Fraksi Hanura Ingin Evaluasi Lintas SKPD

share on:
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Mandenas - Jubi/Arjuna
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Mandenas – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Fraksi Hanura DPR Papua ingin ada evaluasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua.

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, dari tataran kebijakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe sudah menyampaikan banyak program yang cukup baik. Namun dari segi implementasi, belum terukur dan  masih bias.

“Harus ada evaluasi besar-besaran lintas SKPD agar gubernur bisa terbantu menyelesaikan tugas-tugas yang belum tuntas disisa waktu kepemimpinanya. Kami ingin ada perbaikan. Minimal ada langkah maju dalam penyerapan anggaran untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam beberapa bidang tertentu diera Otsus,” kata Mandenas disela-sela sidang paripurna ke II DPR Papua, Rabu (7/9/2016).

Menurutnya, alasan itulah salah satu penyebab fraksinya tak memberikan pandangan apapun pada sidang paripuna ke II DPR Papua dengan agenda LKPJ Gubernur Papua Tahun 2015, Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 Raperdasi Perubahan APBD TA 2016 Raperdasi/Raperdasus Non APBD.

“Ada empat materi sidang. Empat meteri sidang ini diberikan ke dewan beberapa hari menjelang sidang. Dokumennya sangat tebal. Setiap dokumen hingga ribuan halaman. Secara logika, kami tak mungkin bisa maksimal membedah dokumen mencapai ribuan halaman itu dalam waktu hanya satu dua hari,” ucapnya.

Dengan berbagai pertimbangan itu kata dia, hasil rapat fraksinya menyimpulkan tak memberikan keputusan apapun. Pihaknya menilai, apa gunanya pandangan fraksi yang dengan lima lembar kertas jika hanya formalitas.

Katanya, bagaimana pihaknya memberikan bobot kinerja Pemda dengan hanya laporan lima lembar. Fraksi Hanura ingin menunjukkan ke pemerintah dan pimpinan dewan agar ada evaluasi semua mekasime di dewan dari waktu ke waktu.

“Apalagi periode kepemimpinan gubernur kini memasuki tahun ketiga. Makanya perlu diberikan bobot pada kinerja SKPD. Sikap kami ini sebagai kritikan. Kami mau ada perubahan. Tak terus diakukan dengan pola yang sama. Minimal ada langkah maju agar tanggungjawan dan beban moril kami kepada masyarakat Papua lebih baik lagi,” katanya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika usai penyampaian pandangan umum fraksi mengatakan, pandangan fraksi adalah hak politik setiap fraksi untuk menyampaikan saran dan pendapat. Sikap Fraksi Hanura adalah hak politik mereka.

“Hanura bukan menolak tapi tak memberikan pendapat. Itu beda. Menolak dengan tak memberikan pendapat. Tapi itu hak politik mereka. Tak bisa dipaksakan. Sikap Fraksi Hanura itu lantaran materi sidang terlambat masuk ke dewan. Itulah dinamika di parlemen. Pro kontra itu biasa. Ini dinamika yang cukup bagus,” kata Wonda. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Fraksi Hanura Ingin Evaluasi Lintas SKPD