Penolakan Pangkalan Militer, Komisi I Temui Deputi Kemenkopolhukam

share on:
Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam - IST
Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam – IST

Jayapura, Jubi – Tim Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menemui Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Yoedhi Swastono untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Biak yang menolak rencana pembangunan pangkalan militer di wilayah mereka.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (15/9/2016).

“Kami menyerahkan aspirasi masyarakat Biak yang menolak rencana pembangunan pangkalan militer. Kami minta Kemenkopolhukam mengkaji kembali rencana itu,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Kamis malam.

Perwakilan Kemenkopolhukam kata Kadepa, menyatakan rencana pembangunan pangkalan militer di Kabupaten Biak merupakan program kementerian itu. Namun dengan adanya aspirasi masyarakat tersebut pihak Kemenkopolhukam berjanji akan melihat kembali situasi di lapangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Saya pribadi menyampaikan kepada pihak Kemenkopolhukam kalau orang asli Papua itu trauma dengan militer. Ketika mendengar militer, mereka seolah ketakutan. Ini karena trauma masa lalu,” ucapnya.

Katanya, sebelum melakukan pembangunan pangkalan militer, kementerian terkait bersama para stakeholder menanyakan kepada masyarakat mengenai rencana itu. Jika masyarakat menolak, perlu dikaji kembali.

“Harusnya bagaimana pihak TNI/Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Misalnya menyelesaikan berbagai kasus-kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan pada masa lalu,” katanya.

Secara pribadi Kadepa menyatakan tak setuju rencana itu. Ia khawatir keberadaan pangkalan militer di Biak nantinya akan berdampak buruk pada masyarakat sipil dan tak menutup kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan di Papua.

Beberapa waktu lalu, masyarakat Biak yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Byak, Supiori, Raja Ampat dan Teluk Wondama. Forum itu melakukan demo penolakan rencana pembangunan pangkalan militer ke DPR Papua.

Sekretaris Forum, Agustinus Rumaropen ketika bertandang ke Kantor Redaksi Jubi beberapa waktu lalu mengatakan, masyarakat sudah trauma dengan kehadiran militer di Tanah Papua. Kehadiran Pangkalan Militer di Biak hanya akan menambah kisah kelam dan tragedi yang berdampak negatif pada hak ulayat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami sebagai anak adat pemilik hak ulayat sangat tidak setuju dengan rencana pembangunan Pangkalan Militer itu,” kata Rumaropen ketika itu.

April lalu, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pemerintah memprioritaskan pembangunan pangkalan militer di Natuna Kepulauan Riau, Morotai Maluku Utara, Saumlaki Kepulauan Tanimbar, Maluku dan di Biak Papua. Rencana pembangunan pangkalan militer itu sebagai bagian dari usaha untuk mengamankan daerah perbatasan.

“Pulau akan kami jadikan kapal induk. Di pulau-pulau, pesawat tempur dan pesawat transportasi bisa mendarat, kapal bisa, logistik juga bisa. Lalu apa bedanya dengan kapal induk? Daripada beli kapal induk, pulau kami buat jadi kapal induk,” kata Gatot ketika meninjau Lanud Manuhua di Biak Numfor, Papua, April lalu. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penolakan Pangkalan Militer, Komisi I Temui Deputi Kemenkopolhukam