Jubi Harus Punya Database Soal Papua

share on:
Zadrak Wanebu salah satu penggagas pendirian tabloid jubi.-Jubi/ist
Zadrak Wanebu salah satu penggagas pendirian tabloid jubi.-Jubi/ist

Jayapura, Jubi- Mantan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Zadrak Wamebu mengatakan sejak awal Tabloidjubi telah mengawal pembahasan Rancangan UU Otoritas Papua yang akhirnya menjadi UU Otsus Papua. Apalagi UU Otsus tidak lama lagi akan berakhir dan apa rencana orang Papua setelah UU Otsus berakhir.

“Saya kira data base sangat penting untuk membantu para pemikir melihat Papua ke depan setelah UU Otsus berakhir. Mulai saat ini kita sudah membuat strategi baru pasca UU Otsus Papua,”kata salah satu penggagas pendirian Tabloid Jubi kepada Jubi di ruang kerjanya di Kantor Pt PPMA Waena, Kamis(1/9/2016).

Dia mengatakan Jubi harus mengembangkan data base agar bisa membantu semua pihak karena ke depan setiap usulan maupun gagasan memiliki data dan fakta. “Sudah bukan waktunya kita hanya sekadar bicara tanpa didukung data-data yang kuat,”katanya.

Menyinggung soal Hari Ulang Tahun ke 15 Jubi, menurut Wamebu sangat senang dengan keberadaan Jubi untuk memberikan informasi soal masyarakat. “Karena selama ini informasi hampir sebagian besar dari pejabat dan bukan dari masyarakat. Akibatnya tidak ada keseimbangan dalam pemberitaan terlalu banyak dari pejabat,”katanya.

Jubi hadir di Tanah Papua, kata dia karena masyarakat perlu informasi yang benar agar bisa mengembangkan pengetahuan dan strategi ke depan bagi orang Papua.

Sekadar mengingat ke belakang kata Wamebu pertama kali mereka ingin memakai nama Tabloid Suara Papua tetapi tidak mendapat ijin dari Kanwil Penerangan Irian Jaya waktu itu.

“Saya sebagai Direktur PT Elesem Indah harus merobah nama dari Tabloid Suara Papua menjadi Tabloid Jubi. Waktu itu memang sulit mendapat Surat Ijin Terbit(SIT) tabloid namun akhirnya mendapat ijin karena memakai nama Jubi  atau singkatan dari Jujur Bicara.”katanya.

Dia mengatakan sejak itu Jubi terus mengawal proses Pemilu di Papua dan ikut terlibat dalam pemberitaan draft penyusunan UU Otoritas Papua.

“Saya kira Jubi mestinya memiliki data-data sejak awal pembentukan UU Otoritas Papua yang akhirnya menjadi UU Otsus Papua,”katanya.

Ini berarti kata dia Jubi juga harus mengawal UU Otsus sampai masa berakhir yang tinggal beberapa tahun lagi. “Perlu ada data base soal Papua selama UU Otsus sehingga saat masa berlaku UU Otsus Papua berakhir para pemikir sudah mengambil langkab baru pasca UU Otsus Papua,”katanya.

Dia menambahkan saat ini Jubi ada rubrik pendidikan dan kesehatan perlu ada database selama penerbitan Jubi agar bisa memberikan sumbangan kepada para analis dan pemikir untuk memakai data-data tersebut.

“Begitupula dengan data-data ekonomi kerakyatan termasuk berapa Perdasus dan Pergub yang sudah disahkan DPR Papua,”katanya.

Dia mengakui saat pertama kali mendirikan Tabloidjubi terdapat beberapa jurnalis muda yang kini sudah menjadi wartawan-wartawan yang diberbagai media baik lokal maupun nasional.
Sebelumnya Decky Alexander Rumaropen mengatakan lahirnya Tabloidjubi di Tanah Papua untuk memberikan informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas dengan jujur bicara alias Jubi itu sendiri.

“Intinya ada unsur transparansi dan Jubi lahir untuk memberikan pendidikan di Papua bagi orang asli Papua maupun non Papua dan masyarakat lainnya untuk saling berinteraksi,”kata Rumaropen kepada Jubi di ruang kerjanya Selasa (30/8/2016).(*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jubi Harus Punya Database Soal Papua