Menantang Badai, Isu Papua Barat di Pasific Islands Forum (PIF) ke-47

share on:
Forum Kepulauan PAsifik memutuskan untuk mendorong misi tim pencari fakta ke West Papua - RNZI / Koro Vaka'uta
Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang memutuskan untuk mendorong misi tim pencari fakta ke West Papua – RNZI / Koro Vaka’uta

Jayapura, Jubi – Setelah pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Solomon, dan Pasific Coalition for West Papua (PCWP), kini persoalan Papua kembali menjadi salah satu agenda utama yang akan dibicarakan lagi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pacific Islands (PIF) Forum ke-47, di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Rabu hingga Sabtu (10/9).

Isu yang mengemuka adalah tindak lanjut dari rekomendasi KTT PIF ke-46 di Port Moresby tahun lalu, terkait pengiriman Misi ‘Tim Pencari Fakta’ PIF ke West Papua yang dipimpin oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill.

Hanya saja hasil rekomendasi itu gagal diwujudkan lantaran pihak pemerintah di Jakarta enggan menanggapinya, seperti dinyatakan Sekretaris PIF Dame Meg Taylor kepada Islands Business yang dilansir Radio New Zeland International (RNZI) Rabu (7/9/2016).

“Jakarta sudah menunjukkan keengganannya menerima delegasi dari PIF, dan tidak nyaman dengan istilah ‘Pencari Fakta’”, ujar Dame Meg.

Dame Meg juga mengakui betapa sensitifnya isu Papua bagi beberapa pemerintah negara-negara Pasifik. Namun, dia tegaskan, hal itu tetap harus diajukan untuk diperdebatkan lagi . “Isu (West Papua) ini harus terus didorong dan tidak akan pernah kita tinggalkan,” tegas Dame Meg.

Dirinya mengakui bahwa negara-negara besar seperti Australia, dan Selandia Baru sangat sadar isu-isu West Papua tidak akan berlalu dan didiamkan begitu saja. “Tidak boleh didiamkan, karena isu ini sangat penting bagi Pasifik,” ujarnya.

Sejauh ini, Nauru dan Tuvalu telah bergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua, dan menyuarakan perhatian mereka atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  di Papua, bersama Kepulauan Solomon, Vanuatu, FLNKS Kaledonia Baru, ULMWP West Papua, dan PIANGO.

Anggota PIF terdiri dari 16 negara-negara merdeka dan berpemerintahan sendiri, yaitu Australia, Kepulauan Cook, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republi Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

KTT yang mengambil tema “Kecil dan Jauh: Tantangan bagi Pertumbuhan”, dimulai oleh pertemuan Negara-Negara Kepulauan Kecil. Pada hari Kamis, seluruh wakil PIF akan hadir pada pertemuan dengan kelompok bangsa-bangsa Afrika Karibia dan Pasifik (ACP).

Tantangan

Isu West Papua adalah salah satu isu yang akan menantang ketegasan sikap sekaligus perdebatan dikalangan delegasi PIF, selain isu hangat utama Pasifik lainnya terkait kekayaan laut dan kesehatan di wilayah itu.

Octovianus Mote, seperti dikutip surat kabar Mikronesia Marianas Variety (7/9/2016 ),  menganggap respon dan sikap Indonesia terkait Tim Pencari Fakta PIF, termasuk menolak permintaan PM Sogavare untuk bertemu, menunjukkan wajah Indonesia yang sebenarnya.

“Tujuannya itu untuk membuka dialog, tapi Jakarta bilang tidak,” kata dia sambil menambahkan negara-negara Pasifik terus ditekan Indonesia untuk mengabaikan isu West Papua. “Kesombongan Indonesia ini tidak masuk akal,” ujar mantan wartawan nasional dan koresponden Kompas di Jayapura ini.

Kenyatannya jelas di depan mata, ujar Mote, West Papua sedang dilanda kebijakan genosida oleh Indonesia, dan jika PBB tidak memberi bantuan hingga tahun 2020, maka sudah sangat terlambat.

“Bila PBB tidak segera intervensi, saat itu (2020) orang-orang West Papua tak akan lebih dari 25% dari populasi, kami tidak akan bisa memilih pemimpin politik kami,” kata Mote alumni Fisip Universitas Katolik Parahiyangan Bandung.

“Indonesia gunakan kedaulatan sebagai senjata untuk membantai manusia,” ujar Mote yang pernah bekerja di Litbang Harian Pagi Kompas di Jakarta. “Australia bilang ini ‘isu internal.’ Bukan, sama sekali bukan. Kedaulatan bukan alasan untuk membunuh rakyatmu sendiri,” kata alumni SMA Gabungan Kota Jayapura  era 1980 an ini.

Pemerintah Jakarta, lanjut Mote, akan terus mendorong laju migrasi ke Papua Barat, dan pihak  militer membuka jalannya serta membabat hutan untuk membuka pemukiman baru di seluruh Papua. “West Papua itu sangat kaya sumber daya alam. Kami saksikan setiap hari orang datang memenuhi negeri kami. Ketika kami mempertahankan cara hidup kami dan tanah kami, maka kami dituduh menganggu program-program pembangunan pemerintah,” ujar Mote.

Seperti dilansir Pacific Islands News Association, Rabu (7/9), semakin merapatnya hubungan Fiji dengan Jakarta akan menjadi tantangan bagi momentum yang sudah dibangun oleh Koalisi Pacific for West Papua (PCWP) dengan dukungan PM Manasseh Sogavare, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Tonga serta berbagai komunitas, organisasi perempuan dan gereja.

Namun demikian, advokasi West Papua terus menjadi prioritas utama kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan dikampanyekan dengan sangat kuat melalui rekomendasi Kerangka Kerja Regionalisme Baru Pasifik kepada PIF.

Emele Duituturaga dari LSM Pasific PIANGO, yang mengkoordinasikan forum diskusi NGO di Pohnpei sebelum KTT berlangsung, menegaskan bahwa konflik puluhan tahun, pelanggaran HAM, genosida yang didiamkan, tidak bisa lagi dibiarkan. “Ini bukan lagi isu Melanesia. Kami bahkan tak percaya lagi ini hanya isu Pasifik. Kami yakin bahwa isu-isu ini adalah isu PBB,” ujarnya.

Duituturaga mengatakan bahwa wakil-wakil masyarakat sipil akan menegaskan lagi isu-isu West Papua kepada para pemimpin PIF di pertemuan Kamis pagi (8/9/2016), menyerukan tak saja dialog dengan pemerintah Indonesia namun juga pendiskusian isu tersebut dengan Sekretaris Jenderal PBB di Forum Dialog formal PBB mendatang.

Isu West Papua tidak bisa lagi dibendung. Seperti ditegaskan Mote era sosial media dan internet telah membantu perjuangan West Papua hingga bisa didengar.

“Kami bersyukur pada Tuhan karena ada sosial media sehingga bisa beri tahu publik internasional kapan saja,” ujarnya. “Ini benar-benar menguatkan pergerakan untuk membebaskan West Papua.” katanya.

Respon Pemerintah Indonesia

Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, dalam KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7 – 11 September 2015 membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

Dalam pernyataan waktu itu, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan negara – negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Wamenlu RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya” tegas Wamenlu Fachir.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.

Dari hasil pembahasan itu, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan  misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan.

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara.  Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa.

Sebagaimana dilansir www.kemlu.go.id menyebutkan bahwa Pacific Islands Forum (PIF) didirikan pada 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). Negara anggota PIF meliputi 16 negara yaitu: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Disamping anggota tetap, PIF memiliki 13 mitra dialog, yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi mitra wicara PIF sejak  2001.

Sejak 1989 Post Forum Dialogue (PFD) merupakan Pertemuan rutin dari PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Sejak bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra dialog PIF, Indonesia tidak pernah absen dalam Pertemuan PFD-PIF.

Menurut Kemenlu RI dalam website resminya bahwa arti penting Indonesia dalam PIF antara lain merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy.

Kehadiran Indonesia dalam Pertemuan PFD-PIF, merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam fora internasional.(*)

Editor : Dominggus Mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menantang Badai, Isu Papua Barat di Pasific Islands Forum (PIF) ke-47