AJI Jayapura : Sebagai Mitra Pemerintah, Media Berhak Memberikan Kritik

share on:
Karikatur yang dipersoalkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat - Dok. Jubi
Karikatur yang dipersoalkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Barat disebutkan hendak melaporkan media Radar Papua ke Polda Papua Barat karena pemuatan karikatur yang melengkapi berita berjudul “Pemprov PB Mati Suri, Gedung Kantor Ibarat Kuburan” pada 9 September 2016 lalu.

Peryataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy yang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Papua Barat (PB) Musa Kamudi.

Dalam karikatur digambarkan dua orang yang sedang melakukan aktivitas berbeda. Seorang wanita sedang duduk di atas pesawat, sedangkan seorang pria sedang memancing di laut.

Dikutip Media Papua, Irene Manibuy, meminta agar media membuat berita sesuai realita, bukannya hanya mengangkat kondisi dari satu pihak.

“Apalagi, perjalanan keluar daerah yang dilakukan adalah menjalankan tugas Negara. Saya bukan enak-enak naik pesawat kesana kesini, gubernur juga demikian. Kami kerja. Saya berangkat berdasarkan panggilan Menteri, karena jika tidak mengindahkan panggilan ini, Papua Barat tidak dapat dana tambahan dan lainnya seperti Provinsi Papua,” jelasnya.

Karena Pemprov PB menilai karikatur itu telah mencoreng nama baik pihaknya. pihak Radar Papua memberikan kesempatan hak jawab bagi pihak Pemprov PB untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

Wagub PB telah menyampaikan telah klarifikasi terkait pemberitaan tersebut baik di Radar Papua dan sejumlah media massa lainnya di Manokwari pada Sabtu (9/92016). Sayangnya, rencana melaporkan Radar Papua ke pihak kepolisian belum ada kejelasan hingga kini, apakah dihentikan atau dilanjutkan.

Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura menilai rencana melaporkan media Radar Papua ke pihak kepolisian sebagai tindak untuk mengebiri fungsi media massa dalam kehidupan masyarakat.

“Radar Papua telah memberikan kesempatan bagi Pemprov PB untuk memberikan hak jawab. Selain itu, dalam pemberitaan ini telah memenuhi unsur Cover Both Side atau berimbang karena telah memasukkan keterangan dari pejabat Pemprov PB. Seharusnya tak ada lagi niat untuk melaporkan Radar Papua ke pihak kepolisian,” kata Fabio Costa, Kordinator Divisi Advokasi AJI Kota Jayapura.

Menurut Fabio, perlu diingat bahwa salah satu fungsi media yang sangat urgen adalah Watchdog. Dalam fungsi ini, media mengawasi segala pihak-pihak baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai bidang yang berkaitan dengan masyarakat.

“Pemahaman fungsi media massa sebagai sebagai mitra dari pemerintah tak hanya untuk menyampaikan berbagai informasi terkait program-program pembangunan. Media juga berhak memberikan kritik yang sesuai fakta dan seimbang (cover both side) sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” lanjutnya. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  AJI Jayapura : Sebagai Mitra Pemerintah, Media Berhak Memberikan Kritik