Pansus DPRP Kembali Atur Strategi Tingkatkan PAD dari Freeport

share on:
Pertemuan Pansus Freeport DPR Papua dengan Perwakilan Dirjen Pajak RI, Jumat (27/5/2016) – Jubi/Arjuna
Pertemuan Pansus Freeport DPR Papua dengan Perwakilan Dirjen Pajak RI, Jumat (27/5/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Panitia Khusus (Pansus) Freeport yang dibentuk DPR Papua kembali mengatur strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Freeport kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, Jumat (2/9/2016) pihaknya telah melakukan pertemuan dengan SKPD terkait diantaranya Dispenda Papua, Dinas Pertambangan dan Bank Papua. Pansus meminta Dispenda proaktif berkomunikasi dengan DPR Papua guna mendorong evaluasi dan penerimaan PAD dari tambang emas dan tembaga itu.

“Kami akan kembali bertemu dengan Dispenda Papua dan akan dihadiri langsung Kadispenda serta melaporkan Hasil Pansus, yang  selanjutnya dilaporkan ke gubernur. Hal ini penting agar bagaimana menyiasati penerimaan daerah 2017 dan  dari dana bagi hasil atau penerimaan PAD dari Freeport,” kata Mandenas, Jumat (2/9/2016).

Pihaknya menyarankan Dispenda Papua agar  tak asal terima PAD yang bersumber dari Freeport sebelum melakukan klarifikasi dan kesepakatan dengan bertemu Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Dengan referensi data akurat, barulah pemerintah pusat melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dapat memberikan hak yang menjadi PAD Papua seutuhnya.

“Kami melihat selama ini penerimaan daerah dari dana bagi hasil atau pajak kendaraan bermotor PT Freeport, diterima berdasarkan data sepihak. Makanya kami minta Dispenda konsisten. Kalau dana bagi hasil dan penerimaan pajak kendaraan bermotor, tak sesuai data atau aturan undang-undang, jangan diterima,” ujarnya.

Katanya, pemerintah pusat harus memberikan apa yang menjadi hak Papua, secara utuh. Jangan tidak mengacu pada penerimaan bersih Freeport. Kata Yan, Gubernur Papua sebagai kepala daerah sudah harus turun tangan membantu Dispenda. DPR Papua secara politik juga akan bersinergi dengan Pemprov Papua melakukan langkah-langkah konkrit agar PAD 2017, benar-benar mencapai target.

Ia meminta Dispenda konsisten agar target yang harus diterima untuk PAD 2017 ada kemajuan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika itu, asal terima saja, tanpa konfirmasi dengan kementerian ESDM terkait dengan hasil perhitungan bersih dari total produksi Freeport.

“Itukan harusnya jadi presentasi apa yang diberikan kepada negara dan negara memberikan kepada daerah. Pansus Freeport berupaya mendorong dan memperbaiki peningkatan PAD Papua dan peningkatan dana bagi hasil yang sebenarnya menjadi hak dan kewajiban untuk diterima daerah,” katanya.

Sementara anggota Pansus Freeport, Ruben Magai mengatakan, pihaknya juga menuntut pemerintah pusat mengembalikan kelebihan bayar pajak Freeport sejak tambang emas dan tembaga itu menandatangani Kontrak Karya (KK) 1967.

“Setiap tahun, Freeport membayar 35 persen pajak penghasilan ke pemerintah pusat sebesar 35 persen dari hasil ekspor konsentrat. Padahal dalam aturan UU 36 tahun 2008 mengenai pajak, harusnya Freeport hanya membayar 25 persen. Ada kelebihan 10 persen. Dana ini kemana? Ini dana tak bertuan,” kata Ruben beberapa hari lalu.

Ia menilai selama ini pemerintah tak jujur kepada orang Papua. Negara menyalahgunakan kebaikan orang Papua. Ini baru satu sisi pajak Freeport. Belum lagi pajak-pajak lainnya semisal pajak kendaraan PT. Freeport. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pansus DPRP Kembali Atur Strategi Tingkatkan PAD dari Freeport