Terkesan Santai, Pemprov Akan Kumpulkan 11 kepala Daerah Pilkada

share on:
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen – Jubi Doc Ratumakin.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen – Jubi Doc Ratumakin.

 

Jayapura, Jubi – Terkesan santai, kepala daerah beserta pihak terkait dari 11 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Februari 2017, akan dipanggil pemeritah Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat (2/9/2016), mengatakan ia ingin mendengar langsung persiapan setiap daerah jelang Pilkada serentak. Selain itu juga untuk
menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Penandatanganan harus dilakukan karena ada tiga kabupaten yang belum menandatangani NPHD, yakni Sarmi, Dogiyai dan Puncak Jaya, sehingga persiapannya terkesan lambat. Disamping itu terlihat tidak ada semangat dari kabupaten/kota, dengan masih terbenturnya anggaran,” katanya.

Ia menilai, dari hasil rapat perdana bersama pihak pihak dari 11 kabupaten/kota, sudah ketahuan apa yang dilakukan oleh setiap daerah terkesan biasa biasa saja.

Untuk itu dirinya mengusulkan agar nantinya disaksikan langsung Gubernur, Kapolda, Pangdam, KPU dan Bawaslu Papua, para bupati/wali kota melakukan penandatanganan NPHD, sehingga bisa menjadi perhatian dan dana tersebut dapat segera cair.

Berdasarkan Permendagri No. 154 ada aturan yang mengatakan NPHD itu bisa mengubah APBD. “Itu amanatnya, jadi harus ditandatangani jangan lagi menunggu sidang APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Papua Musa Sombuk menjelaskan penandatanganan NPHD sangatlah penting, mengingat kecukupan anggaran itu harus dipastikan, dan kalau tidak cukup apa konsekuensinya.

“Dalam Pasal 71 UU Pilkada menjelaskan kalau uang tidak cukup, maka KPU bisa menghentikan tahapannya. Sekarang kami sudah mengusulkan Kabupaten Sarmi dihentikan ke KPU RI. Bukan tidak mungkin yang lainnya dan itu akan punya konsekuensi pidana. Karena menghambat kepentingan umum,” kata Sombuk.

Dia menambahkan saat ini KPU sudah masuk dalam tahapan yang melibatkan pengawasan, yakni verifikasi calon perseorangan di beberapa kabupaten. Bahkan kata Sombuk, sebentar lagi pihaknya akan membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk melakukan pencocokkan dan penelitian bagi DPT. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Terkesan Santai, Pemprov Akan Kumpulkan 11 kepala Daerah Pilkada