LPMA Swamemo: Ada SK Gubernur Hentikan Tambang Emas di Degeuwo

share on:
Ketua LPMA Swamemo Thobias Bagubau (kanan) bersama sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa - Jubi/Abeth You
Ketua LPMA Swamemo Thobias Bagubau (kanan) bersama sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) menjelaskan bahwa sudah ada 9 instruksi dan kebijakan oleh Gubernur Papua dan Bupati Paniai untuk melakukan penutupan pertambangan emas illegal( Peti) dari tahun 2003 hingga tahun 2016, namun hingga saat ini belum dijalankan.

“Kami melihat semua instruksi, keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah Kabupaten Paniai oleh Bupati, sudah mencapai sembilan surat yang isinya pemberhentian dan surat penutupan,” kata Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau kepada Jubi di Jayapura, Selasa, (06/09/2016).

Bagubau menyebut surat pertama yang dimaksud yaitu SK Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (Peti) di seluruh wilayah Provinsi Papua.

“Yang kedua adalah instruksi Bupati Kabupaten Paniai, Nomor 53 Tahun 2009 tertanggal 27 Agustus 2009 tentang penutupan sementara lokasi pertambangan emas di sepanjang sungai Degeuwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, surat Bupati Kabupaten Paniai kepada para pengusaha Nomor 543/207/PAN/2009 tentang pemberitahuan penutupan sementara lokasi penambangan emas.

“Ada juga SK MRP Nomor 540/MRP/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 tentang gugatan tambang emas illegal emas Degeuwo,” kata dia.

Sekretaris LPMA Swamemo, Johanes Kobepa mengungkapkan, hasil investigasi Komnas HAM Perwakilan Papua tertanggal 15 November 2009 tentang masalah penambangan emas di Degeuwo berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Dikatakan Johanes, pihaknya juga sudah memiliki surat Kapolres Paniai, Nomor B/114/X/2009/Respan, tanggal 22 Oktober 2009 yang meminta kepada seluruh pengusaha pemilik alat berat supaya mematuhi instruksi Bupati Paniai. “Surat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika Nomor 06/RK/12/211 tertanggal 15 Juni 2012 tentang laporan penembakan 15 Mei 2012,” ujar Kobepa.

“Juga surat Gubernur Papua Nomor 53/3123/Set tertanggal 15 Oktober 2011 tentang tanggapan penolakan Degeuwo dijadikan pertambangan rakyat,” tambahnya.

Termasuk SK Bupati Kabupaten Paniai kepada para pengusaha Nomor 20 Tahun 2014 tentang pemberhentian kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (Peti) di kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, Paniai.

Pihaknya menyesalkan, walaupun semua surat-surat itu sudah jelas, namun hingga saat ini penambangan emas illegal di Degeuwo masih dilanjutkan oleh para pengusaha yang di-backup aparat keamanan. “Di sana di back-up polisi, Brimob dan TNI,” ujarnya. (*)

Editor : Zely Ariane
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  LPMA Swamemo: Ada SK Gubernur Hentikan Tambang Emas di Degeuwo
  • karbon aktif

    terima kasih bos untuk infonya,sala, kenal.”karbon aktif”

    View Comment