Connect with us

Polhukam

Pemangkasan Anggaran Penyebab Tertundanya Sidang ABT Papua

Published

on

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – DPR Papua menyatakan tertundanya sidang Anggaran Belanja Tambahan (ABT) alias APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2016 lantaran adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan menyebabkan pihak Pemprov Papua harus melakukan penyesuaian anggaran.

“Ya memang ada keterlambatan atau penundaan pembahasan ABT. Ini karena pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat sehingga pihak eksekutif harus menunggu untuk melakukan penyesuaian,” kata Wonda, Jumat (2/9/2016).

Menurutnya, rangkaian persiapan sidang APBD Perubahan Provinsi Papua TA 2016 telah dilaksanakan sejak 1 September. Komisi-komisi yang ada di DPR Papua melakukan rapat internal dengan SKPD yang menjadi mitra setiap komisi.

“Pihak eksekutif juga sudah menyerahkan materi sidang ke dewan. Sesuai jadwal, rapat paripurna akan dilaksanakan 6 hingga 9 September 2016,” ujarnya.

Katanya, dalam sidang mendatang, selain akan dilakukan paripurna APBD, rencananya eksekutif dan legislatif juga akan menggelar paripurna non APBD terkait beberapa Raperdasus yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua.

“Beberapa Raperdasus yang diajukan Baleg DPR Papua, sudah dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua dan sudah disetujui untuk dibawa ke paripurna non APBD,” katanya. (*)

Polhukam

Pinang Disita, Masyarakat Dipukul, Mama-Mama Mengadu ke Komnas HAM

Published

on

Caption Photo: Mama-Mama Papua Ketika Bertemu Pihak Komnas HAM Perwakilan Papua di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) - Jubi/Arjuna

Caption Photo: Mama-Mama Papua Ketika Bertemu Pihak Komnas HAM Perwakilan Papua di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Sedikitnya delapan orang mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang pinang dari Papua Nugi (PNG) ke Kota Jayapura mengadu ke Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) lantaran belakangan ini merasa tak nyaman melakukan aktivitas karena pinang yang mereka bawa dari PNG sering disita aparat keamanan di tengah laut dengan alasan pinang tersebut tak dilengkapi dokumen resmi.

Kedatangan mama-mama Papua itu didampingi aktivis Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua (Jakar TIKI Papua), Doliana Yakadewa, Ondoafi, Ondoafi Ormu Necheibi: Gustaf Udolof Toto dan perwakilan pedagang nusantara, Rudi.

Dihadapan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan Ros Rode Muyasin dan Bertha Yane mama-mama Papua menyatakan Mama-mama mulai terancam. Selain pinang mereka disita, juga terjadi kekerasan di laut terhadap seorang warga bernama Antonius Toto yang diduga dilakukan oknum marinir yang sedang patroli.

“Peristiwa beberapa waktu lalu, 23 karung pinang disita dengan alasan tanpa dokumen dari karantina. Mama-mama dibawa ke karantina, disuruh bikin surat pernyataannya. Mama-mama merasa takut. Berdagang pinang yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka sudah kurang lebih sebulan tak berjalan,” kata Doliana Yakadewa.

Menurutnya, selama ini mama-mama pedagang pinang tak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Hanya pedagang nusantara yang membantu mereka. Mama-mama juga melintas batas menggunakan dokumen resmi. Namun mereka dipersulit dan pinang dagangan mereka disita di tengah laut.

“Kami pikir mau demo. Tapi itu bukan salah satu solusi. Makanya kami mengadukan ke Komnas HAM. Coklat, Vanili dan lainnya yang masuk dengan harga jual ratusan juta bisa lolos. Ini pinang mama-mama yang hanya harga satu dua juta dipersulit,” ucapnya.

Ondoafi Ormu Necheibi, Gustaf Udolof Toto mengatakan, sejak jaman dulu barter antar masyarakat Papua dan PNG sudah terjadi. Masyarakat mendapat pinang dari PNG dengan cara barter dengan kebutuhan pokok semisal gula, kopi, mie instan dan lainnya. Namun ketika akan dibawa ke Jayapura, di tengah laut mama-mama dicegat dan pinang mereka disita. Harusnya yang ditangkap adalah orang yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.

“Mama-mama diminta tak boleh bawa pinang lebih 10 karung. Inikan mau dijual. Kenapa dibatasi. Namun ada yang ganjil ketika pinang disita. Misalnya mama-mama bawa 14 karung pinang, yang ditangkap hanya tujuh karung. Kalau mau ambil pinang yang disita itu mama-mama disuruh ketemu komandan. Kami bisa memastikan itu marinir dari speedboat dan seragam yang mereka pakai,” kata Gustaf Udolof Toto.

Salah satu pedagang pinang, Mince Ikari mengatakan, pihaknya melintas batas secara resmi menggunakan kartu lintas batas. Namun mereka tetap saja dipersulit dengan berbagai alasan. Ketika dibawa ke karantina, mama-mama diminta menandatangani surat pernyataan yang tak mereka pahami sama sekali.

Isi surat itu, mama-mama pedagang pinang dari PNG sanggup menaati aturan UU No.16 Tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan dan tumbuhan. Apabila di kemudian hari terbukti melanggar siap di sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami disuruh buat pernyataan yang kami tidak mengerti. Belakang baru kami tahu kalau surat pernyataan itu kami tak boleh bawa ini dan itu,” kata Mince.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, pihaknya akan menyurat ke institusi terkait. Untuk itu ia memastikan kepada mama-mama apa alasannya sehingga bisa menyebut yang menyita pinang mereka adalah anggota marinir.

“Saya juga sudah komunikasi dengan ibu Susana Wanggai, Kepala Badan Perbatasan via telepon. Beliau menyatakan betul ada laporan penganiayaan. Kini sedang berlangsung pertemuan dengan pihak lintas batas, imigrasi dan lainnya. Mengenai penganiayaan ada mekanisme di Komnas HAM,” kata Frits.

Ditempat yang sama, Anggota MRP Ros Rode Muyasin mengatakan, pihaknya akan bertatap muka dengan berbagai instansi dan institusi terkait. MRP Pojka perempuan akan berupaya mencari solusi sesuai tugas dan tupoksinya. (*)

Continue Reading

Polhukam

Hasil Audiensi Pangakalan Militer Akan Disampaikan ke Masyarakat

Published

on

Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam - IST

Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam – IST

Jayapura, Jubi РKomisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM akan menyampaikan hasil audiensi dengan Deputi I Kemenkopohukam, Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 15 September 2016 ketika perwakilan komisi itu menyerahkan aspirasi masyarakat Biak yang menolak rencana pembangunan pangkalan militer di daerah mereka.

Anggota Komsi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, hasil audiensi itu akan disampaikan pihaknya kepada tokoh adat, agama serta masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

“Kami sudah serahkan aspirasi penolakan masyarakat itu. Kami menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Biak,” kata Tan Wie Long, Selasa (20/9/2016).

Menurut politisi Partai Golkar itu, jawaban Kemenkopolhukam terkait rencana pembangunan pangkalan militer tersebut juga akan disampaikan ke Pemprov Papua.

Deputi I Kemenkopolhukam kata Tan, menyatakan masyarakat jangan langsung berpikiran negatif dan khawatir dengan rencana pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Biak dan Supiori. Tujuan rencana pembangunan pangkalan militer tersebut guna mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan dari pihak luar. Bukan untuk menakut-nakuti warga Papua.

“Itu yang disampaikan Deputi I Kemenkopolhukam. Pulau Biak dipilih pastinya dengan berbagai analisa dan pertimbangan. Makanya ketika audiensi kami menyampaikan keinginan masyarakat Biak. Namun keputusan ada di Kemenkopolhukam,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Laurenzus Kadepa yang juga ikut dalam pertemuan dengan perwakilan Kemenkopolhukam mengatakan, secara pribadi ia menyampaikan ke pihak jika orang asli Papua trauma dengan militer.

Mendengar militer, mereka ketakutan. Ini tak lepas dari trauma masa lalu. Apalagi Papua pernah ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Ketika itu banyak orang asli Papua yang mengalami kekerasan.

“Harusnya bagaimana negara mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Misalnya menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan,” kata Kadepa. (*)

Continue Reading

Polhukam

Polresta Jayapura Turunkan 200 Personil Amankan KPUD Kota Jayapura

Published

on

pilkada serentak 2017 - Jubi/IST

pilkada serentak 2017 – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Kepolisian Resort Jayapura Kota akan menurunkan sedikitnya 200 personil untuk mengamankan hari pertama pendaftaran bakal calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Jayapura di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, Rabu (21/9/2016).

Kapolres Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Marison Tober Sirait mengatakan, pihaknya akan mengamankan jalan proses pendaftaran di KPUD Kota Jayapura sejak hari pertama hingga penutupan pendaftaran.

“Kami akan menurunkan 200 personil dari Polres Jayapura untuk pengamanan di KPUD Kota Jayapura selama pendaftaran pasangan bakal calon,” kata Marison Tober Sirait kepada Jubi via pesan singkatnya.

Pendaftaran Pilkada serentak se Indonesia akan dibuka, Rabu, 21 September 2016. Pendaftaran berlangsung selama tiga hari, 23 September 2016. Menjelang pendaftaran pasangan bakal calon ke KPUD, situasi Kota Jayapura kondusif.

“Belum terlihat akan adanya gangguan keamanan. Namun kami tetap siaga. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami,” ujarnya.

Hingga kini ada tiga pasangan bakal calon yang disebut-sebut akan ambil bagian dalam Pilkada Kota Jayapura mendatang. Mereka adalah bakal calon wali kota incumbent, Benhur Tomi Mano yang berpasangan dengan H. Rustam Saru (BTM-HaRUS), legislator Papua, Boy Markus Dawir-Nur Alam (BMD-Alam) dan legislator Kota Jayapura, Abisai Rollo-Dipo Wibowo.
Pasangan BTM-HaRUS sendiri menyatakan akan mendaftarkan diri ke KPUD setempat pada hari pertama pendaftaran.

Sementara pihak Panwaslu Kota Jayapura mengingatkan KPUD setempat melaksanakan proses pendaftaran sesuai undang-undang yang berlaku. Panwaslu khawatir dengan peraturan KPU yang selalu berubah-ubah membuat KPUD Kota Jayapura belum memahami petunjuk teknis (juknis).

“Yang harus menjadi perhatian adalah syarat pencalonan dan surat persetujuan dari DPP partai pendukung,” kata anggota Panwaslu Kota Jayapura, Yakobus Murafer ketika bertandang ke kantor redaksi Jubi.

Katanya ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi pasangan kandidat. Syarat itu yakni memperoleh dukungan 20 atau 25 persen suara sah parpol di DPRD, diajukan oleh pengurus parpol yang sah sesuai tingkatannya dan melampirkan persetujuan dari DPPP masing-masing partai pendukung. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.