Connect with us

Ibu Kota

PKB Minta Revisi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu

Published

on

Jakarta, Jubi – Fraksi PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu karena salah satu anggota tim adalah penyelenggara pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy. Fraksi PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu karena salah satu anggota tim adalah penyelenggara pemilu.  - pkb.or.id

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy. Fraksi PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu karena salah satu anggota tim adalah penyelenggara pemilu. – pkb.or.id

“Padahal ketentuannya timsel terdiri dari dua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat. Penunjukkan salah satu penyelenggara pemilu, Valina Singka (anggota DKPP) sebagai timsel, jelas menyalahi ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Dia menilai pengangkatan Valina Singka Subekti sebagai anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 dianggap melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu, khususnya pasal 12 ayat 3 dan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22.

Lukman mengatakan, Pasal 12 ayat 3 berberbunyi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. “Sedangkan, di dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu bersama KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan pasal 12 ayat 3 dan pasal 1 ayat 22 UU 15 Tahun 2011 secara hukum batal. Karena dalam UU disebutkan DKPP, KPU, dan Bawaslu adalah satu kesatuan fungsi dalam penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan adanya surat Keputusan Presiden terkait nama-nama tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Keppres tersebut bernomor 98/P Tahun 2016 per tanggal 2 September 2016.

Berdasarkan surat Keppres, tim bertugas membantu Presiden Joko Widodo menetapkan calon anggota KPU periode 2017-2022 dan calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 yang akan diajukan ke DPR.

Pansel KPU dan Bawaslu terdiri dari sebelas anggota yang merangkap Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Berikut adalah nama-nama Timsel: – Ketua merangkap Anggota: Saldi Isra – Wakil Ketua merangkap Anggota: Ramlan Surbakti – Sekretaris merangkap Anggota: Soedarmo – Anggota: 1. Widodo Ekatjahjana 2. Valina Singka Subekti 3. Hamdi Muluk 4. Nicolaus Teguh Budi Harjanto 5. Erwan Agus Purwanto 6. Harjono 7. Beti Alisjahbana 8. Komarudin Hidayat.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menilai seluruh anggota Timsel KPU dan Bawaslu yang terpilih merupakan figur yang berkualitas dan berintegritas. “Mereka yang terpilih adalah tidak hanya berkualitas, tapi juga memiliki kapasitas di bidangnya dan sekaligus figur yang berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang baik,” ujar Arteria di Jakarta.

Arteria mengatakan formasi ini memperlihatkan Presiden Jokowi dan Kementerian Dalam Negeri serius membangun demokrasi sehat sekaligus komitmen untuk peningkatan kualitas demokrasi.

“Mereka adalah orang-orang besar di bidangnya masing-masing. Perlu ada kekuatan manajerial dari seorang ketua yang mampu memadupadankan dan mengelola sumber daya yang potensial ini yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu maupun profesi yang berbeda,” katanya. (*)

Ibu Kota

Badan Kehormatan DPD Bahas Status Irman Gusman

Published

on

Jakarta, Jubi – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah, AM. Fatwa mengatakan BK DPD mengadakan rapat dengan mengundang ahli hukum untuk membahas status Irman Gusman pascaditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah, AM. Fatwa. -- wikipedia.com

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah, AM. Fatwa. — wikipedia.com

“Kami sudah undang ahli hukum tata negara Refly Harun dan praktisi hukum Zain Badjeber untuk mendapatkan pandangan komprehensif melaksanakan tata tertib DPD,” kata AM Fatwa di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Dia mengatakan, rapat itu dilaksanakan Senin (19/9) malam, dengan agenda membicarakan secara khusus status Ketua DPD Irman Gusman yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, berdasarkan Tatib DPD, seharusnya Irman diberhentikan sebagai Ketua DPD karena statusnya sudah menjadi tersangka, namun dirinya meminta Irman untuk mengajukan surat pengunduran diri.

“BK DPD sebenarnya menunggu surat dari Irman maupun keluarganya untuk ajukan permohonan berhenti untuk menghindari pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Senator asal Jakarta itu menilai pengunduran diri Irman itu lebih baik, karena lebih terhormat daripada BK DPD mengambil keputusan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (IG) dan dua lainnya yakni XSS dan MNI sebagai tersangka terkait dugaan korupsi kuota gula impor untuk wilayah Sumatera Barat.

KPK menetapkan status tersangka pada tiga orang yakni XSS, MNI dan IG terkait tindak korupsi pada penyelenggara negara,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9).

Dia menjelaskan kronologis dimulai ketika KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jumat malam.

Kejadian bermula ketika XSS, MNI dan WS (adik dari XSS dan MNI) mendatangi rumah IG pada Jumat (16/9) pukul 22.15 WIB.

Kemudian sekitar Sabtu (17/9) pukul 00.30 WIB, ketiganya keluar dari rumah IG dan tim KPK menghampiri ketiganya ketika berada di dalam mobil yang masih parkir di halaman rumah IG.

“Petugas KPK kemudian meminta mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah dan meminta agar IG menyerahkan bungkusan berisi uang yang berasal dari XSS dan MNI,” ungkap Agus.

Bungkusan tersebut ternyata merupakan uang senilai Rp100 juta yang merupakan uang jasa rekomendasi untuk kuota impor gula wilayah Sumatera Barat. (*)

Continue Reading

Ibu Kota

Singapura Tidak Berhak Campuri Kepemilikan WNI

Published

on

Pulau Margarita, Jubi – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan Singapura tidak berhak untuk mencampuri masalah kepemilikan warga negara Indonesia apalagi negara itu menganut devisa bebas.

Kawasan Marina di Singapura. -- loop.co.id

Kawasan Marina di Singapura. — loop.co.id

“Tentu kita sayangkan kalau itu benar. Singapura tentu tak berhak untuk campuri masalah masalah kepemilikan, apalagi Singapura menganut devisa bebas sama dengan kita,” kata Wapres M Jusuf Kalla di sela-sela menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok ke 17 di pulau Margarita, Venezuela, Sabtu (17/9/2016).

Sebelumnya diberitakam sejumlah bank swasta di Singapura melaporkan nasabah mereka asal Indonesia terkait dugaan transaksi mencurigakan kepada Commercial Affairs Department (CAD), unit kepolisian Singapura yang bertugas menangani kejahatan finansial.

Nasabah Indonesia yang dilaporkan tersebut ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak pemerintah Indonesia.

Wapres menegaskan bahwa hal ini merupakan akibat devisa bebas dimana orang bisa menaruh uangnya ke mana mana walaupun juga ini bagi Indonesia hal itu pelanggaran namun berdasarkan UU amnesti pajak hal itu diampuni.

“Orang tak bayar pajak itu kan pelanggaran karena itu diampuni. Tapi negara lain tak boleh turut campur urusan negara kita,” kata Wapres. Pernyataan Wapres sangat tegas karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melayangkan protes ke Singapura.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengusaha Indonesia yang memiliki aset di luar negeri tidak akan diselidiki dugaan pelanggaran pajaknya jika mereka mengajukan amnesti pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

CAD mewajibkan bank swasta di Singapura untuk melaporkan Laporan Transaksi Mencurigakan (ST) nasabah mereka supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Hal ini berarti, perbankan Singapura bisa kehilangan nasabah besar mereka dari Indonesia. Diperkirakan aset nasabah Indonesia di Singapura mencapai US$ 200 miliar, atau sekitar 40 persen dari aset perbankan swasta di Singapura. (*)

Continue Reading

Ibu Kota

Penangkapan Irman Gusman Mencoreng Parlemen

Published

on

Jakarta, Jubi – Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengemukakan penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap parlemen Indonesia.

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie. -- antaranews.com

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie. — antaranews.com

“Tanpa kasus ini saja, masyarakat sudah selalu berpikir negatif terhadap parlemen. Dengan kasus ini maka benar-benar akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada parlemen,” kata Marzuki kepada di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Dia mengaku malu dan sedih dengan ditangkap Irman Gusman terkait kuota impor gula. Marzuki juga heran dengan sedikit kewenangan saja, anggota DPD termasuk ketuanya bisa bermain proyek. “Bagaimana jika DPD mendapatkan kewenangan yang lebih besar?,” katanya.

Ketua DPD RI Irman Gusman ditangkap penyidik KPK atas tuduhan korupsi kuota impor gula pada Jumat (16/9/2016) di kediamannya. “Ini tidak punya kewenangan atau sedikit kewenangan saja, mereka yang tertangkap tangan ini bisa menjadi calo proyek, gimana kalau kewenangannya ditambah seperti yang mereka selalu inginkan?,” katanya.

Marzuki mengemukakan, ketika dirinya menjadi ketua DPR periode 2009-2014 sempat bersitegang dengan pimpinan DPD terutama terkait pembangunan kantor perwakilan DPD di daerah. Hal ini karena banyak ketidakwajaran dalam proyek tersebut.

“Buat saya aneh saja, ketika itu mereka ‘menyerang’ DPR dengan rencana pembangunan gedung DPR, tapi mereka sendiri mau bangun gedung DPD di daerah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ketika itu saya lawan dan tidak jadi,” katanya.

Keanehan pertama, menurut Marzuki, karena harga yang dianggarkan di luar batas normal dan sangat mahal. Kedua, untuk apa membangun kantor perwakilan megah di daerah, sementara mereka selalu berkantor di Jakarta dan hanya ketika reses saja ke daerah.

“Itu anggarannya miliaran rupiah. Mereka mau bangun gedung mewah. Untuk apa?,” katanya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.