Penyiksaan di Biak dan Penembakan Sugapa Harus Tuntas

share on:
Sidang disiplin oleh Polres Biak Numfor atas kasus penganiayaan korban Simon Warikar – Jubi/Doc. LBH Kyadawun
Sidang disiplin oleh Polres Biak Numfor atas kasus penganiayaan korban Simon Warikar – Jubi/Doc. LBH Kyadawun

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, pihak kepolisian harus menuntaskan penganiayaan terhadap Simon Warikar, warga Biak Numfor yang diduga dianiaya oknum anggota polisi ketika yang bersangkutan diamankan di tahanan Polres setempat, 21 Agustus lalu dan penembakan di Sugapa, Intan Jaya yang diduga dilakukan oknum anggota Brimob dan menyebabkan Otinus Sondegau (15 tahun) meninggal dunia, 28 Agustus lalu.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, terkait penganiayaan Simon Warikar, beberapa hari lalu ia mendapat kronologis kejadian dari salah seorang pendeta di Biak Numfor.

“Saya minta Kapolda Papua melakukan penyelidikan dan mengusut siapa-siapa saja oknum polisi yang terlibat. Ditindak tegas jika memang salah. Polisi tak bisa seperti itu meski mereka beralasan menjalankan tugas. Jangan alasan berlindung dibalik institusi. Harus diusut dan siapapun yang terlibat harus ditindak tegas,” kata Kadepa kepada Jubi, Senin (5/9/2016).

Namun menurutnya, tak bisa semena-mena juga menyalahkan Kapolri dan Kapolda atas perbuatan oknum polisi di lapangan. Harus Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan dan pimpinan anggota polisi di daerah bertanggungjawab dalam kejadian seperti itu.

“Kapolres harus transparan jangan melindungi anggotanya. Harus tegas agar korban dan masyarakat Biak khususnya serta Papua umumnya tahu keseriusan polisi. Saya dengar sudah ada dua oknum polisi yang di sidang kode etik. Tapi tak menutup kemungkinan ada oknum polisi lain dalam kasus ini,” ujarnya.

Terkait penembakan di Sugapa kata Kadepa, Kapolda Papua, Irjen (Pol( Paulus Waterpauw sudah berjanji akan transparan dalam penyelidikan kasus itu. Untuk itu Kapolda harus memenuhi janjinya.

“Jangan seperti kasus-kasus sebelumnya, Misalnya saja kasus Paniai yang hingga kini terkesan dibiarkan. Didiamkan. Ini tak boleh lagi terjadi. Kejadian seperti ini akan jadi bumerang untuk polisi sendiri. Jangan sampai nama institusi polisi tak mendapat kepercayaan masyarakat,” katanya.

Katanya, ini bukan saling jatuhkan antar lembaga dan individu tapi bagaimana semua pihak bekerja sesuai tugas masing-masing. Ia berharap, polisi dalam bertindak tak selalu mengatasnamakan negara. Jangan sampai karena atas nama NKRI harga mati, justru menjadi celah dan konsumsi untuk pihak lain.

“Mana yang mempertahankan NKRI, mana yang menjual NKRI. Jangan karena nama NKRI lalu bertindak melebihi batas. Sementara kelompok lain menjadikan itu isu untuk memperkuat diplomasi politiknya,” imbuhnya.

Sementara kuasa hukum Simor Warikar, Imanuel Romayom dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun mengatakan, hingga kini saksi korban belum diperiksa. Begitu juga beberapa saksi lainnya, termasuk tersangka.

“Kami berupa mendorong proses ini. Kalau saksi-saksi semua sudah diperiksa, sudah ada penetapan tersangka, kami akan dorong ke kejaksaan, pengadilan dan ada putusan pengadilan yang bisa kami jadikan dasar untuk sidang kode etik. Ada dua oknum polisi pertama Bripka Samuel Kondorura dan Bripka Rahman Yasin. Keduanya anggota Polres Biak. Keduanya dikenakan sanksi kurung 21 hari,” kata Romayom via teleponnya kepada Jubi.

Ia minta siapapun anggota polisi yang terlibat harus diadili. Katanya, menurut saksi korban ada empat orang oknum polisi yang diduga terlibat penganiayaan. Namun baru dua yang ditetapkan sebagai tersangka di Propam.

“Hari ini kontras Jakarta mengirim surat ke Polda dan Polres Biak yang intinya memberikan dukungan kepada korban,” imbuhnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penyiksaan di Biak dan Penembakan Sugapa Harus Tuntas