Upaya Dekolonisasi Bangsa Kanak dan Papua Jadi Contoh untuk Guam

share on:
Peta Guam - IST
Peta Guam – IST

Jayapura, Jubi – Universitas Guam menyelenggarakan beberapa forum dekolonisasi, termasuk serangkaian forum yang diselenggarakan bersama Guam Community College dan Komite Lokakarya Festival Seni Pacific. Topik yang dibahas dalam beberapa forum ini termasuk pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri.

Nic Maclellan, seorang jurnalis dan peneliti yang banyak menulis artikel tentang isu-isu yang berkaitan dengan proses dekolonisasi mengatakan situasi Guam untuk menentukan nasib sendiri direplikasi dari upaya lainnya di Pasifik, terutama kasus Papua Barat dan Kaledonia Baru.

“Upaya Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, terjadi karena konflik kekerasan mengakibatkan kematian ribuan orang selama tahun 1990-an, dan keinginan menentukan status politik bangsa Papua Barat di masa depan,” kata Maclellan, dalam forum bertajuk “From New Caledonia to Guahan: Status Updates on the Decolonization Process,” yang baru-baru ini diselenggarakan di Universitas Guam.

Selain Papua Barat, Maclellan juga fokus pada Kaledonia Baru, wilayah Prancis yang digambarkan sebagai masyarakat multi-etnis dengan penduduk pribumi sekitar 44 persen.

Maclellan menggambarkan peristiwa yang mengarah ke referendum pada 2018, seperti penandatanganan Noumea Accord pada Mei 1998, yang memetakan transisi bangsa Kanak dalam kerangka waktu 20 tahun. Kesepakatan itu berjanji memberikan kekuasaan politik ke Kaledonia Baru dan penduduk pribumi, bangsa Kanak.

Jaksa Leevin Camacho pembicara lainnya dalam forum tersebut memberikan contoh kasus plebisit ‘Davis’ yang baru-baru ini terjadi di Pengadilan Guam.

Camacho adalah seorang advokat untuk pelestarian lahan Guam, lingkungan dan budaya Chamorro yang berhasil membantu We Are Guåhan and the Guam Preservation Trust dalam gugatan mereka terhadap Departemen Pertahanan AS selama pengusulan dan penggunaan Pulau Pagat sebagai tempat pelatihan dan zona menembak militer AS.

Menurut Camacho, argumen dalam kasus ‘Davis’ difokuskan pada definisi penduduk asli Guam, yang didefinisikan “sebagai orang yang menjadi warga negara AS berdasarkan UU Organik 1950 dan keturunan dari orang tersebut.”

Di Pengadilan Negeri, Asisten Khusus Jaksa Agung Julian Aguon dan pengacara J. Kristen Adams memperdebatkan legalitas yang membatasi plebisit hanya untuk penduduk asli Guam dan keturunan mereka. Adams mewakili Arnold “Dave” Davis, yang telah terlibat dalam pertempuran hukum berat sejak 2011 karena ia tidak diperbolehkan mendaftar dan ambil bagian dalam plebisit.

Pengacara Davis berpendapat aspek Klausul Perlindungan Equal Amandemen ke-14 serta Amandemen 15  melarang diskriminasi berdasarkan ras atau warna yang berkaitan dengan voting oleh warga AS. Mereka juga berpendapat bagaimana Undang-Undang Hak Voting diterapkan di Guam dan apakah definisi plebisit melanggar ketentuan dalam UU Organik dari Guam. (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Upaya Dekolonisasi Bangsa Kanak dan Papua Jadi Contoh untuk Guam