Gubernur Segera Tindaklanjuti Laporan Mengenai Korindo

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe – Jubi/Alex

 

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap menindaklanjuti laporan mengenai adanya indikasi proses penghilangan hutan dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan (Deforestasi) yang dilakukan PT. Korindo di Merauke.

“Kami akan tindaklanjuti, karena dari konferensi internasional hayati, satu agenda yang akan diputuskan adalah soal kerusakan hutan di Papua. Kami sudah mendapat masukan dari Dubes Norwegia, nantinya akan ada salah satu badan di PBB yang akan mengawasi setiap kayu dan hutan di Papua,” kata Enembe, di Jayapura, Jumat (9/9/2016).

Keberadaan Korindo di Papua, jelas Enembe, adalah untuk pengembangan sawit dengan izin yang sudah jelas dan ada, tapi kalau terbukti dia menambah lagi luas wilayah kerja secara diam diam, pihaknya belum tahu dan masih harus di cek.

“Kami akan awasi ini, kami akan minta lembaga dunia di bawah PBB untuk mengawasi ini semua. Termasuk Korindo punya,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Papua, Noak Kapisa mengaku dalam konferensi internasional ada laporan mengenai adanya indikasi Deforestasi yang dilakukan PT. Korindo di Merauke.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi tentu ini jadi masukan bagi kami karena apakah izin izin yang selama ini diberikan digunakan sesuai atau tidak, kami akan cek itu,” kata Kapisa.

Menurut ia, di Merauke hampir sebagian besar daerah potensial untuk kebun karena areanya datar, sehingga perlu pengawasan ekstra.

“Di Merauke hampir semua daerah savana dan rawa, Jadi dari potensi hutannya saja jarang, sehingga kalau kena masalah seperti pembukaan hutan itu pasti akan ketahuan, karena tipe hutannya seperti itu,” ujarnya.

Menanggapi itu, Noak Kapisa berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan pemerhati lingkungan. Apakah Deforetasi ini terjadi masih di dalam wilayah Korindo atau sudah keluar, harus di cek betul.

“Saya pernah kesana tapi hanya mengecek sejauh mana mereka melihat aspek aspek lingkungan yang menyangkut dengan CSR,” kata Kapisa.

Soal keuntungan yang diberikan untuk Papua, kata Kapisa, masih harus dilihat keberadaan mereka. Namun pasti ada yang diberikan untuk pemerintah kabupaten setempat. “Saya sendiri tidak tahu berapa besar, tapi kewajiban itu pasti ada,”

Tapi yang harus diingat, kewajiban mereka bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga aspek lingkungan karena mereka harus benar benar menjaga lingkungan. Mengingat tahun lalu juga disinyalir ada beberapa titik titik api di wilayah mereka.

“Kalau memang terbukti salah, bisa saja dampaknya kepada pencabutan izin, karena Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bisa saja itu terjadi. Pencabutan izin bisa dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan setelah pelaksanaan konferensi internasional usai, kami akan melakukan pengawasan dengan mengecek langsung laporan itu. “Nanti bisa saja kita kaitkan dengan audit lingkungan, itu bisa bisa saja,” tutupnya. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Gubernur Segera Tindaklanjuti Laporan Mengenai Korindo