Pemprov Papua Masih Kaji Pengalihan P3D

share on:
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen – Jubi Doc
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen – Jubi Doc

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sampai saat ini masih akan mengkaji lebih dalam soal pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (14/9/2016), mengatakan untuk hal ini Pemprov Papua telah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melihat kembali kebijakan P3D.

“Pak gubernur sudah meminta agar kita mengkaji lebih detail lagi, karena kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan hal ini karena ada konsekuensi logis yang diterima dari pengalihan P3D ini,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta untuk segera merampungkan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.

Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua, Daniel Pahabol kepada wartawan, Senin (22/8/2016), mengatakan pengalihan P3D sesuai dengan amanat Undang Undang No.23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016.

“Inikan program nasional, jadi mau tidak mau , suka tidak suka harus dilakukan,” katanya.

Pahabol menekankan, pengalihan kewenangan tidak hanya untuk Papua saja, tapi berlaku bagi seluruh provinsi di Indonesia. “Untuk itu, kabupaten/kota harus segera merampungkan,” ujarnya.

Disamping itu, ujar Pahabol, pengalihan juga berpengaruh terhadap Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) karena membuat adanya penambahan anggaran.

“Pengalihan dari kabupaten/kota ke provinsi ada dampak positif dan negatif. Kalau dilihat dari kerugian dimana terjadi pengurangan bidang, sehingga membuat beberapa jabatan akan hilang, sedangkan dari sisi keuntungan dengan pembentukan bidang atau SKPD baru,” kata Pahabol. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemprov Papua Masih Kaji Pengalihan P3D