang adanya tenaga penegak hukum (ahli hukum), tidak adanya aturan hukum, belum adanya tempat menyelesaikan perkara (Kepolisian, Pengadilan Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung). Ataukah mungkin belum ada data perkara dan saksi perkara? Ataukah memang semua ada, tapi tak mau diselesaikan secara adil dan benar? Hal ini merupakan bukti bahwa setiap kasus sudah ditangani disertai dengan data yang cukup objektif, bahkan berkomitmen akan menyelesaikan pada suatu kasus atas sesuatu peristiwa tertentu. Sayangnya salah satu hal yang memang menjengkelkan di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum yang tumpul adalah berjanji bahwa akan terbuka dan berkomitmen menyelesaikan suatu kasus. Kenyataannya tidak menyelesaikan, bahkan penanganan dan penegakan hukumnya berlarut-larut. Buktinya, banyak koruptor yang jadi tersangka didukung dengan data yang valid, bayak pelaku kejahatan yang cukup bukti dan termasuk kasus Paniai berdarah, yakni 4 pelajar yang hilang nyawa cuma-cuma, 8 Desember 2014, dan juga kasus penembakan terhadap Otinus di Sugapa, Intan Jaya dan semua kasus kekerasan aparat pada rakyat kecil lainnya di Papua.

Kenyataan, dimana sejak Papua dianeksasi ke pangakuan ibu pertiwi dan penuh rekayasa sampai segala bentuk kekerasan dan kekejaman aparat militer Indonesia di Papua, yang tak ada satu pun yang tak pernah terbuka dan juga menyelesaikan suatu kasus secara adil dan tuntas. Dari semua kejadian dari 1961 sampai sekarang ini petinggi negara dari dulu sampai sekarang mengaku masalah seperti PEPERA 1968 final tapi setelah ditelaah dari semua pihak ternyata banyak ditemukan kesalahan yang fatal yang memuata cacat hukum dan demokrasi.

Masih banyak, seperti nota penandatanganan (MoU) Freeport Indonesia 1967 yang kurang transparan dan tanpa melibatkan orang Papua, serta kasus-kasus lainya pun tidak berani menyampaikan kejadiannya kepada orang asli Papua. Kemudian setiap peristiwa ke peristiwa di Papua oleh negara Indonesia menutup bungkus dan merahasiakan secara rapi serta tidak pernah memberitahukan kepada orang pribumi Papua secara transparan.

Kasus kekerasan aparat militer terhadap rakyat sipil Papua terakhir terjadi di Sugapa, Intan Jaya, dimana seorang remaja atas nama Otinus Sondegau (15 tahun) tewas di tempat akibat kenah timah panas yang diduga kuat dilakukan oleh Brimob. Kasus ini terjadi pada siang dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat maupun LSM yang berkecipung di bidang advokasi pelanggaran HAM pun mendapat data yang cukup objektif. Tapi apa yang terjadi, sampai memasuki ± 18 hari lebih ini belum diungkap dan tuntas pula.

Pasca kejadian tersebut, Kapolri Jendral Tito Karnavian telah memerintahkan pada jajaran Polda Papua mengusut kasus anggota Brimob menembak seorang warga, Otinus Sondegau di Sugapa, Intan Jaya itu. Adapun perintah itu meminta Polda Papua menjamin adanya transparansi dalam investigasi maupun pengusutan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya akan transparan dalam penanganan kasus penembakan terhadap Otinus Sondegau, yang diduga dilakukan oleh Brimob pada beberapa waktu lalu. Kapolda mengatakan, tak akan menutup-nutupi proses penyelidikan kasus yang menyebabkan Otinus meninggal dunia akibat tersebut akibat tertembus timah panas.

Dengan adanya perintah itu tim investigasi polda Papua di bawah pimpinan Wakapolda Papua, Irjen Pol Rudolof Albert Rodja memeriksa 24 orang saksi, yang terdiri dari 10 anggota Brimob dan 14 lainnya anggota polsek Sugapa, temasuk sopir rental. Pada prisipnya mereka semua mengakui dan tahu serta melihat kejadian itu. Begitu juga anggota Brimob mengakui mengeluarkan tembakan peringatan di sekitar korban (Jubi, 5 September 2016).

Barang bukti kasus ini cukup. Namun senasib dengan kasus Paniai, 8 Desember 2014. Padahal media jelas memberitakan bahwa kasus tersebut terjadi pada siang hari. Lalu kenapa belum bisa diungkap? Jujur itu sakit kah? Semata-mata para penegak hukum ini tidak memiliki nilai dan rasa kemanusian. Bagaimana mungkin keluarga dan semua pihak mau percaya, pernyataan Kapolda Papua yang mengatakan akan menjamin transparasi dalam pengusutan kasus tersebut?

Berbicara di media setinggi langit patut kita beri apresiasi tapi juga tidak kalah dari sulitnya mau jujur sebuah peristiwa minta ampunnya sedalam samudera. Memang patut kita bersabar, karena harus mengikuti alur investigasi yang benar sehingga meyampaikan informasi ke publik pun berdasarkan data. Tapi di lain pihak, jika invetigasi tersebut ada data cukup, bukti dan ada saksi-saksi kejadian tersebut, tidak perlulah memutarbalikkan fakta. Kasus ini, terkesan memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingan dan menjaga citra instansi Polri. Mau tunggu apa lagi?

Tidak perlu butuh waktu dan kesabaran, keluarga korban dan semua pihak yang turut merasakan kepergian Otinus menantikan komitmen Kapolda Papua guna mengusut tuntas sampai total. Pihaknya diminta agar segera mengungkap siapa pelaku di balik kasus tersebut dan oknumnya harus dipecat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Intan Jaya, mereka meminta agar oknum Brimob yang diduga pelaku penembakan dipecat dari kepolisian dan diproses dengan hukum setimpal dengan perbuatannya. Demikian kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Minggu (11/9/2016) seperti dilansir Cenderawasih Pos, Selasa (13/9/2016).

Jangan sampai kasus ini terkesan seperti kasus-kasus penembakan lain yang terkesan belum pernah menyelesaikan secara tuntas. Diharapkan kasus ini diusut tuntas dan menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus lainnya guna menjaga citra negara hukum dan demokrasi pada instansi Negara, termasuk Polda Papua. Kiranya rasa duka cita mendalam yang dialami keluarga dan semua orang terhadapa Otinus dapat mengakhiri dengan adanya penanganan secara serius dan sampai tuntas secara total pula. Semoga!


Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua.

Continue Reading

Artikel

JUBI dan Ruang Bicara Orang Papua

Published

on

15 Tahun JUBI (2001-2016)

15 Tahun JUBI (2001-2016)

Oleh Dr Budi Hernawan

Dalam ingatan kita media cetak di Papua telah banyak terbit dari masa ke masa. TIFA Irian, barangkali salah satu terbitan paling tua. Tabloid ini berasal dari stensilan buletin intern Fransiskan Serafijnse Tifa yang diterbitkan oleh kalangan misionaris Fransiskan Belanda yang berkarya di New Guinea (sekarang Papua) dan Australia pada tahun 1947. TIFA Irian kemudian bermetamorfosis menjadi TIFA Papua ketika nama Papua dikembalikan oleh Gus Dur.

Pada tahun 1984 terbit Majalah Kabar Dari Kampung (KdK) oleh Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD Irja). Dua terbitan yang bermarkas di Jayapura ini kiranya menjadi wadah masyarakat menyalurkan suaranya, khususnya di saat ruang bicara orang Papua di ranah publik begitu sempit. Dua media cetak tersebut setia menemani kalangan aktivis, akademisi, dan khususnya masyarakat Papua yang berada di bawah kendali Daerah Operasi Militer. Namun kita tak lagi mendengar kemana rimbanya.

Sejak reformasi 1998, media massa di Tanah Papua berkecambah. Radio swasta, TV Swasta dan juga media cetak bermunculan. Tak lupa media online. Berbagai media baru yang lahir di Papua menjadi penanda terbukanya ruang bicara publik yang selama lebih dari tiga dekade diberangus oleh rejim Orde Baru. Pemberangusan tidak hanya berupa pem-breidel-an seperti dalam konteks media nasional tetapi dalam konteks Papua, pembungkaman langsung terarah pada ekspresi ke-Papuan orang Papua.

Pemberangusan Grup musik Mambesak yang dimotori oleh Kurator Museum Uncen, Arnold Ap, menjadi indikator utama betapa ungkapan identitas kepapuaan sudah dipersepsi sebagai ancaman untuk rejim militer. Sang Kuratorpun kemudian dibunuh di lepas pantai pasir dua dengan kesan seakan-seakan sedang melarikan diri ke arah PNG. Akibat tindakan ini keluarga Ap mengungsi ke PNG sebelum akhirnya mendapatkan suaka di Belanda.

Latarbelakang sejarah ini maha penting untuk meletakkan secara tepat dimana peran dan keberadaan JUBI yang baru saja merayakan ulang tahun ke-15. Ulang tahun sedemikian barangkali bagi banyak orang dinilai biasa saja dan tidak ada istimewanya karena publik sekarang telah terbiasa dengan ruang kebebasan pers yang luas dan dimanjakan dengan pilihan media cetak, elektronik dan online yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika kita tempatkan JUBI dalam konteks dimana untuk lebih dari tiga dasawarsa ekspresi ke-Papua-an dan menyuarakan suara orang Papua dapat berujung pada maut, kesan kita akan berubah.

Berbeda dengan media mainstreampada umumnya, JUBI bukan berawal dari sektor bisnis media. Sebaliknya JUBI berasal dari gerakan non-profit di Papua yang bernama Forum Kerjasama (FOKER) LSM Papua dan hanya berbentuk media cetak sebagai corong advokasi dan kampanye FOKER LSM Papua pada 2001 yang kemudian disebut sebagai JUBI jilid 1. Generasi ini dipimpin oleh M Kholifan dan tim wartawan muda yang di kemudian hari mengisi posisi di media nasional maupun non-media seperti Frits Ramandey, Cunding Levi, Robert Vanwi, Agus Fakubun, Joost Mirino, Paskalis Keagop dan Mustofa. Namun jilid pertama ini tidak bertahan lama.

Pada 2003 lahir pula JUBI jilid kedua dibawah Pemimpin Redaksi Dominggus A Mampioper hanya bertahan selama setahun dan akhirnya vakum. Saat Septer Manufandu menjabat Sekretaris Eksekutif FOKER LSM, dia merekrekrut Victor Mambor, yang sekarang Pemimpin Redaksi JUBI. Setahun kemudian Victor Mambor ditugaskan mengelola JUBI. Inilah yang barangkali disebut JUBI Jilid Ketiga. Sejak tahun 2008 inilah, tabloid JUBI berubah wajah dari tabloid mingguan menjadi majalah online.

Sebelum bergabung ke JUBI, Victor merintis kariernya sebagai wartawan di Harian Pikiran Rakyat di Bandung pada 1996 meski sudah menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak 1995saat masih berada di bangku kuliah. Sekitar tahun 2003, Victor kembali ke tanah air Papua dan kemudian bergabung di Harian Bisnis Papua. Saat berkiprah di Harian ini dia pernah mendapat teguran keras dari redaktur karena memuat pemberitaan tentang Presidium Dewan Papua di halaman depan harian tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu alasan kenapa dia pindah ke FOKER.

Dua tahun mengurus JUBI di bawah FOKER, akhirnya pada 2010 JUBI dipisahkan dari FOKER menjadi organisasi sendiri. “Faktanya adalah NGO tidak bisa mengelola bisnis media karena tidak memiliki kapasitas yang diperlukan. Dan kemudian justru menjadi beban FOKER waktu itu” jelas Victor. Menurut Victor, JUBI memiliki misi untuk “mengangkat kenyataan hidup orang Papua ke publik”.

Perjalanan waktu 15 tahun bukan waktu yang mudah layaknya bisnis media lainnya di Indonesia. Secara prinsip JUBI membuktikan bahwa mengawinkan bisnis dan perjuangan advokasi kebebasan pers bukan hal yang mustahil. Lebih dari itu JUBI juga telah menjelma menjadi fakta bahwa orang Papua bukan hanya mampu tetapi bahkan telah berhasil mengembangkan bisnis media secara profesional tanpa meninggalkan idealisme. JUBI tidak hanya menjadi pembawa berita tetapi juga produksi informasi dan opini publik. Karenanya perluasan JUBI menjadi koran harian sejak 2014 tak lain merupakan kelanjutan alamiah dan visioner. Alamiah karena logika bisnis yang sukses selalu bermuara pada perluasan bisnis

Titik keberhasilan ini bukan hasil kerja semalam yang tanpa tantangan. Victor berkisah bahwa beberapa kali JUBI disusupi. “Sekitar tahun 2011, ada lima orang pura-pura mengaku sebagi jurnalis dan bergabung ke JUBI. Tapi yang tiga (orang) tidak lama. Yang dua ini tinggal. Satu mengaku dari Kopassus dan yang satu lagi dari BIN. Saya tahu itu karena dorang mengaku ke saya. Yang dari Kopassus pergi setelah 8 bulan. Yang dari BIN hanya tiga bulan saja” ungkap Victor. “Mereka bilang ke saya kalau ‘bos mau tahu lebih dulu apa yang akan terbit hari berikutnya”.

“Tapi sejak 2013, mereka ubah modusnya. Mereka mau tahu apa visi pribadi saya. Mereka mau tahu JUBI dapat uang dari mana” lanjutnya. Tantangan seperti ini barangkali biasa terdengar di Papua tetapi sekaligus menunjukkan bahwa ruang bicara Orang Papua terus menerus dikontrol dan dijepit. Tidak hanya itu, secara fisik aparat militer pernah menodongkan senjata mereka kepada Victor dan istrinya.

“Waktu itu (2013) saya baru pulang dari Noumea dan menyeberang dari sebelah [PNG]. Maitua jemput di batas. De yang bawa mobil. Tong su lewat imigrasi. Begini tiba-tiba ada tentara paksa tong ikut dorang. Tong tra mau. Tong jalan saja baru beberapa menit tentara lain lagi berdiri depan mobil dan arahkan senjata ke kita. Siap tembak ini. Sa pu maitua kaget sekali dan panik. Sa juga. Tapi sa langsung tarik rem tangan dan mobil berhenti. Kalau tidak, tidak tahu apa yang terjadi”.

“De teriak ‘buka kaca’! Maitua kasih turun kaca dan tentara itu kelihatan terkejut. Jelas sekali mukanya. Barangkali dia pikir nanti muncul wajah Papua. Tapi ini tidak. Maitua kan dari Riau. Jadi de punya nada suara yang sebelumnya arogan dan kasar tiba-tiba jadi sopan. Sa tanya ada apa. De bilang ada dugaan penyelundupan dari PNG. Tapi sa bilang, kalau begitu kenapa hanya mobil kami yang diperiksa. Ada 10 mobil lain bebas-bebas saja. De kelihatan bingung dan tong pergi saja. Barangkali de pikir ini perintah bos benarkah? Tapi peristiwa itu betul-betul mengancam” pungkas Victor.

Ancaman seperti itu bukanlah yang pertama dan terakhir. Barangkali tantangan itulah yang mematangkan JUBI baik sebagai bisnis media maupun sebagai advokasi ruang bicara orang Papua. Di sisi lain, umur ke-15 sebuah lembaga yang merupakan campuran antara bisnis dan idealisme menjadi tahun ujian juga. Lembaga ini diuji secara internal dari beberapa segi.

Pertama, kemampuan mematangkan perkawinan bisnis dan idealisme. Uji coba ini telah menjelma menjadi fakta sehingga perlu dikembangkan dengan mengembangkan manajemen yang handal. Di sini JUBI masih harus membuktikan apakah mampu melewati tahap eksistensi 25 tahun yang menjadi titik kritis berbagai organisasi non-pemerintah di tingkat nasional dan juga Papua. Artinya apakah setelah 25 tahun JUBI masih akan tetap idealis atau menjadi murni bisnis?

Kedua, JUBI tetap ditantang untuk mengembangkan wartawan-wartawan baru yang terampil dan profesional sehingga mampu terus menggerakkan dinamika kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di luar Kota Jayapura. Ini merupakan tantangan tidak sederhana karena hingga kini produksi informasi terus datang dari Jayapura sementara sudut-sudut Tanah Papua lainnya kurang mendapat porsi perhatian yang sepadan. Konsekuensinya, apakah JUBI juga memikirkan usaha perintisan media serupa di Sorong, Wamena, Fak-fak, Merauke, Timika, atau Manokwari agar kota-kota tersebut juga mampu mewakili dirinya sendiri.

Ketiga, secara eksternal, JUBI akan terus menuai tantangan dan bukan mustahil ancaman-ancaman dari berbagai pihak yang tidak sepakat dengan gaya bicara JUBI. Visi awal dan idealisme JUBI terbukti sudah tidak disukai penguasa. Jika cara kasar, ternyata dirasa tidak efektif lagi, barangkali cara-cara yang lebih halus akan disodorkan entah dalam bentuk kerjasama-kerjasama penerbitan, hibah-hibah atau tawaran lain ke tingkat karyawan dan wartawan JUBI. Pola kooptasi inilah yang dapat melumpuhkan dan membungkam kembali ruang bicara Orang Papua yang sudah diperjuangkan oleh JUBI dan jaringan kerja baik di dalam maupun di luar Papua. Selamat Ulang Tahun JUBI. Semoga makin tangguh! Kinaonak!!(*)

 

Penulis adalah pengajar di Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta dan peneliti di Abdurahman Wahid Centre Universitas Indonesia.

Continue Reading

Opini

Refleksi HUT RI ke-71: Papua dalam Lensa NKRI

Published

on

Alfonsa Wayap - Jubi/IST

Alfonsa Wayap – Jubi/IST

Oleh Alfonsa Wayap

Jayapura, Jubi – Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 identik dengan lomba-lomba, mulai dari tingkat kampung hingga ke kota. Selain itu, di sepanjang jalan menjelang 17 Agustus semua pekerja dikerahkan untuk mengecet ulang tembok-tembok jalan. Umbul-umbul simbol kemeriahan di tengah kebobrokan bangsa yang hanya mementingkan euforia semata.

Di usianya yang ke-71, sebuah refleksi makna dari sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka secara pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebebasan berekpresi, kebebasan berpolitik dan lainya. Di usianya yang ke-71 mungkin bagi bangsa Indonesia, usia yang matang untuk mandiri.

Bagi bangsa Papua sejak berintegrasi masuk dalam lensa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1963-2016 terhitung 53 tahun, Indonesia belum juga mampu melihat kebutuhan mendasar rakyat Papua. Selalu saja menjadikan Papua ‘kelinci percobaan” dengan dalih Papua masih jauh dari ketertinggalan, Papua harus dibangun dan lainnya.

Berbagai program setting-an yang digelontorkan dengan wacana mengejar ketertinggalan Papua dari aspek infrastruktur jalan dan pembangunan, aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek ekonomi.

Dari mana Papua harus di bangun? Konsep apa yang digunakan untuk membangun Papua? Di mana letak nilai-nilai dan kearifan loka Papua sebagai bangsa Melanesia? Dan mengapa di tahun yang ke-71 Papua masih jauh dari harapan kesejahteraan yang digaungkan republik ini.

Dalam rekfleski ini, penulis fokus pada isu pendidikan dan kesehatan di Papua. Bertumpu pada realitas pendidikan yang terjadi di hampir seantero di negeri ini (Papua), mulai dari pedalaman, pesisir hingga di tengah Kota Jayapura masih dapat kita temui anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis.

Menurut hasil kajian EGRA(Early Grade Reading Assessment/kajian kemampuan baca Kelas Awal) Juni 2014, sumber Majalah Lani, yang dilakukan di 400 sekolah dan 4.800 siswa kelas 2 SD secara acak, di 4 kawasan Indonesia, menunjukkan kondisi wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua relatif masih jauh dari harapan dibandingkan dengan kawasan lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali dan Sumatra.

Kondisi Papua dengan aksesibilitas lebih rendah,memungkinkan untuk tercapainya hasil EGERA jauh di bawah rata-rata kawasan ini. Apapun alasannya, ini salah satu potret dunia pendidikan di Papua. Kenyataan ini berlangsung dari masa ke masa.

Semua aturan yang diulur dari Jakarta memaksakan anak-anak di Papua mengikuti kurikulum versi Jakarta. Papua, diajarkan kelinci percobaan. Miris ketika bangsa di usianya yang ke-71 masih saja melihat Papua dari lensa Indonesia Barat-Jakarta. Papua jauh dari ketertinggalan pendidikan.

Lantas di mana letak kesalahaan Republik ini? Setiap kebijakan pendidikan selayaknya didahului dengan evaluasi dan peninjauan yang matang. Indonesia memiliki konteks dan karateristik yang majemuk. Papua salah satunya.

Sangat disayangkan, Kurikulum 2013 yang berujung pada tidak terpakai. Menteri ganti menteri, juga diikuiti dengan pergantian kurikulum baru. Pendidikan seperti ini, nanti yang dibilang tra (tidak) jelas.

Salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia(IMP) Papua adalah masih rendahnya Angka Melek Huruf(AMH). Dari data yang penulis himpun bersumberMajalah Lani (Edisi April, 2015) tercatat data tahun 2007-2012 dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua menujukkan pertumbuhan pencapaian komponen AMH sangat lambat sebesar 0,42 % dalam 5 tahun. Belum ada data terbaru.

Kekurangan guru adalah masalah krusial. Angka melek huruf Papua masih rendah. Masalah Papua masih saja bergelut dengan masalah klasik–tingginya angka buta huruf, ketersediaan faslititas, tenaga guru yang belum memadai.

Dampak yang bisa dilihat adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Perlunya distribusi guru yang merata.Pengalaman penulis ketika berada di Korowai, SD Inpres Mabul, Korowai, Kabupaten Yahukimo, guru dan kepala sekolah tinggal di kota. SD tersebut hanya dijadikan kandang kambing.

Contoh lainnya di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) St. Michael, Kampung Hepuba, Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, beberapa guru diangkat menjadi kepala distrik. Lantas bagaimana dengan pendidikan? Itu baru sebagian kecil. Masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan tenaga guru. Kekurangan fasilitas, misalnya, SD YPPK St.Matius Yiwika (Jayawijaya), SD Perbatasan RI-PNG di Kampung Mosso, Distrik Muaratami, Kota Jayapura lantaran kekurangan guru dibantu tentara. Masih banyak lagi sekolah yang kekurangan guru, fasilitas dan lainnya.
Di Kobakma, Mamberamo Tengah, guru-guru sibuk dengan 17 Agustus. Banyak dana yang dikucurkan sementara proses belajar mengajar terhenti. Hanya karena euforia sesaat.

Padahal kebutuhan mendasar orang Papua– mengenyam pendidikan, jauh dari harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Seutas seragam merah, putih melekat pada anak-anak Papua adalah lambang bendera Indonesia.

Carut-marut pendidikan di daerah pedalaman hingga perkotaan sungguh miris. Pendidikan yang maju dan berkhawalitas dan berdaya saing tidak melulu ditentukan berdasarkan besaran dana yang digelontorkan untuk pendidikan di Papua.

Biaya pendidikan di tengah otonomi khusus (otsus) Papua dengan gaung pendidikan gratis. Di mana gratis? Sebagian besar orangtua murid-siswa mengeluh atas kebijakan sekolah yang mematok biaya pendidikan hingga berbunyi jutaan. Bagaimana dengan mereka yang berpenghasilan rendah? Jangan sampai tahun berikutnya pendidikan di Papua hanya milik kaum elite. Tidak ada tempat bagi rakyat lemah.

Penulis berpikir bahwa tak ada jalan lain untuk keluar dari “keterpurukan pengetahuan”. Hanya dengan bersekolah kita dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Pendidikan merupakan landasan dasar untuk membangun kesadaran dalam berpikir kritis dan kreatif. Belajar untuk hidup.

Bagi penulis pendidikan merupakan landasan dasar untuk membangun sebuah kesadaran dalam berpikir kritis dan kreatif. Di beberapa daerah di pedalaman Papua banyak anak belum bisa mengecap pendidikan. Itulah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada dalam bayang-bayang wacana.

Elias Wonda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Papua ketika diwawancarai penulis mengatakan,”memang banyak dana digelontorkan ke setiap sekolah, dana BOS, 17 Miliar lebih persekolah.”

Hemat penulis yang mesti ditingkatkan adalah khawalitas guru-guru. Guru menjadi ikon utama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Aspek kesehatan. Idealnya, jika kita sehat, otak kita sehat bisa berpikir kreatif, kita dapat belajar di sekolah dengan baik. Jangankan pendidikan, kesehatan rakyat Papua saja, jauh dari harapan. Contoh kasus, data dari Badan Pelayanan Jaminan Sosial(BPJS) per 1 Januari 2014 menyebutkan, jumlah rakyat Papua tercatat 3,1 juta jiwa.Tapi jumlah orang asli Papua tidak sampai 3 juta. BPJS yang merupakan kelanjutan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat, Akses Sosial, Jamsostek, Asabri.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 110 Tahun 2012,seluruh rakyat Papua dan Papua Barat yang berekonomi lemah menjadi peserta Jamkesmas. Namun harapan ini belum sepenuhnya tercapai. Pasien yang tidak memiliki kartu peserta dari program-program di atas malah harus merogoh kocek sendiri.
Pertanyaan dan protes pun timbul. Orang Papua mempertanyakan “janji” negara untuk menjamin kesehatan warganya? Pasien harus bayar sendiri. Kesimpulannya masih banyak rakyat Papua yang belum terdata sebagai peserta program.

Sebuah dilema bagi pemerintah Provinsi Papua. Lantas muncul kesan rakyat Papua diterlantarkan. Padahal dana BPJS di tahun 2014 untuk Papua Rp 620 miliar. Namun baru terpakai Rp 320 miliar. Artinya,14 atau 90 persennya belum dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan rakyat Papua. Akibatnya dana tersebut beralih ke Provinsi lain.

Sesuai kajian pemerintah daerah, sebelum 2019, semua rakyat Papua menjadi peserta BPJS karena belum bisa mandiri secara ekonomi. Jelas tidak mungkin membayar premi sendiri.

Sedangkan dalam peraturan Gubernur Papua nomor 6 tahun 2014 menjamin seluruh rakyat Papua yang terdata oleh BPJS. Undang-undang nomor 21 tahun 2001, pasal 37 ayat 2 menyebutkan rakyat Papua yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan nasional menjadi tanggungan pemerintah daerah (via dana otonomi khusus).

Menarik benang merah sebuah gagasan sang pendiri negara bangsa Indonesia 71 tahun yang lalu tentu punya maksud khusus bagi semua warga negara Indonesia.

Tujuan negara RI dalam UUD 1945 sangatlah jelas, menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Tujuan negara RI harus tercapai dengan baik sebagai amanat agung UUD 1945.

Sejatinya tujuan Indonesia merdeka adalah agar lepas dari segala bentuk penjajahan Belanda. Apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini (the founding fathers) tentu ingin mewujudkan sebuah komunitas masyarakat yang sejahtera dan bahagia disusunlah sebuah amanat agung konstitusi yang bernama UUD 1945.

Tetapi kemerdekaan yang seungguhnya adalah merdeka dari pendidikan, merdeka dari kebebasan berekpresi, kemerdekaan secara ekonimi, bebas menyuarakan hak politik, yang sudah dijamin dalam undang-undang.

Jangan hanya menjadikan bangsa Papua sebagai obyek proyek belaka. Jika memang rakyat Papua bagian dari Republik Indonesia, mengapa di tahun ke-71 ini masih saja ada kekerasan, ketidak adilan, pembungkaman hak bersuara dan demonstrasi? Masih saja ada anggapan rasisme dan separatis terhadap orang Papua. Dimana keadilan dan rasa aman yang diberikan untuk rakyat Papua? (*)


Penulis adalah jurnalis dan relawan Gerakan Papua Mengajar

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.