Hak LPMA Swamemo Diabaikan, Degeuwo Semakin Kacau

share on:
Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau (kanan) didampingi Sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa ketika memberikan keterangan pers di Jayapura, Kamis (01/09/2016) - Jubi/Abeth You
Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau (kanan) didampingi Sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa ketika memberikan keterangan pers di Jayapura, Kamis (1/9/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Penambangan illegal gold (emas liar) di sepanjang sungai Degeuwo diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan sepihak. Padahal Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) yang diakui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai merupakan representatif masyarakat pemilik hak ulaya adat Meepago, telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penambangan.

Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau, kepada wartawan di Jayapura, Kamis (1/9/2016) mengatakan, pihaknya melihat dampak dari hasil temuan yang dilakukan pada  Juni sampai Juli 2016 telah temukan beberapa masalah krusial, yaitu dampak penebangan hutan, kerusakan lingkungan terhadap habitat di Degeuwo.

“Peralihan kekuasaan tanah adat oleh oknum pengusaha di Degeuwo, pengaruh migrasi terhadap penduduk asli di Degeuwo, potensi konflik horizontal dan vertikal di masyarakat Degeuwo semakin meluas, meningkatnya penyakit sosial di tengah masyarakat Degeuwo, dan pengambilan hasil kekayaan sumber daya alam (SDA) mineral dan emas berlebihan,” ungkap Thobias Bagubau didampingi sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa.

Dia menjelaskan, Pemkab Paniai bersama pengusaha telah mengelabui fungsi LPMA Swamemo yang diakui sebagai representatif masyarakat pemilik hak wilayah adat di Meepago.

Dikatakan ada beberapa kelalaian yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Pemkab Paniai di masa kepemimpinan Bupati Naftali Yogi. Saat itu, kata dia, Bupati Yogi  telah mengeluarkan empat surat izin pertambangan atas nama PT Martha Mining PT. Madinah Quarrta Ain, PT. Computer dan PT. Satria Air Service.

“Namun, masa kepemimpinan Bupati Hengky Kayame kembali melihat dan mempertimbangkan hingga membatalkan ketiga perusahaan tersebut dan mengakui satu perusahaan saja, yaitu PT. Satria Air Service yang pemiliknya H. Arry, sehingga masa kontrak kerjanya diperpanjang,” tuturnya.

Dikatakan, Pemkab Paniai secara sembunyi-sembunyi juga telah memberikan surat izin penambangan emas kepada PT. Satri Air Service tanpa ada pemberitahuan kepada pihak LPMA Swamemo.

“Pola penambangan emas di Degeuwo tidak terarah. Karena semua pengusaha ini tidak memiliki kriteria pertambangan yang diakui dan berlisensi nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Menurut dia, surat izin penambangan yang dikeluarkan Pemkab Paniai dan Pemprov Papua kepada pengusahaata tidak diketahui LPMA Swamemo. Pemkab Paniai, lanjut dia, sengaja mengulur waktu dalam hal pembahasan dualisme surat perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Papua.

“Kami meminta kepada semua aktivitas penambangan dalam bentuk apapun di Degeuwo dihentikan sementara. Sebab, sampai saat ini belum ada titik temu yang jelas dalam pembuataan kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara pihaknya, Pemkab dan investor,” harapnya.

Sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa mengatakan, semua surat yang didaftarkan itu adalah surat resmi pemerintah yang memiliki wewenang khusus di Papua, namun kenyataannya surat-surat tersebut tidak ditindak oleh oknum TNI dan Polri.

Oleh karena itu, pihaknya melihat ada unsur kesengajaan, sehingga secara tidak langsung kategori kasus Degeuwo adalah pelanggaran administrasi tersistematis.

“Maka kami harapkan kepada Pemprov Papua untuk terus berupaya membawa kasus pertambangan emas illegal ini ke ranah hukum nasional, yaitu kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan petinggi negara terkait. Persoalan sistematis ini terus dikelabui oleh pihak TNI dan Polri sejak awal, tahun 2003 sampai dengan tahun 2016 ini,” katanya. (*)

 

Editor : Zely Ariane
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hak LPMA Swamemo Diabaikan, Degeuwo Semakin Kacau