Fraksi Hanura Abstain Disidang Paripurna DPR Papua

share on:
Suasana sidang paripurna ke II di ruang sidang DPR Papua, Selasa (7/9/2016) - Jubi/Arjuna
Suasana sidang paripurna ke II di ruang sidang DPR Papua, Selasa (7/9/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua tak memberikan pandangan umum (abstain) dalam sidang paripurna kedua DPR Papua dengan agenda, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Papua Tahun 2015, Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 Raperdasi Perubahan APBD TA 2016 Raperdasi/Raperdasus Non APBD di ruang sidang parlemen setempat, Rabu (7/9/2016).

Alasan utama fraksi yang diketuai Yan Permenas Mandenas itu memilih abstain lantaran materi sidang terlambat diserahkan ke dewan sehingga fraksi yang ada di DPR Papua tak cukup waktu mempelajari materi dari eksekutif.

“Fraksi Hanura bertanggungjawab secara moril terhadap kinerja Pemprov Papua kepada semua masyarakat Papua, terutama yang ada dipelosok-pelosok. Karenanya dalam sidang ini Fraksi Hanura menegaskan sikap kami tak memberikan pandangan apapun dalam empat materi sidang. Kami ingin pandangan umum kami tak hanya sekedar formalitas,” kata Yan Mandenas dihadapan para pimpinan dan peserta sidang.

Katanya, ini menjadi catatan penting kepada pimpinan dewan dan Pemprov Papua agar tak mengulangi hal yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Ini perlu menjadi koreksi agar para pemangku kepentingan tak terus bersiul dan menari-nari diatas penderitaan rakyat.

“Ini yang dapat kami lakukan sebagai sikap kami demi kemajuan pembangunan masyarakat Papua,” ucapnya.

Penyampaian Yan Mandenas sempat dipertanyakan salah satu peserta sidang, Ruban Magai dari Fraksi Demokrat. Ia mempertanyakan apakah itu adalah pandangan pribadi Yan Mandenas atau pandangan fraksinya.

Namun anggota Fraksi Hanura, Betrix Monim menyatakan, apa yang disampaikan ketua fraksinya disetujui semua anggota Fraksi Hanura.

“Kami sudah setujui. Berarti itu mewakili fraksi. Kami sulit mempelajari materi sidang dengan waktu yang begitu singkat. Itulah keputusan fraksi kami,” kata Betrix.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda usai penyampaian pandangan umum fraksi mengatakan, pandangan fraksi adalah hak politik setiap fraksi untuk menyampaikan saran dan pendapat. Sikap Fraksi Hanura adalah hak politik mereka.

“Hanura bukan menolak tapi tak memberikan pendapat. Itu beda. Menolak dengan tak memberikan pendapat. Tapi itu hak politik mereka. Tak bisa dipaksakan. Sikap Fraksi Hanura itu lantaran materi sidang terlambat masuk ke dewan. Itulah dinamika di parlemen. Pro kontra itu biasa. Ini dinamika yang cukup bagus,” kata Wonda.

Menurutnya, pandangan setiap fraksi merupakan koreksi. Ia mengakui memang ada keterlambatan materi APBD. Namun harus dilihat, banyak hal yang menyebabkan keterlambatan dari eksekutif, termasuk pemangkasan anggaran. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Fraksi Hanura Abstain Disidang Paripurna DPR Papua