Kejati Papua Didesak Proses Hukum PR III Uncen Sesuai Aturan

share on:
Para mahasiswa Uncen sedang membentangkan sebuah spanduk bertuliskan 'Segera Proses Hukum PR III Uncen Sesuai Mekanisme Hukum atas dugaan kasus Korupsi 15 M' di gapura Uncen Waena, Jumat (02/09/2016) - Jubi/Abeth You
Para mahasiswa Uncen sedang membentangkan sebuah spanduk bertuliskan ‘Segera Proses Hukum PR III Uncen Sesuai Mekanisme Hukum atas dugaan kasus Korupsi 15 M’ di gapura Uncen Waena, Jumat (02/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Keluarga besar mahasiswa Universitas Cenderawasih (Kabesma Uncen) Jayapura, Papua meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua agar melakukan proses hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap Pembantu Rektor (PR III) berinisil FS yang sejak Jumat (26/08/2016) dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura setelah ditahan pada Selasa, (23/08/2016) oleh pihak kepolisian.

Sekretaris BEM Fakultas Teknik Uncen Jayapura, Karolus Yatihale mengatakan, segera melakukan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku, tidak main angkat dan taruh di Lapas. Ini seolah-olah tidak ada penegakan hukum di Indonesia.

“Kami kaget dan heran ketika mendengar informasi penangkapan terhadap pak PR III itu. Pak PR III Uncen ditangkap atas dugaan kasus korupsi dan penggelapan dana sebesar Rp. 15 Miliar” kata Karolus Yatihele di depan gapura Uncen Waena, Jumat (02/09/2016).

Menurutnya, tahun 2010 lalu saat FS sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Dan momen inilah yang dimanfaatkan terduga Herawati (divonis 3,6 tahun), seorang honorer di jurusan Antropologi Fisip, Uncen tahun 2010-2012.

“Jadi tanda tangan pemalsuan itu dilakukan Herawati mengatasnamakan pak FS dan melakukan peminjaman ke satu perusahaan,” imbuhnya.

Ketua DPM Fisip Uncen, Gerson Miram mengatakan, FS ditahan di Lapas Abepura hingga saat ini akibat belum adanya pertanggungjawabann terhadap penggunaan dana sebesar Rp  15 Miliar tersebut.

“Melihat dinamika ini, kami dari keluarga besar mahasiswa (Kabesma) Uncen mendesak kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk tetap melakukan proses hukum terhadap FS,” ungkapnya.

Apabila terbukti bersalah, ditegaskan Gerson, demi keadilan dan kepastian hukum segera lanjutkan penahanan di Lapas. “Tapi, jika itu tidak, kami sangat sayangkan cara penanganan yang dilakukan pihak kepolisian yang tidak sesuai prosedur itu,” jelasnya.

“Kami juga nyatakan menolak kepada pihak kampus Uncen untuk memberikan penangguhan penahanan kepada FS, apabila nantinya dibuktikan salah. Sebab, kami tak menerima koruptor masuk kampus kami di Uncen tercinta ini. Bagaimana kami mau jadi pintar, kalau orang tua kami yang jahat,” paparnya.

Selain itu, salah satu mahasiswa Fisip Uncen, Samuel Womsiwor mengatakan, pihaknya juga meminta kepada Uncen agar segera melakukan transparansi keuangan dan dana mahasiswa seperti memperjelas jalur-jalur mendapat beasiswa.

“Pertanggungjawab sementara UKT iuran senat mahasiswa Rp. 50.000 dan perjelaskan keberadaan buku tabungan rekening keluarga besar mahasiswa Uncen kepada seluruh mahasiswa Uncen. Juga kami minta jelaskan jalur-jalur bantuan social (Bansos) kepada Uncen terhitung sejak terpilihnya rektor Uncen tahun 2013 lalu,” pungkasnya. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kejati Papua Didesak Proses Hukum PR III Uncen Sesuai Aturan