DPR Papua Serahkan Empat Raperda ke Depdagri

share on:
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua Ruben Magay Menyerahkan Empat Raperda ke Ditjen Otda Bidang Hukum Departemen Dalam Negeri - Istimewa
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua Ruben Magay Menyerahkan Empat Raperda ke Ditjen Otda Bidang Hukum Departemen Dalam Negeri – Istimewa

Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah Khusus dan satu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui Direktur Otda bidang hukum.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua Ruben Magay saat dihubungi Jubi melalui telepon seluler, di Jayapura, Kamis (15/9/2016), mengatakan empat Raperda yang diserahkan adalah Raperdasus partai lokal, Raperdasus rekrtutmen orang asli Papua, Raperdasus orang asli Papua, dan Raperdasi Perubahan nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan minuman beralkohol.

“Jadi kami sudah serahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri Ditjen Otda untuk klarifikasi dan registrasi empat Raperda itu,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah penyerahan empat Raperda, pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan meninjau semua isi peraturan yang diajukan, setelah itu baru akan ada pembahasan bersama.

“Nanti kami akan diundang kembali setelah semua di cek. Dimana semua ada dua tahap, pertama registrasi dan kemudian klarifikasi,” ucapnya.

Saat ditanya apakah mungkin akan ada perubahan, kata Ruben, hal itu belum bisa dijawab karena masih menunggu klarifikasi dari pihak Ditjen bidang hukum Depdagri. “Itu nanti berikut setelah pemerintah pusat mengklarifikasi,” tambahnya.

Mengenai waktu, ujar Ruben Magay, pihaknya sudah mendesak agar segera di tinjau mengingat partai lokal
karena masyarakat sudah desak untuk 2019 bisa jadi peserta Pemilu, sehingga mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, lebih khusus kepala bidang hukum itu bisa dijadwalkan supaya DPR bisa kembali hadir untuk membahas sama sama.

Sementara untuk minuman beralkohol, pihaknya sudah memberikan gambaran umum kenapa peraturan ini di dorong, karena memang sudah ada di dalam undang undang Otsus (yang Raperdasus)

“Kalo Raperdasi memang waktu lalu sesuai hasil klarifikasi pemerintah kita kembali juga sudah perubahan, sehingga kami daftarkan ulang kembali,” tutupnya.

Sebelumnya, DPR Papua mengesahkan tiga raperdasus, diantaranya Raperdasus tentang Orang Asli Papua, raperdasus tentang Partai Politik Lokal, raperdasus tentang Rekrutmen Politik dan Partai Politik. Juga mengesahkan Raperdasi tentang Perubahan Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan produksi, penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Hasil Rapat Paripurna DPR Papua itu, langsung diserahkan oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, persidangan kali ini, telah menetapkan dan menyetujui LPJK, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 dan raperdasus Perubahan APBD 2016.

“Juga telah ditetapkan dan disetujui rancangan perdasi dan perdasus non APBD,” kata Wonda. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR Papua Serahkan Empat Raperda ke Depdagri