Legislator Ingin Pembangunan Infrastruktur Utamakan Wilayah Peguteng

share on:
Ilustras Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Jayapura - Jubi/Arjuna
Ilustras Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Jayapura – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Keadilan Nasional Papua, Sinut Busup berharap, kedepan pembangunan infrastuktur oleh SKPD terkait di lingkungan Pemprov Papua lebih memprioritaskan wilayah pegunungan tengah (peguteng) Papua.

Sekrertaris Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur itu mengatakan, selama ini ada kesan pembangunan infrastruktur lebih memprioritaskan kabupaten di pesisir. Padahal, wilayah pegunungan tengah butuh keseriusan membuka keterisolasian.

“Kenyataan di lapangan selalu pengerjaan infrastruktut jalan atau jembatan ditempatkan ke daerah yang aksesnya gampang. Di wilayah pesisir. Kenapa tidak di daerah pegunungan. Saya berasumsi mungkin karena daerah pesisir aksesnya mudah. Tak menghabiskan banyak anggaran,” kata Sinut, Kamis (8/9/2016).

Sementara daerah pegunungan Papua lanjut dia, akses sulit. Mobilisasi peralatan dan material hanya bisa menggunakan pesawat. Padahal kata dia Gubernur Papua, Lukas Enembe telah memberikan kewenangan kepada SKPD dan badan untuk melaksanakan visi misi ia dan wakilnya, Klemen Tinal.

“Tapi SKPD dan badan itu dalam melaksanakan tugas tak sejalan dengan kemauan gubernur. Dimasa kepemimpinannya, baru satu ruas jalan yang diresmikan gubernur yakni ruas Tolikara-Mamit. Kita belum dengar gubernur meresmikan jalan, jembatan, perumahan yang dibangun dengan APBD. Ini SKPD bikin apa?” ucapnya.

Ia mengingatkan SKPD dilingkungan Pemprov Papua, agar tahun anggaran 2017 memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pegunungan tengah.

“SKPD harus bisa bisa menterjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur pada APBD Induk 2017,” katanya.

Terpisah anggota Komisi IV DPR Papua, Decky Nawipa mengatakan, beberapa pembangunan infrastuktur di berbagai daerah di Papua merupakan proyek multi years. Setiap tahun dianggarkan, namun pengerjaannya tak maskimal.

“Kalau ada perusahaan yang tak beres sebaiknya diganti perusahaan lain. Kalau ada kegiatan yang danya tak terserap, sebaiknya dananya dialihkan ke program lain. Atau dialihkan ke kabupaten lain,” kata Decky.

Menurutnya, bisa saja proyek tak maksimal karena berbagai faktor termasuk kondisi masyarakat. Tak bisa hanya fokus pada satu kabupaten, tapi untuk 28 kabupaten dan satu kota di Papua. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Ingin Pembangunan Infrastruktur Utamakan Wilayah Peguteng