Tahapan 14 Kursi Kembali Diperdebatkan, Gubernur Diingatkan Bijaksana

share on:
Ilustrasi Gedung DPR Papua - Jubi/Arjuna
Ilustrasi Gedung DPR Papua – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Tahapan 14 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua melalui pengangkatan kembali disoroti sejumlah calon yang merasa dirugikan. Hal ini  membuat Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengingatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe bijaksana dalam mengambil setiap keputusan.

Ia mengatakan, hingga kini kursi Otsus masih menjadi pro dan kontra. Ini bisa berdampak penilaian buruk terhadap kinerja kepala daerah. Untuk itu Gubernur Papua jangan tergesa-gesa menetapkan calon 14 kursi melalui pengangkatan.

“Sejak awal Fraksi Hanura menyatakan sikap menolak pengangkatan 14 kursi. Alasan kami, semangat dan target lahirnya Perdasus pengangkatan 14 kursi itu, tidak mengedepankan tujuan utama yang diisyaratkan dalam amanat UU Otsus. Kesalahan regulasi, sudah menunjukan semua proses yang terjadi sejak awal hingga akhir akan mengarah pada kepentingan tertentu,” kata Yan Mandenas, Jumat (9/9/2016).

Menurutnya, tahapan 14 kursi yang tak akan mendapat legalitas hukum yang kuat. Justru terlihat melanggar amanat konstitusi. Tidak diperebutkan melalui proses demokrasi. Pasca amandemen UUD 1945 yang melahirkan UU penyelenggaraan pemilu dan partai politik.

“Proses pengangkatan itu tidak sejalan. Selain itu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berlaku satu periode yakni 2009-2014. Amanat MK sudah tidak berlaku pada periode ini karena periode sebelumnya kursi Otsus yang ketika itu berjumlah 11 kursi diperebutkan melalui partai politik nasional di lima daerah pemilihan,” ucapnya.

Katanya, bisa dikata proses pengangkatan anggota 14 kursi sejak awal sudah inkonstitusional. Apalagi nanti ketika mereka duduk di parlemen Papua. DPR sendiri masih bingung dengan nomenklatur yang akan dipakai dari segi penggunaan hak dan protokoler mereka nantinya. Baik pelayanan maupun keuangan,

Ia menilai hal lain yang rancu adalah dalam UU Otsus tidak menegaskan secara spesifik 14 kursi itu hanya untuk masyarakat adat. Jika kursi Otsus untuk masyarakat adat pertanyaan, sudah ada perwakilan adat, agama dan perempuan di Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Alangkah baiknya 14 kursi ditangguhkan sampai terbentuknya partai politik lokal. Melalui partai politik lokal, membuka ruang kepada masyarakat Papua memperebutkan 14 kursi itu. Misalnya setiap dapil ada jatah dua kursi parpol lokal,” imbuhnya.

Dikatakan, pro kontra proses rekrutmen yang lebih mendominasi pesan sponsor harus dihindari. Jika nanti 14 kursi masuk ke DPR Papua, diragukan bisa menunjukan independensinya jika gubernur yang menentukan anggota DPR Papua melalui pengangkatan 14 kursi.

Salah satu calon anggota DPR Papua 14 kursi dari Wilayah Adat Lapago, Letinus Jikwa menilai 42 nama calon yabg diserahkan ke MRP untuk mendapat pertimbangan cacat hukum dan tak sesuai prosedur lantaran ada nama-nama baru yang muncul.

“Pemerintah tidak konsisten. Harus dikembalikan kepada aturan yang benar dan jelas. Kami meminta pihak–pihak terkait menjelaskan sesuai prosedur hukum. Mengapa sampai kaum perempuan tidak diakomodir,” kata Letinus kepada wartawan dalam keterangan persnya di Abepura, Kota Jayapura.

Hal yang sama dikatakan calon lainnya dari wilayah Lapago, Titus Lao Mohi. Katanya, ia telah melalui semua seleksi. Namun terkesan lebih mengutamakan kepentingan kelompok. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tahapan 14 Kursi Kembali Diperdebatkan, Gubernur Diingatkan Bijaksana