Polisi Kembali Bungkam Kebebasan Berekspresi di Manokwari

share on:
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussiy - Jubi/Nees
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussiy – Jubi/Nees

Jayapura, Jubi – Bebasnya empat mantan narapidana politik peristiwa 20 Mei 2015 masing-masing, Alexander Nekenem alias Alex, Maikel Aso alias Othen Gombo, Narko Murib alias Nopinus Humawak, dan Yoram Magay alias Bocor dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Manokwari, Sabtu, (03/09/2016) rupanya kembali meninggalkan catatan buruk dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di tanah Papua secara umum, khususnya di Manokwari, Tanah Doreri.

Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari,  Yan Christian Warinussy mengatakan, itu terbukti dari adanya upaya nyata intervensi pejabat penegak hukum yang diduga keras telah dilakukan oleh Kapolres Manokwari AKBP Christian Roni Putra dan jajarannya.

“Bentuk intervensi dimaksud adalah pertama,  ketika saya selaku advokad dan pembela Hak Asasi Manusia sedang menjemput para klien saya itu dari Lapas Kelas II B Manokwari. Kami didatangi oleh Kapolsek Manokwari AKP Suroto dan Kasat Reserse Narkoba Iptu Nirwan Fakaubun. Mereka meminta agar kami mengikuti perintah Kapolres Manokwari untuk bertemu massa rakyat Papua dan keluarga para klien kami tersebut yang sudah dihadang oleh polisi di Jalan Gunung Salju Fanindi di depan Hotel Triton Manokwari,” kata Yan Christian Warinussy melalui keterangan yang diterima Jubi, Senin (05/09/2016).

Menurut Warinussy, permintaan tersebut ditolak dengan alasan pihaknya sudah mengatur rencana awal bahwa dari Lapas akan menuju kantor LP3BH di Fanindi untuk melakukan konfrensi pers.

“Bentuk intervensi kedua dari Kapolres Manokwari, adalah saat kami sedang melakukan jumpa pers di Kantor LP3BH Manokwari, baru berjalan sekitar 10 menit, Kapolsek Manokwari kembali menelpon saya dari ponselnya dengan kata-kata sebagai berikut : Pak Warinussy, ini pak Kapolres minta agar jumpa persnya bisa dipersingkat saja,” katanya.

Ditegaskan, dua hal itu merupakan bentuk tindakan pelanggaran HAM, khususnya hak atas kebebasannya sebagai seorang advokat dan pembela HAM bersama kliennya dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan di muka umum, melalui jumpa pers yang jelas-jelas sudah dijamin dan dilindungi di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

“Selain itu, Kapolres Manokwari juga secara sadar telah melanggar amanat Pasal 24  ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” katanya.

Atas tindakan tersebut ia mendesak Kapolda Papua Barat untuk memanggil serta memeriksa dan memberikan teguran keras kepada Kapolres Manokwari dan sekaligus dapat memberikan sejumlah pemahaman yang lebih baik kepadanya tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin secara hukum di negara Republik Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat serta berlaku secara universal di dunia.

Rekan advokat lainnya, Semuel Harun Yensenem mengatakan, Kapolres Manokwari juga perlu diberi pemahaman tentang arti tugas dan tanggung-jawab seorang advokat dan pembela HAM sebagaimana dijamin di dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Utamanya ketika seorang advokat sedang menjalankan tugasnya yang juga dilindungi secara hukum tanpa intervensi dari manapun, apalagi dari pejabat Negara,” ujar Semuel Harun Yensenem.

“Kami juga menilai bahwa tindakan Kapolres Manokwari yang mengerahkan begitu banyak personilnya dalam mengamankan jalannya proses bebasnya keempat klien kami yang adalah aktivis KNPB pada Sabtu akhir pekan lalu terkesan sangat berlebihan,” katanya.

Di samping itu, ia menambahkan, memberikan gambaran betapa aparat negara masih senantiasa mengedepankan cara-cara represif dan anti-demokrasi serta tanpa menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal dalam menyikapi aksi-aksi damai dari seluruh elemen rakyat Papua di Bumi Cenderawasih sepanjang lima tahun terakhir ini.

Terpisah, Kapolres Manokwari, AKBP Christian Roni Putra yang dikonfirmasi Jubi mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan tersebut sesuai dengan aturan, agar tidak terjadi anarkis dan juga mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan bagi pengguna jalan.

“Jadi, kami minta bahwa harus ada surat pemberitahuan sebelum tiga hari dilakukan kegiatan agar diketahui. Dan kami tidak membungam kebebasan berekspresi, tapi kami hanya mengamankan agar tidak terjadi kekacauan. Dan juga kami mengatur lalu lintas, karena kalau ada demo di jalan pasti terjadi kemacematan,” katanya. (*)

 

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Polisi Kembali Bungkam Kebebasan Berekspresi di Manokwari