Besok Gubernur Launching Buku di Jakarta

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe – Jubi/Alex

Bandung, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan buku hasil karyanya berjudul “Papua, Antara Uang dan Kewenangan” berisikan 28 point keinginan Papua yang tertuang dalam Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Plus.

“Buku ini akan di launching Senin (19/9/2016) di Jakarta. Buku itu merupakan ide, pikiran dan gagasan saya tentang Papua, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan Papua yang sejahtera dan mandiri,” kata Lukas Enembe, di Bandung, Minggu (18/9/2016).

Menurut Enembe, kewenangan yang diajukan selama ini seharusnya bisa diakomodir pemerintah pusat, sebab, pemerintah daerah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Jadi sebenarnya antara uang dan kewenangan berkaitan, karena selain kita butuh uang tetapi kami juga butuh kewenangan,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, kata Enembe, dirinya juga ada menyampaikan tentang capaian pemerintahan yang dipimpinnya sejak dilantik 9 April 2013, seperti menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya IPM Papua, program 1.000 hari kehidupan, penguatan SDM Papua dan banyak lagi yang telah dicapai hingga kini.

Demikian juga tentang kontrak karya dan 17 tuntutan rakyat papua yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport juga disampaikan dengan panjang lebar dalam buku itu.

“Saya harap dengan terbitnya buku ini, baik pemerintah pusat maupun seluruh rakyat Indonesia, lebih khusus lagi kepada seluruh mereka yang hidup di atas tanah Papua dapat membaca dan memahaminya,” ujarnya.

Usai peluncuran, kata Enembe buku itu akan di distribusikan ke para anggota DPR RI, karena ini merupakan refleksi pelaksanaan Otsus, catatan dan pernyataan.

“Saya juga akan berikan buku ini ke para anggota DPR RI. Sebenarnya pesan yang kami mau sampaikan adalah Otsus Plus yang kita dorong gagal atau tidak tercapai,” kata Enembe.

Dia menambahkan dengan adanya buku ini, dirinya berharap pemerintah pusat bisa melihat dan mendengar apa yang diinginkan masyarakat Papua, kemudian segera mengakomodir Otsus Plus, karena pengabaian terhadap usulan dari pemerintah daerah sama saja tidak menghargai Pemerintah Papua.

“Kami anggap mereka mengabaikan usulan kita, artinya tidak menghargai kita. Karena apapun yang terjadi di daerah tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggungjawab tetapi pemerintah daerah juga terlibat juga,” tutupnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Besok Gubernur Launching Buku di Jakarta