Pemerintah Dinilai Gagal Berantas Buta Aksara di Papua

share on:
Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol - Jubi/Doc
Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Natan Pahabol menilai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua gagal memberantas buta aksara di Bumi Cenderawasih.

Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan itu mengatakan, setiap 8 September diperingati sebagai hari buta aksara internasional. Namun kini Papua masih menjadi gudang buta aksara. Mungkin bukan hanya di Indonesia, namun tingkat Asia bahkan dunia. Hingga kini belum ada solusi dan terobosan untuk menurunkan angkat buta aksara di Papua.

“Mengatasi buta aksara hanya dalam angka. Ini ancaman untuk pemerintah. Orang kalau buta aksara hanya akan dijadikan objek dalam berbagai hal. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota gagal memberantas buta aksara,” kata Natan menjawab pertanyaan Jubi, Rabu (7/9/2016).

Menurutnya, selama ini pemerintah mengirim banyak tenaga pengajar ke Papua untuk mengatasi buta aksara. Namun itu dinilai bukan solusi. Masyarakat di kampung-kampung hanya bisa memahami ketika diajarkan membaca, menulis dan berhitung, jika tenaga tutor itu berasal dari daerah itu sendiri dan mengajar menggunakan bahasa daerah.

“Pemprov, pemkab dan pemerintah harus wajib berantas buta aksara. Jangan sok tahu kirim orang dan siapkan uang. Cukup siapkan uang. Nanti yang memfasilitasi adalah mereka di wilayah itu sendiri. Saya 10 tahun jadi tenaga suka rela mengajar untuk buta aksara di Yahukimo. Jadi saya tahu persis kondisi di masyarakat seperti apa,” ujarnya.

Katanya, mengapa buta aksara di Papua tinggi, karena buta aksara di Papua sudah ada sejak dulu. Turun temurun. Budaya membaca dan menulis bukan budaya orang asli Papua. Budaya bicara itulah budaya orang asli Papua.

“Dulu hampir 100 persen orang asli Papua buta aksara. Tak bisa baca tulis. Kini dalam kondisi uang banyak, bagaimana kondisi di kampung-kampung? Tak ada perubahan signifikan. Salah satu solusi, tutor yang diangkat dan didik harus berasal dari setiap daerah. Dengan bahasa daerah, dia bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya. Mengatasi buta aksara tak hanya dengan uang, tapi perlu strategi,” katanya.

Akhir Juli lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda menyatakan, lebih dari 70 persen warga di 14 kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan Papua masih buta aksara.

“Tingginya buta aksara di Papua karena pemberantasan buta aksara hingga 2013 secara rata-rata menunjukkan perkembangan yang lambat, terutama di kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan yang aksesnya sulit,” kata Elias Wonda kala itu. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemerintah Dinilai Gagal Berantas Buta Aksara di Papua