Dana Otsus Terbatas Waktu, Tapi UU Otsus Tidak terbatas

share on:

Wamena, Jubi –  Penyaluran dana otonomi khusus di Papua dibatasi 20 tahun, tetapi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu Papua tidak akan berakhir.

Thomas Umbu Pati, Kepala Sub-Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Kementrian dalam Negeri (Kemendagri), mengatakan selama ini banyak orang menganggap masa berlaku penyaluran dana otsus di Papua akan berakhir, tet

Diskusi Publik di Rumah Bina Kompleks Tolikara Wamena - Jubi/Wesai
Diskusi Publik di Rumah Bina Kompleks Tolikara Wamena – Jubi/Wesai

api karena UU Otsus tetap berlaku, maka itu artinya pemerintah pusat pasti punya kebijakan baru terkait Papua.

“Jadi sekalipun penyaluran dana otsus dari pusat ke Papua akan segera berakhir sesuai batas waktunya tetapi undang-undangnya tetap berlaku,” ujarnya, dalam diskusi publik tentang Otonomi Khusus dan Pembangunan di Rumah Bina, Wamena, Rabu (6/9/2016).

Umbu Pati juga menyoroti kegagalan dana otonomi khusus Papua karena kurangnya manajemen pengelolaan yang baik dan tidak adanya akuntabilitas penggunaan dana otsus tersebut

“Kami melihat kelemahan dalam implementasi otsus ada pada aspek management, bagaimana pola dan metode terkait kebijakan-kebijakan, SDM aparatur, dan akuntabilitas dana otsus yang sampai hari ini tidak ada” kata dia.

Menurut Umbu sampai saat ini sudah 76, 3 triliun untuk dana otsus sudah dikeluarkan. “Tapi apa dampak kebijakan otonomi khusus bagi perubahan kehidupan masyarakat Papua? Ada ungkapan ‘jangan hitung Papua dengan uang’, saya sangat sepakat pendapat itu,” katanya lagi.

Sementara itu Ronny, pemuda Jayawijaya mengatakan pemerintah pusat sebetulnya sengaja membodohi pemerintah dan masyarakat Papua melalui dana Otsus yang jumlahnya triliunan tupiah tersebut.

“Ini pembodohan pemerintah pusat untuk kami, kenapa pemerintah pusat tidak periksa itu pejabat-pejabat dan tangkap kalau korupsi,  begitu saja kenapa dibiarkan, ini pusat pura-pura tidak tahu padahal tahu” kritiknya.

Menurut Ronny, jika managemen dan akuntabilitas pemerintah daerah di Papua terkait dana otsus  tidak baik, maka dana otsus disalurkan saja ke lembaga lain bukan lewat pemerintah.

“Bisa lewat, LSM atau apalah, yang non-pemerintah atau langsung saja ke masyarakat, seperti dana desa. Begitukan bisa, daripada ke pemda yang modelnya sama saja dengan Jakarta, baku tipu banyak” usul Ronny.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dana Otsus Terbatas Waktu, Tapi UU Otsus Tidak terbatas