Connect with us

Dunia

Komisaris HAM PBB Kutuk Pelanggaran HAM di Suriah

Published

on

Ilustrasi Kota di Suriah yang dilanda perang Sipil - berliner-zeitung.de

Ilustrasi Kota di Suriah yang dilanda perang Sipil – berliner-zeitung.de

Jenewa, Jubi – Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein, mengutuk pemerintah Suriah Selasa (13/9/2016), dalam sebuah pidatonya tentang sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di dunia.

Dalam pidato pembuka sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB selama tiga minggu, Zeid mengatakan bahwa Suriah adalah salah satu dari lima negara yang seringkali menolak bekerjasama dengan penyelidik hak asasi manusia.

“Itu negara yang dipimpin dokter kesehatan, namun diduga menyakiti masyarakatnya sendiri, menyerang sejumlah rumah sakit dan mengebom permukiman dengan sejumlah bahan peledak, dan menahan puluhan ribu orang dalam keadaan tidak manusiawi,” kata Zeid.

“Kata-kata saja tidak dapat menunjukkan seberapa mendalamnya saya mengutuk keadaan itu,” katanya.

“Negara (pelanggar HAM) mungkin menutup kantor saya, namun mereka tidak akan membungkam kami, dan tidak akan membutakan kami. Jika akses tidak kami dapatkan, kami akan tetap melaporkan seakurat mungkin terkait pelanggaran yang ada,” tambahnya.

Dewan itu, yang bermarkas di Jenewa, terdiri dari 47 negara yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Mereka dapat mengeluarkan mandat melakukan penyelidikan terhadap dugan pelanggaran.

Dia mengatakan, Turki tenggara dan wilayah Omoria, Amhara di Ethiopia serta Uzbekistan dan kedua belah wilayah di perbatasan India dengan Pakistan, sebagai tempat-tempat yang memerlukan penyelidikan segera. Begitu pula dengan wilayah Nagorno-Karabakh, Abkhazia dan Ossetia Selatan di Kaukasus.

Keadaan di Yaman seharusnya dimasukkan dalam kategori “penyelidikan terpadu oleh badan mandiri internasional”, dan Bahrain sebaiknya lebih memperhatikan hak asasi manusia, katanya.

Zeid, yang belakangan ini menyinggung para politisi populis seperti calon presiden AS, Donald Trump, dalam sebuah pidato di Den Haag mengritik kembali kalangan itu dalam pidatonya.(*)

Dunia

Perubahan Iklim Mengancam Militer AS

Published

on

Ilustrasi pentagon, markas besar strategis militer AS - IST

Ilustrasi pentagon, markas besar strategis militer AS – climateandsecurity.org

Washington,  Jubi – Dampak perubahan iklim telah membahayakan operasi militer Washington dan akan meningkatkan potensi konflik internasional, demikian menurut tiga dokumen baru yang ditandatangani oleh sejumlah pensiunan pejabat tinggi angkatan bersenjata Amerika Serikat.

“Satu hal telah jelas, perubahan iklim saat ini merupakan ancaman strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, pembiaran bukan merupakan pilihan baik,” kata sebuah pernyataan tertulis yang dipublikasikan lembaga peneliti di Washington, Center for Climate and Security, Rabu (14/9/2016).

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh puluhan mantan pejabat militer dan keamanan senior, termasuk di antaranya mantan pemimpin Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal (Purnawirawan) Anthony Zinni, dan mantan kepala Komando Pasifik, Laksamana (Purnawirawan) Samuel Locklear.

Mereka mendesak presiden Amerika Serikat membentuk jabatan baru setingkat menteri yang bertanggung jawab mengurusi perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan nasional.

Dalam sebuah laporan terpisah oleh sejumlah pensiunan pejabat militer, pada hari yang sama, cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi merupakan ancaman tersendiri bagi fasilitas militer Amerika Serikat di daerah garis pantai.

“Hubungan yang rumit antara kenaikan permukaan air laut, badai, dan kesiapan global harus diteliti lebih jauh oleh berbagai lembaga lintas departemen, dari tingkat operasional hingga ke level strategis,” kata laporan tersebut.

Pada awal tahun, laporan lain menunjukkan percepatan kenaikan permukaan air sepanjang paruh kedua abad ini akan menimbulkan banjir harian di sejumlah instalasi militer Amerika Serikat.

Francesco Fermia, pendiri dan presiden lembaga Center for Climate and Security, mengatakan bahwa laporan-laporan tersebut menunjukkan semua pihak di kalangan militer telah bersepakat lambatnya peran pemerintah dalam merespon perubahan iklim.

Banyaknya mantan pejabat militer dan keamanan yang menandatangani laporan tersebut juga akan meningkatkan tekanan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mendedikasikan lebih banyak tenaga demi memerangi perubahan iklim.

Perubahan iklim hingga kini belum menjadi prioritas utama dalam kampanye calon-calon presiden Amerika Serikat yang lebih lebih mengutamakan persoalan ekonomi, perdagangan, dan politik luar negeri.

Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump bahkan menyatakan bahwa pemanasan global adalah sebuah konsep “yang diciptakan oleh dan untuk China” demi menghancurkan dunia usaha di Amerika Serikat.

Sementara itu kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, mengusulkan perubahan menuju sumber energi terbarukan sampai 50 persen pada 2030. Dia juga menjanjikan pengetatan regulasi bagi penambangan minyak yang tidak ramah lingkungan (“fracking”).(*)

Continue Reading

Dunia

Presiden Peru Khawatirkan Kerjasama Kereta Api dengan Tiongkok

Published

on

Ilustrasi jalur kereta api wisata komersial di Peru - IST

Ilustrasi jalur kereta api wisata komersial di Peru – IST

Lima, Jubi – Presiden Peru, Pedro Pablo Kuczynski mengatakan proposal jalur kereta api lintas benua, yang diajukan Tiongkok untuk memangkas biaya angkutan barang Brasil ke Asia, terlalu mahal dan konstruksinya membahayakan lingkungan.

Peru dan Tiongkok menyepakati uji kelayakan jalur kereta api sepanjang 5.300 kilometer, yang akan menghubungkan pesisir Atlantik Brasil dengan pelabuhan Peru di Pasifik, tahun lalu pada masa pemerintahan pendahulu Kuczynski, Presiden Ollanta Humala.

Ahli lingkungan mengatakan bahwa kegiatan itu akan melintasi Amazon dan Andes sehingga dikhawatirkan merusak kawasan hutan hujan dan mengganggu penduduk asli di wilayah tersebut.

Kucznynski, yang baru menduduki jabatannya pada Juli, dalam wawancara dengan lembaga penyiaran RPP dari Beijing mengatakan bahwa dia cemas terhadap rencana kereta api dengan Tiongkok itu.

“Saya mengatakan kepada mereka tanpa menentang bahwa kereta lintas-amazon itu sangat mahal dan dapat memberi dampak terhadap lingkungan, sehingga harus ditangani dengan hati-hati,” kata Kunzcynski tanpa memberi perincian lebih lanjut.

Kunzcynski mengatakan bahwa perusahaan kereta api Tiongkok, yang tidak disebut namanya, tertarik membangun kereta komuter di pesisir tengah Peru yang sudah disetujuinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur.(*)

Continue Reading

Dunia

Venezuela Harus Revitalisasi Gerakan Non-Blok (GNB) Hadapi AS

Published

on

Logo KTT Gerakan Non-Blok ke-17 di Kepulauan Margarita, Venezuela

Logo KTT Gerakan Non-Blok ke-17 di Kepulauan Margarita, Venezuela – IST

Caracas, Jubi – Kolumnis Amerika Latin, Fernando Buen Abad berharap Venezuela dapat merevitalisasi Gerakan Non-Blok (GNB) agar dapat berperan membangun tatanan ekonomi dunia baru, terlebih dalam hal komunikasi dan informasi.

Buen menyatakan hal tersebut menyambut pembukaan Pertemuan Puncak ke-17 GNB, Selasa (13/9) di Kepulauan Margarita, Venezuela. Venezuela akan memimpin GNB selama tiga tahun ke depan.

GNB merupakan kelompok yang terdiri dari 120 negara bangsa yang tidak secara formal terbentuk atas dasar kesamaan tujuan melawan imperialisme, kolonialisme dan penindasan.

Venezuela, menurut  Abad, berada pada posisi untuk mendorong “konsensus dari negara-negara yang menuntut agar suara mereka didengar di kancah global”, kata Abad, yang dilahirkan di Meksiko dan menetap di Argentina itu.

“Revitalisasi GNB berarti meletakkan sekali lagi tata ekonomi baru dunia ke dalam agenda, serta khususnya mengajukan tata dunia baru dalam hal komunikasi dan informasi,” ujar Ahad.

Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok ini akan mengambil tema “Bersatu di Jalan Perdamaian,” yang ditegaskan oleh Venezuela melalui pesan “kita bisa memiliki dunia dimana satu negara tidak menguasai (yang lain),” dalam rangka menjaga prinsip dasar GNB, demikian menurut kolomnis itu.

Selama KTT, para delegasi antara lain akan mendiskusikan liputan media pro imperialis yang bias oleh konglomerat media Barat.

Persoalan ekonomi dan media dunia dikatakan “telah membuat sakit kepala banyak manusia dunia dan telah menjadi ancaman sangat serius terhadap demokrasi dan pembangunan negeri-negeri secara menyeluruh.

Jurnalis dan pengamat politik Iran, Rasoul Goudarzi meyakini GNB, yang lahir dari kebutuhan persatuan menghadapi dominasi dan agresi AS, memiliki potensi untuk membuat perbedaan di media dunia.

“Pendirian GNB dikatakan memiliki sisi masa depan, namun dalam kenyataan ia masih di level kata-kata, karena mayoritas negara anggota tidak punya landasan ekonomi dan politik yang kuat,” ujar Goudarzi.

Dia juga menyarankan Venezuela dapat bekerja mencegah negeri-negeri lain jadi sasaran destabilitasi oleh taktik-taktik serupa yang sering dilakukan, seperti “perang ekonomi” yang dikobarkan melawan pemerintah sosialis oleh oposisi sayap kanan.

“Venezuela dapat gambarkan apa yang terjadi pada mereka, di satu sisi oleh ulah dan tangan-tangan AS, di sisi lain oleh tangan oposisi, sehingga negeri-negeri lain dapat belajar jika mereka tidak mengambil sikap tegas pada AS, mereka akan hadapi masalah,” ujar Goudarzi.

Jurnalis Brazil, Beto Almeida juga setuju bahwa Venezuela selama ini jadi target “rencana destabilitasi imperialis” terhadap pemerintahannya. “Venezuela seharusnya mengambil manfaat dari posisinya sebagai kepala Gerakan Non-Blok saat ini,” ujarnya.

Melalui GNB, lanjutnya, Venezuela “akan memiliki kesempatan meluaskan suaranya ke tingkat global” atas posisinya yang hendak mempertahankan hak penentuan nasib sendiri dan kerja-kerja mempromosikan persatuan lebih luas di kalangan negara-negara anggota.

Kuba, negara anggota GNB lainnya baru-baru ini mengatakan pihaknya merasa yakin bahwa KTT kali ini  dapat merevatilisasi gerakan itu menemukan strategi baru terhadap kerjasama Selatan-Selatan dan pembangunan berkelanjutan.

“Prinsip-prinsip GNB terbukti penting… dan semakin valid berhadapan dengan dunia yang makin menantang dan kompleks saat ini,” ujar Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini di Havana.

Rodriguez mengatakan GNB harus fokus pada ketimpangan yang disebabkanoleh globalisasi dan dampak kebijakan ekonomi neoliberal yang tidak adil terhadap jutaan rakyat dunia yang semakin dimiskinkan setiap tahun.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.