Belum Ada Sumbangsih Berarti PT Korindo untuk Papua

share on:
Pembukaan lahan PT. Korindo di Merauke, Papua – Foto: Pusaka
Pembukaan lahan PT. Korindo di Merauke, Papua – Foto: Pusaka

Jayapura, Jubi – Mustakim, anggota Komisi II DPR Papua bidang perkebunan menyatakan tak ada sumbangsih berarti dari PT. Korindo, perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Papua.

Legislator itu mengatakan, untuk sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) perusahaan sawit di Papua khususnya, PT. Korindo, tak terlalu menonjol. Meski perusahaan asal Korea Selatan itu merupakan perusahaan terbesar sawit kedua di Papua  setelah PT. Sinar Mas.

“Kami harap kepada semua perusahan di bidang sawit, harus bisa memberikan sumbangsih yang positif terutama PAD untuk Papua,” kata Mustakim kepada Jubi, Kamis (8/9/2016).

Menurut dia, Komisi II DPR Papua tak akan tinggal diam terkait sorotan sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap PT. Korindo yang diduga menyebabkan deforestasi, pembakaran hutan dan mengabaikan hak masyarakat adat di Papua. Namun pihaknya masih menunggu pengaduan resmi masyarakat atau organisasi masyarakat.

“Kalau sudah ada pengaduan resmi ke kami, kami akan tindaklanjuti. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Papua untuk moratorium sawit di Tanah Papua karena diduga banyak perusahaan datang ke Papua dengan kedok sawit. Tapi mereka bukan benar-benar berinvestasi sawit, tetapi mengincar kayu dan sumber daya lainnya diatas lahan yang akan dijadikan perkebunan sawit,” ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar selektif dalam memberikan ijin sawit. Selain itu masyarakat adat jangan gampang terpengaruh iming-iming keuntungan dari para investor. Katanya, kini investor semakin lihai memainkan berbagai cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat adat ketika akan membuka lahan sawit.

“Kini investor sebelum mengajukan ijin ke pemerintah, terlebih dulu mendekati masyarakat pemilik ulayat dengan berbagai iming-iming. Masyakarat kadang tak berpikir panjang akan dampaknya sehingga memberikan ijin. Namun ketika semua tak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, akhirnya berbagai masalah terjadi,” katanya.

Perusahaan Korea -Indonesia, PT. Korindo disebut bertanggungjawab terhadap maraknya deforestasi, pelecehan hak atas lahan dan pembakaran ilegal hutan hujan terbesar di Papua dan Maluku.

Dalam laporan investigasi yang dikeluarkan beberapa organisasi diantaranya Mighty, SKP-KAMe Merauke dan PUSAKA, Kamis lalu (1/9). PT. Korindo menguasai sekitar 149.000 Hektare perkebunan sawit di Papua, dan membantu perusaan Korea Daewoo mengelola perkebunan seluas sekitar 30.000 hektar di Papua.

Secara keseluruh Korindo telah membabat lebih dari 50.000 hektar hutan tropis dataran rendah di Papua dan Maluku Utara demi kelapa sawit. Luas ini kira-kira setara luas Ibu Kota Korea Selatan, Seoul. Sejak 2013, Korindo telah membabat 30.000 hektar hutan di dua propinsi tersebut dan seluas 12.000 hektar merupakan hutan primer.

Korindo juga dikatakan melakukan pembakaran yang besar dan sistematis dalam proses pembukaan lahan di Papua. Kelompok masyarakat sipil tersebut sudah mengantongi bukti citra satelit, rekaman titik api, dan gambar-gambar udara terkait pembakaran tersebut.

Terhadap hak-hak masyarakat, Korindo dianggap melanggar hak masyarakat lokal untuk mendapat Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PDIATAPA/FPIC) dalam pembangunan baru di tanah masyarakat. Mekanisme PEDIATAPA adalah sebuah proses yang diakui internasional sebagai syarat produksi sawit berkelanjutan untuk bisa masuk ke pasar.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah menghentikan perusahaan yang mengubah harta karun alami milik Papua menjadi lahan pertanian untuk industri,” kata Direktur SKP KAMe Merauke, Pastor Amo yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Marind Anim.

Berdasarkan rilis pers yang dikeluarkan pihak Korindo, Senin lalu (5/9/2016), mereka membantah laporan masyarakat sipil tersebut. Menurut pihaknya, pemanfaatan hutan yang dilakukan sudah sesuai dengan fungsi dan peruntukan dan izin pemerintah.
“Dalam membangun areal kebun, Korindo hanya menggunakan APL (Area Penggunaan Lain), terutama areal di kawasan Trans-Papua,” ujar pihak Korindo dalam keterangan tersebut.

Korindo juga membantah pihaknya telah mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Menurut mereka, konsultasi publik sudah dilakukan minimum tiga kali sampai mereka memahami dan menyetujui. Mereka juga mengaku sudah melaksanakan program CSR yang sudah diverifikasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Belum Ada Sumbangsih Berarti PT Korindo untuk Papua