Dinas PU Paniai Dorong Perbup Standardisasi Besaran Gantirugi

share on:
Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. - JUBI/Agus Tebai
Dengar Pendapat tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat, Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai. – JUBI/Agus Tebai

Dogiyai, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Paniai menggelar pertemuan Dengar Pendapat Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kesepakatan Masyarakat  , Jumat (16/09) di Aula SP YPPK Kugapat , Distrik Bibibida, Kabupaten Paniai.

Pertemuan itu dihadiri  Kepala Dinas PU Paniai, Heri G Saflembolo, sebagai Penanggungjawab Tim, Kepala Suku Moni, Yosep Zonggonau, masyarakat Bibida serta beberapa kontraktor.

Deki Gobai, Ketua Tim Sosialiasi Penentuan Ganti Rugi, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendengar pendapat masyarakat dan mencari titik temu untuk menghasilkan standar harga ganti rugi.

“Memang selama ini tidak ada standar harga ganti rugi untuk kebun dan tanaman lainnya akibat pembuatan jalan. Ada daerah yang masyarakatnya meminta ganti rugi terlalu tinggi tetapi ada juga dibawah dari itu, sehingga perlu ada titik temu untuk menghasilkan angka yang wajar. Dalam rangka itu kami perlu mendengar pendapat masyarakat, sebelum kami mendorong ditetapkan dalam Peraturan Bupati,” katanya.

Menurut dia, selama ini banyak  masyarakat yang baranggapan bahwa Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang ‘makan’ uang dari kontraktor, padahal itu tidak.

“Oleh karena itu, hal ini harus kami lakukan supaya ada patokan yang tegas dan jelas supaya masyarakat juga mengetahui nilainya, karena itu kami mulai dengan mendengarkan suara atau pendapat dari masyarakat lebih dahulu,” ujar Deki Gobai yang juga Ketua Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Paniai.

Ditempat yang sama, Kepala Distrik Topiyai yang juga anggota Tim Sosialisasi, Beni Degey  meminta kepada masyarakat agar biaya ganti rugi tidak menuntut yang berlebihan sebab pembangunan jalan ini penting bagi masyarakat, karena itu masyarakat juga harus mendukung pemerintah yang sedang membangun jalan.

”Kami mulai sosialisasi ini dari Bibida karena kami anggap masyarakat Bibida sudah paham dan mengerti bahwa pembangunan jalan ini penting, sebagai salah satu penghargaan kepada masyarakat. Pemda Paniai dalam hal ini Bupati Paniai, Hengki Kayame sekarang sudah  mulai menjangkau kampung-kampung dengan pembangunan jalan,” katanya.

“Saya dulu naik taksi ke Bibida tetapi untuk sampai kerumah, saya harus lewati pecek yang padat. Tetapi sekarang sudah ada jalan sehingga saya bisa naik mobil sampai di depan rumah saya, karena itu saya dukung langkah untuk buat standar harga supaya jangan memberatkan kontraktor tetapi juga bisa penuhi hak masyararakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Yosep Zonggonau, Wakil Ketua Dewan Adat Paniai, mengatakan masyarakat Bibida juga mendukung langkah Dinas PU Paniai untuk membuat standardisasi gantirugi hak masyarakat dalam pembuatan jalan di Paniai .

“Masyarakat juga sepakat untuk tidak menuntut hak ulayat dan garapan dalam pembangunan jalan di Paniai. Bila perlu menetapkan peraturan Bupati, dalam hal ini penentuan harga ganti rugi, agar tidak terjadi keterlambatan proses pembangunan,” katanya. (Agus Tebai)

Editor : Zely Ariane
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dinas PU Paniai Dorong Perbup Standardisasi Besaran Gantirugi