Oposisi Protes Rencana Monopoli Impor Beras oleh Perusahaan Djoko Tjandra

share on:

Port Moresby, Jubi – Pemimpin oposisi Papua Nugini, Don Polye meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera mengintervensi rencana pemerintah PNG memberikan monopoli kuota impor beras 80% kepada perusahaan Indonesia yang dimiliki buronan Djoko Tjandra.

Ilustrasi petani menjual hasil-hasil bumi di pedesaan Papua Nugini. Pemimpin oposisi PNG, Don Polye memprotes rencana pemerintah PNG memberikan monopoli kuota impor beras kepada perusahaan Indonesia yang dimiliki buronan Djoko Tjandra. – radionz.co.nz/Johnny Blades
Ilustrasi petani menjual hasil-hasil bumi di pedesaan Papua Nugini. Pemimpin oposisi PNG, Don Polye memprotes rencana pemerintah PNG memberikan monopoli kuota impor beras kepada perusahaan Indonesia yang dimiliki buronan Djoko Tjandra. – radionz.co.nz/Johnny Blades

Perusahaan importir beras bernama Naima Agro-Industry Ltd itu milik Djoko Tjandra yang sudah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara PNG dengan nama Joe Chan. Ia melarikan diri dari jeratan kasus korupsi di Indonesia ke PNG beberapa tahun lalu.

Pemerintah Indonesia telah meminta ekstradisi Djoko kepada pemerintah PNG. Namun, pemerintah PNG malah memberikan Djoko status kewarganegaraan.

Baru-baru ini, pemerintah PNG atas usaha Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill dan Menteri Perdagangan, Richard Maru memberikan monopoli kuota impor kepada perusahaan milik Djoko Tjandra dengan alasan ingin memajukan usaha pertanian dalam negeri.

Rencana itu menuai protes dari perusahaan importir beras Australia yang selama ini memiliki jatah kuota impor cukup besar. Menteri Perdagangan Australia, Steven Ciobo memperingatkan pemerintah PNG bahwa hal itu melanggar ketentuan WTO. Selain itu, perusahaan importir dari Australia seperti SunRice dengan merek dagang Trukai juga telah menyatakan protesnya.

Polye mengatakan bahwa ketentuan kuota impor ini sangat tidak kompetitif dan tidak adil bagi perusahaan-perusahaan importir yang telah bertahun-tahun bekerja dan mempekerjakan orang PNG.

Terlebih lagi, Institut Penelitian Nasional PNG baru-baru ini juga menerbitkan pernyataan bahaya jika pengurusan impor beras diserahkan secara monopoli mengingat beras telah menjadi makanan pokok di PNG.

Karena banyaknya tekanan dan penolakan terhadap rencana ini, Menter Perdagangan PNG Richard Maru menyatakan dirinya akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri O’Neill untuk meminta pertimbangan ulang. Ia mempersiapkan beberapa alternatif kebijakan yang bisa ditempuh selain memberikan monopoli kepada perusahaan milik Djoko Tjandra. (*)

 

Editor : Lina Nursanty
Sumber : radionz.co.nz
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Oposisi Protes Rencana Monopoli Impor Beras oleh Perusahaan Djoko Tjandra