Enam Kampung Belum Dikucurkan Dana Desa

share on:

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kota Jayapura Daniel Mano  - Jubi/Hengky Yeimo
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kota Jayapura Daniel Mano – Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura Jubi – Enam kampung di Kota Jayapura, Papua sudah dikucurkan dana kampung (baca: dana desa) pada tahap pertama, sedangkan enam kampung lainnya belum terima.

Dana desa dari Pemerintah pusat untuk Kota Jayapura tahun ini sekitar Rp 12 miliar tahun ini dan Rp 89 miliar dari Pemkot Jayapura melalui APBD.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kota Jayapura Daniel Mano mengatakan enam kampung yang belum terima dana itu karena belum disiapkan dokumen kampung serta pendamping distrik dan kampung.

Dokumen-dokumen itu menyangkut persiapan Rencan Pembangunan Jangka Mengah Kampung (RPJMK), Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) dan Anggaran Perencanaan Pembelanjaan Kampung (APPK).

“Semua program yang akan dilakukan di semua kampung itu harus dimuat dalam RKPK sehingga dana yang akan turun itu tidak akan keluar dan harus sesuai dengan perencaan HPP kampung,” katanya di Jayapura, Kamis (16/9/2016).

Rancangan angaran pemerintahan kampung dan jajarannya pun diatur dan disesuaikan tiap tahun.

“Jadi tahun pertama akan dibuat apa saja di kampung, sehingga dokumen inilah yang mesti dibuat dengan baik. Lalu akan dikeluarkan APPK untuk pemberdayaan ekonomi, infrastruktur fisik ini diberdayakan secara baik,” katanya.

Pembangunan infrastruktur misalnya membuat rencana penggunaan dana fisik, nilai ekonomi, berapa luas bangunannya, berapa panjang bangunanya, berapa yang dibutuhkan, berapa dana untuk membelanjakan barang apa saja semua dimuat sehingga dana yang turun itu dimanfaatkan sesuai dengan program yang ada.

Menurutnya enam kampung ini memasuki tahapan pembahasan bersama tim asistensi. “Kami dari BPMK dengan pendamping Kepala Pemerintahan Kampung dan Bapeda serta Badan Keuangan Kota akan lihat dari sisi perencanaan dan keuangannya,” katanya.

Dana yang diturunkan harus dimanfaatkan sesuai program kerja yang telah rampung.

“Tugas kita hanya administrasi, setelah jika lengkap barulah dana bisa dicairkan, sisa enam kampung, RPJMK sudah ada RPKP-nya sudah ada APBK kampungnya sudah ada sekarang sedang dibahas rencana penggunaan dana ini,” katanya.

Untuk APBK ada dua tahap, yaitu tahap pertama gunakan untuk apa baik fisik infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus dihitung baik.

“Setelah kami lihat baik lalu akan dirampungkan semua lalu akan dikeluarkan surat rekomendasi ke bank untuk pencairan dan dibelanjakan sesuai dengan RPD-nya,” ujarnya.

Untuk mengawal danan desa pihaknya mempunyai tim monitoring yang terdiri dari Inspektrorat Bappeda, BPMK dan kepala-kepala distrik.

Warga Kota Jayapura Corneles mengatakan penggunaan dana kampung harus transparan. Selain itu harus berpihak pada masyarakat di kampung-kampung.

“Kampung-kampung ini menjadi sentral pembangunan pemerintah, sehingga harus dirancang program yang menyentuh itu,” katanya. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Enam Kampung Belum Dikucurkan Dana Desa