BNPB Programkan Desa Tangguh Hadapi Kekeringan di NTT

share on:
Ilustrasi bencana kekeringan di wilayah NTT - blog.act.id
Ilustrasi bencana kekeringan di wilayah NTT – blog.act.id

Kupang, Jubi – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Tini Thadeus, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan program Desa Tangguh untuk hadapi bencana kekeringan di daerah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Hingga tahun ini BNPB mengadakan program Desa Tangguh di delapan desa yang menyebar di empat kabupaten di NTT, yaitu Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Rote Ndao dan Kota Kupang,” katanya di Kupang, Kamis (1/9/2016).

Dalam program tersebut, kata dia, BNPB melalui BPBD di masing-masing daerah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana. “Program tersebut diutamakan pada daerah-daerah yang rawan bencana kekeringan,” katanya.

Dalam perogram tersebut para petugas bersama masyarakat setempat melakukan berbagai kegiatan mitigasi bencana kekeringan seperti sosialisasi, penghijauan, pemetaan wilayah rawan bencana yang bertujuan mengedukasi masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, BNPB juga menerapkan program sekolah aman bencana, dan untuk percobaan dilakukan pada salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ende, Pulau Flores.

“Tujuannya memberikan pelajaran dan pemahaman kepada anak-anak sekolah mengenai tindakan mitigasi bencana, terutama di Flores, yang merupakan bagian daerah zona merah rawan bencana,” katanya.

Banyak daerah Kabupaten/Kota di provinsi berbasis kepulauan itu saat ini rentan terkena bencana kekeringan. Hal itu, kata dia, ditunjukkan setidaknya dari proposal pengajuan bantuan bencana kekeringan yang mencapai 12 daerah.

“Tahun ini ada 12 kabupaten yang mengajuhkan proposal bantuan bencana kekeringan namun masih dua Kabupaten Flores Timur dan Rote Ndao karena disesuaikan dengan kondisi anggaran pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, penanganan bencana kekeringan tidak cukup dilakukan dengan berbagai kegiatan mitigasi yang sering terkendala anggaran, sehingga pemerintah daerah harus bekerja sama menyediakan anggaran.

“Kami punya BPBD di setiap kabupaten, kecuali Malaka, yang tetap disiagakan untuk tanggap bencana, namun sulit bergerak ketika anggaran di daerah bencana tidak memadahi untuk penanggulangan,” demikian Tini Thadeus.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BNPB Programkan Desa Tangguh Hadapi Kekeringan di NTT