Kaltim Harap Pusat Tidak Potong Dana Desa

share on:
Enam desa di Kutai tidak memanfaatkan dana desa dari APBN 2015 - sorotpurworejo.com
Enam desa di Kutai tidak memanfaatkan dana desa dari APBN 2015 – sorotpurworejo.com

Samarinda, Jubi – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kepada Pemerintah Pusat tidak melakukan pemotongan dana desa (DD), karena sebagian besar desa di provinsi ini berada di kawasan perbatasan, terpencil, dan daerah terisolir.

“Menteri Keuangan memang telah menerbitkan aturan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum, namun kami belum menerima surat tentang pemotongan DD. Kami berharap jangan sampai DD dipotong,” kata Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim, Musa Ibrahim, di Samarinda, Rabu (31/8/2016).

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 125/PMK/07/2016 tentang Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Saat ini, lanjutnya, memang sudah ada surat dari pusat berkaitan dengan terbitnya PMK tersebut, namun surat yang diterimanya adalah mengenai penundaan pembayaran gaji untuk para Pendamping Desa baik yang statusnya sebagai tenaga ahli maupun sebagai Pendamping Lokal Desa.

Berdasarkan adanya surat itu, maka untuk sementara gaji para pendamping dipending dulu, sambil menunggu kepastian dari pusat yang masih melakukan kajian.

Seharusnya, lanjut dia, gaji pendamping desa tidak perlu ditunda karena mereka terus melakukan pendampingan dalam mengawal pemanfaatan DD agar tepat sasaran.

Apabila gaji mereka ditunda yang kemudian mereka tidak melakukan pendampingan, bisa jadi dalam pemanfaatannya akan terjadi penyalahgunaan seperti tahun sebelumnya yang sudah terjadi di beberapa desa.

Lagi pula, ucapnya, gaji untuk pendamping desa merupakan dana yang bersumber dari Bank Dunia, sehingga tidak harus dikaitkan dengan terbitnya PMK terkait penundaan DAU.

“Sedangkan untuk DD kan disalurkan dua tahap. Untuk tahap pertama sudah diterima dan digunakan membangun oleh warga desa. Sementara tahap kedua rata-rata akan disalurkan pada September, jadi memang ada kemungkinan DD akan dipotong untuk yang tahah dua, tapi kami tetap minta pusat tidak melakukan pemotongan,” tutur Musa.

Total DD 2016 untuk Provinsi Kaltim senilai Rp540,7 miliar. Dana sebesar itu dibagikan kepada 836 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten.

Hingga saat ini, sebanyak 60 persen dari dana tersebut telah disalurkan ke masing-masing desa, sehingga tinggal 40 persen sisanya yang segera disalurkan jika tidak ada penundaan atau pemotongan.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kaltim Harap Pusat Tidak Potong Dana Desa