Chaudhry Sebut Fiji Negara Diktator

share on:

Suva, Jubi – Pemimpin Partai Buruh Mahendra Chaudry menyebut Fiji sebagai negara diktator. Ungkapan tersebut meluncur setelah mantan perdana menteri itu ditahan selama dua hari karena menjadi pembicara dalam seminar mengenai konstitusi. Alasan penahanan karena Chaudhry dituding melanggar pasal ketertiban umum.

Pemimpin Partai Buruh Mahendra Chaudry menyebut Fiji sebagai negara diktator.  -- AFP via RNZI
Pemimpin Partai Buruh Mahendra Chaudry menyebut Fiji sebagai negara diktator. — AFP via RNZI

Kendati tidak mengalami penyiksaan selama proses penahanan, Chaudhry tetap menyebut insiden itu sebagai mimpi buruk.

“Semua juga tahu, tidak perlu ada izin khusus untuk menggelar seminar sepanjang bukan pertemuan politis,” katanya.

Menurut dia, baik perdana menteri maupun jaksa agung diundang dalam seminar tersebut. Namun, mereka tidak datang. “Mereka menolak datang. Kami ingin hidup sebagai masyarakat bebas, bukan masyarakat yang dibatasi dalam berbicara,” ujarnya.

Selain Chaudhry, Kepolisian Fiji menangkap lima aktivis pemimpin gerakan pro demokrasi lainnya dalam insiden pada Sabtu, (10/9/2016).

Kelima aktivis tersebut, yaitu Sekretaris Jenderal Serikat Buruh, Attar Singh; pimpinan Partai Federasi Nasional, Biman Prasad; pimpinan Sodelpa, Sitiveni Rabuka; akademisi dan politikus, Tupeni Baba serta pimpinan NGO Pacific Dialogue, Jone Dakuvula.

Sementara itu, Perdana Menteri Frank Bainimarama akhirnya angkat bicara terkait insiden itu. Ia tetap berpegang pada UU ketertiban umum yang mengharuskan setiap kelompok untuk mengantongi izin dari kepolisian jika hendak mengadakan pertemuan.

Ia kecewa pada semua elemen organisasi internasional yang langsung mengecam insiden itu tanpa memeriksa faktanya terlebih dahulu.

Ia juga menyebut bahwa organisasi internasional telah bersikap tidak objektif dalam insiden itu.

Pernyataan Frank Bainimarama itu cepat disanggah oleh pemimpin oposisi, Ro Teimumu Kepa. Ia mengatakan, UU Ketertiban Umum yang disebut Frank itu nyatanya tidak berlaku bagi partai yang dipimpin Frank, Partai Utama Fiji.

Partai tersebut bebas mengadakan pertemuan kapan pun tanpa harus mengantongi izin. (*)

Editor : Lina Nursanty
Sumber : radionz.co.nz
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Chaudhry Sebut Fiji Negara Diktator