Menanti Transparansi Kasus Penembakan Otianus Sondegau

share on:

Soleman Itlay - Jubi/Arnold Belau
Soleman Itlay – Jubi/Arnold Belau
Oleh Soleman Itlay

Jayapura, Jubi – Pertama-tama, sebelum lebih jauh tentang keterbukaan informasi dan pengungkapan kasus penembakan terhadap Otianus Sondegau, secara pribadi saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum Otinus yang mendahului kita secara paksa. Semoga beliau dapat mendapat rahmat pengampunan atas salah dan dosa selama bersiarah di dunia serta dapat diterima oleh pangkuan Bapa di Surga. Kiranya kita yang merasa kehilangan, terutama sanak keluarga dapat dikuatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus.

Keterbukaan informasi atas suatu peristiwa itu sangat penting untuk membangunan hubungan sosial, seperti saling percaya di antara masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Budaya transparansi ini dipandang penting di setiap sendi – sendi kehidupan, mulai dari keluarga, kerabat, kelompok atau organisasi hingga di birokrasi dan instansi-instansi negara. Tanpa transparasi, yang ada hanya tidak saling percaya satu sama lain, saling curiga, mengecewakan sesama, dan lain-lain.

Keterbukaan atau transparansi atas suatu kejadian memang menjadi suatu kebutuhan sosial masyarakat guna mengetahui setiap informasi atas dinamika dan perkembangan suatu daerah nanti dapat diikuti oleh semua orang. Hal ini tentunya dapat membantu guna memperkaya informasi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat, baik informasi itu bersifat warning, seperti bencana alam, maka kesadaran setiap warga dapat bangkit sehingga pemerintah tak perlu repot mengurus kesana kemari. Tapi juga jika informasi itu berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah nantinya akan berjalan aman dan terkendali.

Memang di Indonesia keterbukaan informasi di bidang lain seperti pemberdayaan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, birokrasi pemerintahan dan politik paktispemilihan umum terlihat nampak. Hanya saja di bidang politik, terutama terkait kasus korupsi, pembunuhan, penikaman, penembakan, kekerasan rumah tangga, dan lainya yang menjadi penyakit primer sosial ini tidak banyak yang tuntas.

Entah kenapa, mungkin karena kurang adanya tenaga penegak hukum (ahli hukum), tidak adanya aturan hukum, belum adanya tempat menyelesaikan perkara (Kepolisian, Pengadilan Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung). Ataukah mungkin belum ada data perkara dan saksi perkara? Ataukah memang semua ada, tapi tak mau diselesaikan secara adil dan benar? Hal ini merupakan bukti bahwa setiap kasus sudah ditangani disertai dengan data yang cukup objektif, bahkan berkomitmen akan menyelesaikan pada suatu kasus atas sesuatu peristiwa tertentu. Sayangnya salah satu hal yang memang menjengkelkan di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum yang tumpul adalah berjanji bahwa akan terbuka dan berkomitmen menyelesaikan suatu kasus. Kenyataannya tidak menyelesaikan, bahkan penanganan dan penegakan hukumnya berlarut-larut. Buktinya, banyak koruptor yang jadi tersangka didukung dengan data yang valid, bayak pelaku kejahatan yang cukup bukti dan termasuk kasus Paniai berdarah, yakni 4 pelajar yang hilang nyawa cuma-cuma, 8 Desember 2014, dan juga kasus penembakan terhadap Otinus di Sugapa, Intan Jaya dan semua kasus kekerasan aparat pada rakyat kecil lainnya di Papua.

Kenyataan, dimana sejak Papua dianeksasi ke pangakuan ibu pertiwi dan penuh rekayasa sampai segala bentuk kekerasan dan kekejaman aparat militer Indonesia di Papua, yang tak ada satu pun yang tak pernah terbuka dan juga menyelesaikan suatu kasus secara adil dan tuntas. Dari semua kejadian dari 1961 sampai sekarang ini petinggi negara dari dulu sampai sekarang mengaku masalah seperti PEPERA 1968 final tapi setelah ditelaah dari semua pihak ternyata banyak ditemukan kesalahan yang fatal yang memuata cacat hukum dan demokrasi.

Masih banyak, seperti nota penandatanganan (MoU) Freeport Indonesia 1967 yang kurang transparan dan tanpa melibatkan orang Papua, serta kasus-kasus lainya pun tidak berani menyampaikan kejadiannya kepada orang asli Papua. Kemudian setiap peristiwa ke peristiwa di Papua oleh negara Indonesia menutup bungkus dan merahasiakan secara rapi serta tidak pernah memberitahukan kepada orang pribumi Papua secara transparan.

Kasus kekerasan aparat militer terhadap rakyat sipil Papua terakhir terjadi di Sugapa, Intan Jaya, dimana seorang remaja atas nama Otinus Sondegau (15 tahun) tewas di tempat akibat kenah timah panas yang diduga kuat dilakukan oleh Brimob. Kasus ini terjadi pada siang dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat maupun LSM yang berkecipung di bidang advokasi pelanggaran HAM pun mendapat data yang cukup objektif. Tapi apa yang terjadi, sampai memasuki ± 18 hari lebih ini belum diungkap dan tuntas pula.

Pasca kejadian tersebut, Kapolri Jendral Tito Karnavian telah memerintahkan pada jajaran Polda Papua mengusut kasus anggota Brimob menembak seorang warga, Otinus Sondegau di Sugapa, Intan Jaya itu. Adapun perintah itu meminta Polda Papua menjamin adanya transparansi dalam investigasi maupun pengusutan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya akan transparan dalam penanganan kasus penembakan terhadap Otinus Sondegau, yang diduga dilakukan oleh Brimob pada beberapa waktu lalu. Kapolda mengatakan, tak akan menutup-nutupi proses penyelidikan kasus yang menyebabkan Otinus meninggal dunia akibat tersebut akibat tertembus timah panas.

Dengan adanya perintah itu tim investigasi polda Papua di bawah pimpinan Wakapolda Papua, Irjen Pol Rudolof Albert Rodja memeriksa 24 orang saksi, yang terdiri dari 10 anggota Brimob dan 14 lainnya anggota polsek Sugapa, temasuk sopir rental. Pada prisipnya mereka semua mengakui dan tahu serta melihat kejadian itu. Begitu juga anggota Brimob mengakui mengeluarkan tembakan peringatan di sekitar korban (Jubi, 5 September 2016).

Barang bukti kasus ini cukup. Namun senasib dengan kasus Paniai, 8 Desember 2014. Padahal media jelas memberitakan bahwa kasus tersebut terjadi pada siang hari. Lalu kenapa belum bisa diungkap? Jujur itu sakit kah? Semata-mata para penegak hukum ini tidak memiliki nilai dan rasa kemanusian. Bagaimana mungkin keluarga dan semua pihak mau percaya, pernyataan Kapolda Papua yang mengatakan akan menjamin transparasi dalam pengusutan kasus tersebut?

Berbicara di media setinggi langit patut kita beri apresiasi tapi juga tidak kalah dari sulitnya mau jujur sebuah peristiwa minta ampunnya sedalam samudera. Memang patut kita bersabar, karena harus mengikuti alur investigasi yang benar sehingga meyampaikan informasi ke publik pun berdasarkan data. Tapi di lain pihak, jika invetigasi tersebut ada data cukup, bukti dan ada saksi-saksi kejadian tersebut, tidak perlulah memutarbalikkan fakta. Kasus ini, terkesan memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingan dan menjaga citra instansi Polri. Mau tunggu apa lagi?

Tidak perlu butuh waktu dan kesabaran, keluarga korban dan semua pihak yang turut merasakan kepergian Otinus menantikan komitmen Kapolda Papua guna mengusut tuntas sampai total. Pihaknya diminta agar segera mengungkap siapa pelaku di balik kasus tersebut dan oknumnya harus dipecat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Intan Jaya, mereka meminta agar oknum Brimob yang diduga pelaku penembakan dipecat dari kepolisian dan diproses dengan hukum setimpal dengan perbuatannya. Demikian kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Minggu (11/9/2016) seperti dilansir Cenderawasih Pos, Selasa (13/9/2016).

Jangan sampai kasus ini terkesan seperti kasus-kasus penembakan lain yang terkesan belum pernah menyelesaikan secara tuntas. Diharapkan kasus ini diusut tuntas dan menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus lainnya guna menjaga citra negara hukum dan demokrasi pada instansi Negara, termasuk Polda Papua. Kiranya rasa duka cita mendalam yang dialami keluarga dan semua orang terhadapa Otinus dapat mengakhiri dengan adanya penanganan secara serius dan sampai tuntas secara total pula. Semoga!


Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua.

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menanti Transparansi Kasus Penembakan Otianus Sondegau