Pemerintah Dinilai Tak Seriusi Masalah HAM Papua

share on:

Kelurga korban merapati keluarganya yang menjadi korban penembakan pada 8 Desember 2014 di Paniai - Jubi/nabire.net
Kelurga korban merapati keluarganya yang menjadi korban penembakan pada 8 Desember 2014 di Paniai – Jubi/nabire.net
Sorong, Jubi – Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Cristian Warinussy menilai Pemerintah pusat belum serius menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua hingga pertengahan September dan menjelang akhir tahun 2016.

Meskipun Indonesia sebagai negara hukum, memiliki instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Pernyataan Presiden Jokowi sendiri dalam salah satu bagian sambutannya pada perayaan natal nasional tanggal 26 Desember 2014 di stadion Mandala, Jayapura bahwa dirinya akan menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua, tapi sampai sekarang semua kasus tersebut seperti jalan di tempat,” katanya ketika dihubungi Jubi di Sorong, Minggu (18/9/2016).

Menurut dia ketidakseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada gilirannya akan berdampak pada sejumlah pemimpin dunia akan berpidato di depan Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat dan mengangkat topik dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat (West Papua).

“Ini pasti semakin menempatkan posisi negara dan pemerintah Indonesia dalam sorotan internasional sebagai salah satu negara yang diduga keras sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di dunia, khususnya di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini,” katanya.

Ia bahkan menyebutkan kerja-kerja instusi resmi negara, semisal Komnas HAM yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan dalam upaya penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Misalnya kasus Wasior (2001), Wamena (2003) dan Enarotali-Paniai (8 Desember 2014).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua dalam era pemerintahan Presiden Jokowi hingga menjelang akhir tahun 2016 sesungguhnya sedang “mati”.

Aktivis ELSHAM Fakfak, Papua Barat, Fredi Warpopor pun berpendapat bahwa penanganan kasus HAM jalan di tempat.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Polres Fakfak pun tak menuai titik terang.

“Bak ditelan bumi. Ini perlu kajian lebih serius,” kata Fredi. (*)

Editor : Timoteus Marten
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemerintah Dinilai Tak Seriusi Masalah HAM Papua