Masalah Penambangan di Degeuwo Harus Diselesaikan

share on:
Aktifitas Penambangan Di Degeuwo. Dok Jubi
Aktifitas Penambangan Di Degeuwo. Dok Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari daerah pemilihan Paniai, Deiyaia, Dogiyai, Intan Jaya, Nabire dan Timika, Decky Nawipa menyatakan, masalah penambangan rakyat di Degeuwo, Paniai yang menimbul dampak negatif di masyarakat harus segera diselesaikan.

Anggota Komisi IV DPR Papua bidang pertambangan itu mengatakan, tak hanya masyarakat, namun berbagai pihak terus menyoroti kedahiran penambangan rakyat di Degeuwo yang menyebabkan munculnya prakter prostitusi, peredaran minuman keras dan judi di daerah itu.

“Ini harus segera diselesaikan. Kami Komisi IV sempat mempertanyakan ijin penambangan di Degeuwo ketika rapat kerja dengan Dinas Pertambangan Provinsi Papua. Pihak dinas menyatakan, ijin penambangan di Degeuwo ada yang dikeluarkan pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Perlu ada langkah menertibkan semua ijin ini dulu, dikaji, jika memungkinkan diterbitkan ijin baru namun melalui satu pintu saja,” kata Decky kepada Jubi, Kamis (8/9/2016).

Menurutnya, Komisi IV DPR Papua ingin ada pertemuan antar pengusaha di Degeuwo, pemerintah kabupaten dan provinsi dan masyarakat guna mengklarifikasi ijin-ijin penambangan yang sudah dikeluarkan.

“Informasi dari masyarakat, ada perusahaan yang beroperasi di Degeuwo resmi. Namun ada juga yang tidak. Ini harus ditertibkan dulu. Akibat aktivitas penambangan itu, masyarakat korban. Rencananya kedepan, kami bersama dinas terkait akan turun ke Degeuwo bertemu semua pihak,” ucapnya.

Komisi IV DPR Papua juga mendorong agar UU Minerba yang baru diberlakukan untuk ijin penambangan di Degeuwo. Dimana dalam UU itu memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengeluarkan ijin.

“Pemerintah kabupaten harus menaati aturan itu. Pertambangan rakyat kalau memang ijinnya sesuai, silahkan. Masalah Degeuwo ini harus diselesaikan. Tak bisa dibiarkan.

Pemerintah pusat juga jangan memunculkan masalah di daerah terutama di Papua.
Jangan asal terima saja usulan ijin dari daerah,” katanya.
Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat (LPMA) Suku Welani, Mee dan Moni (Swamemo), Thobias Bagubau mengatakan, berbagai dampak muncul akibat penambangan di Degeuwo, salah satunya kerusakan lingkungan dan masalah sosial.

“Peralihan kekuasaan tanah adat oleh oknum pengusaha di Degeuwo, pengaruh migrasi penduduk asli di Degeuwo, potensi konflik horizontal dan vertikal di masyarakat Degeuwo semakin meluas. Selain itu meningkatnya penyakit sosial di masyarakat dan pengambilan sumber daya alam mineral dan emas berlebihan,” kata Thobias beberapa hari lalu. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masalah Penambangan di Degeuwo Harus Diselesaikan