Perdasus MRP Akomodir Keterwakilan Perempuan

share on:
Ilustrasi MRP Papua
Ilustrasi MRP Papua

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ruben Magai mengatakan, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tata cara rekrutmen dan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 yang sudah disahkan beberapa waktu lalu telah direvisi.

Ia mengatakan, Perdasus itu kini tinggal dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal yang direvisi dalam Perdasus itu yakni mengenai keterwakilan perempuan. Hasil finalisasi, mengakomodir keterwakilan perempuan. Dimana sebelumnya kuota perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

“Pekan lalu sudah final. Yang diperbaiki adalah penempatan kursi perempuan dan adat. Nantinya perwakilan perempuan 17 orang dan adat 17 orang. Jadi seimbang. Awalnya kan kuota perempuan minim. Kalau agama kami tidak otak atik. Nanti pihak gereja yang menunjuk siapa-siapa yang akan diutus,” kata Ruben menjawab pertanyaan Jubi, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, revisi Perdasus MRP telah final. Kini tinggal dikonsultasikan ke ke Kemendagri. Setelah itu akan dilaporkan ke pimpinan dewan agar segera digelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Nantinya Pansus akan melakukan seleksi guna pembentukan Tim Seleksi (Timsel) rekrutmen anggota MRP. Setelah dilakukan rekrutmen anggota Timsel, akan dilaporkan ke Gubernur Papua untuk pembentukan Timsel Provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

Ia berharap, tahapan rekrutmen anggota MRP periode mendatang bisa segera terealisasi. Apalagi, Oktober mendatang, perpanjangan masa bhakti anggota MRP periode kini sudah berakhir.

“Makanya rekrutmen anggota MRP periode mendatang perlu dipercepat agar bisa rampung tahun ini. Kalau rekrutmennya segara dilakukan, paling lambat Januari 2017 sudah bisa dilantik,” katanya.

Untuk mempercepat tahapan rekrutmen anggota MRP, Baleg DPR Papua telah menyurati pimpinan dan Sekretariat Dewan (Sekwan) agar menfasilitasi tim ke Jakarta untuk mengkonsultasikan Perdasus MRP ke Kemendagri.

Terpisah anggota Baleg DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, tahapan rekrutmen anggota MRP periode lima tahun kedepan perlu segera dilakukan agar tak tertunda terlalu lama.

“Kedudukan MRP ini juga penting dalam tatanan pemerintahan di Papua. Terutama ketika DPR Papua dan Pemprov Papua akan mengesahkan satu aturan daerah. Apakah Perdasi atau Perdasus,” kata Emus.

Menurutnya, aturan daerah yang akan disahkan eksekutif dan legislatif di Papua, perlu mendapat persetujuan dan pertimbangan MRP. Jika MRP vakum, tentu akan berdampak pada aturan yang akan diterapkan di Papua. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perdasus MRP Akomodir Keterwakilan Perempuan