19 Orang Lompat Pagar Dalam Rekrutmen 14 Kursi Otsus

share on:
Tokoh pemuda Papua, Yeheskiel Kotouki - Jubi/Abeth
Tokoh pemuda Papua, Yeheskiel Kotouki – Jubi/Abeth

Jayapura, Jubi – 19 orang yang dimasukan daftar nama kedua oleh Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi Papua nilai ada permainan elit politik dan dapat menimbulkan dampak buruk serta terjadi ketidakpercayaan terhadap Gubernur Provinsi Papua, Pansel Provinsi Papua dan elit politik oleh masyarakat dari lima wilayah adat Papua.

Hal ini ditegaskan salah seorang aktivis pemuda Papua, Yeheskiel Kotouki bahwa 19 orang yang dimasukan dalam daftar nama kedua yang dikagetkan oleh Pansel Provinsi Papua itu adalah tidak melalui mekanisme peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua.

“19 orang itu adalah mereka yang lompat pagar, karena tidak sesuai kriteria. Penetapan nama-nama daftar kedua semua terdapat pengurus partai politik dan ketua partai politik,” kata Yeheskiel Kotouki kepada Jubi di Jayapura, Senin (19/9/2016).

Dijelaskan Kotouki, sebenarnya 14 kursi DPRP Otonomi Khusus (Otsus) melalui mekanisme pengangkatan ini untuk siapa? Apakah, mereka ternoda dengan partai politik ataukah masyarakat adat murni?

“Ya, pak Gubernur mau orang yang betul-betul murni dari adat. Yang tidak pernah terlibat dalam partai politik atau yang belum pernah menjadi anggota dewan baik tingkat daerah maupun provinsi. Tapi, kita lihat dari Dapeng Meepago ini semua orang ternoda politik. Ada yang pernah jadi DPR Daerah, ada yang pernah menjadi DPR Provinsi. Bahkan ada yang pengurus partai politik. Mungkin ada partai adat kah?,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan adanya marga Kogoya dari Dapeng Meepago yang seharusnya marga tersebut ada di wilayah adat Lapago. Sehingga, ia menilai Pansel Provinsi tidak professional dalam penetapan dan penentuan. “Kami menilai Pansel Provinsi tidak professional, karena ada marga Kogoya dari Meepago. Padahal ini hanya tinggal beberapa tahun saja di Intan Jaya langsung sebut anak adat Meepago ini aturan dari mana,”katanya bertanya.

Sementara itu, forum persatuan masyarakat lima wilayah adat Papua (FPMLWP) akan menggelar demonstrasi damai ke kantor DPRP, Selasa, (20/9) terkait pencopotan 19 orang calon anggota 14 kursi DPRP secara sepihak dan tertutup.

Penanggung jawab aksi, Letinus Jikwa mengatakan, semangat reformasi yang diagung-agungkan oleh sebagian besar masyarakt Indonesia termasuk Papua telah dinodai  dengan praktek otoriter yang dilakukan oknum tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Pencopotan 19 orang dari daftar nama pertama itu tanpa melalui mekanisme yang legal. 14 kursi DPRP melalui mekanisme pengangkatan merupakan porsi adat yang diamanatkan dalam UU Otsus Papua yang tertuang dalam Perdasi Nomor 6 dan Pergub Nomor 71,”ujar Letinus.

Menurutnya, wajib dihargai dan dihormati sebagai dasar pijakan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua. Sehingga, pihaknya menggangap hal itu merupakan pemanfaatan adat demi kepentingan kekuasaan dan politik jangka panjang oleh Gubernur Papua.

Terpisah, Ketua Panitia Seleksi Intan Jaya, Yustinus Nambagani mengakui bahwa di daerah Migani itu memang ada marga Kogoya sejak puluhan tahun silam dan diakui sebagai anak adat Meepago.

“Memang di Intan Jaya ada marga Kogoya. Mereka hidup puluhan tahun, sama seperti pak Bupati Intan Jaya,” kata Nambagani. (*)

 

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  19 Orang Lompat Pagar Dalam Rekrutmen 14 Kursi Otsus